Rangkuman Terkait
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
- Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason)
- Progress Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pantauan terhadap Penyiaran Berbasis Digital di Daerah Perbatasan, Pengawasan Media Baru dan Isi Siaran – Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- Pandangan Terhadap Perumusan RUU tentang Perubahan UU 32/2002 tentang Penyiaran - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
- Satelit dan isu terkini - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
- Permohonan Pengiriman SST Zeni TNI pada Misi Bantuan Kemanusiaan di Australia - Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI
- Masukan terkait RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI RDPU dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)
- Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya
- RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan pemecatan Dirut LPP TVRI - Komisi 1 RDP dengan Direksi LPP TVRI
- Penyelesaian Pemberhentian Dirut LPP TVRI - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Dewan Pengawas LPP TVRI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Kinerja 2017, Rencana Program Kerja 2018, dan Realisasi atau Penyerapan Anggaran 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
Tanggal Rapat: 30 Jan 2018, Ditulis Tanggal: 9 Sep 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Pada 30 Januari 2018, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengenai Evaluasi Kinerja 2017, Rencana Program Kerja 2018, dan Realisasi atau Penyerapan Anggaran 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Meutya H. dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 1:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: id.wikipedia.org)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
- Stasiun TV yang paling kuat di perbatasan adalah TVRI. TVRI menjadi lead membangun tower dengan BP3T.
- Konten Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dilakukan penilaian langsung oleh LPS ke siaran perbatasan.
- Terdapat 4 wilayah yang dilead oleh TVRI dalam bidang TV digital.
- KPI sepanjang perjalanannya memiliki sebuah blue print yang lengkap dengan sebuah data. Pada tahun 2017, KPI membuat buku literasi penyiaran dan dilengkapi dengan database online.
- Rekapitulasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), rekomendasi kelayakan televisi dan radio selama 2017 cukup besar. Rekomendasi kelayakannya kurang lebih 453. TV 1964 terdiri dari 100 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip dan 964 IPP tetap.
- Bidang pengawasan isi siaran adalah tugas front line dari KPI. Hal yang dilakukan salah satunya isu pemantauan. Pada 2017, KPI mengawasi 15 TV jaringan dan 4 TV berlangganan.
- Pada 2018, TV berlangganan dari 4 ke 15 yang diawasi dan di radio ada 25 radio nasional yang diawasi.
- Kondisi KPI dulu monitoringnya agak susah dan beberapa radio dilakukan dengan manual. Kemudian, KPI melakukan pembaharuan monitor versi baru. Jadi, monitoring yang selama ini manual sekarang bisa langsung cut editing, biasanya butuh seminggu. Ketika ada cut editing langsung, maka akan langsung disinkronkan dengan pasal-pasalnya. Langsung ada quote.
- Kondisi KPI ada 3 lantai. Pemantauan di lantai 3. Komisioner di lantai 2 namun belum dianggarkan, jadi masih menggunakan gedung lama.
- Konsekuensi dari pemantauan yang baik tentu mempermudah saluran pengaduan, terintegrasinya dengan pengawasan, dan sinkron dengan lapor.go.id.
- Selama 2017, KPI mengeluarkan teguran tertulis 1 sebanyak 71 dan teguran tertulis 2 sebanyak 8. Banyak perlindungan anak yang dilanggar. Siaran iklan dan program siaran jurnalistik juga sering terjadi pelanggaran.
- Untuk iklan politik, dalan UU disebutkan tidak menampilkan secara eksplisit.
- KPI mendorong dengan surat edaran untuk TV memproduksikan iklan layanan masyarakat tentang kebangsaan sendiri, seluruh layanan penyiaran melakukan itu.
- Pembinaan rutin dilakukan KPI untuk jurnalistik, isu horor dan supranatural, dll. Pembinaan rutin juga dilakukan untuk memberikan pemahaman dan membangun kesepahaman.
- Anugerah KPI merupakan program yang diapresiasi dengan baik. KPI tidak memberikan bagi infotainment karena survei indeksnya tidak baik dan kualitasnya sangat rendah. Dalam anugerah penyiaran ramah anak, KPI memberikan anugerah khusus untuk industri yang memberikan program edukatif, informatif, dan menghibur untuk anak. Untuk anugerah siar ramadhan, KPI memberikan anugerah kepada program siaran terbaik. KPI bekerja sama dengan MUI.
- KPI tidak bisa berjalan sendiri, oleh karena itu untuk pilkada KPI akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemungkinan di tahun 2017 adalah contoh gugus tugas yang baik.
- Ada iklan susu tapi tidak ada susunya. KPI juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar ikut memverifikasi ingredientnya agar tidak seperti pembohongan publik.
- Pengawasan mengenai anak dilakukan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA).
- Kerja sama untuk konten religi dilakukan bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) agar tidak ada tafsiran yang salah dari para ustadz.
- Ada situasi di KPI Daerah dimana tidak ada lagi strukturnya di daerah. Hal ini membuat galau daerah yang ingin membuka radio, dll.
- Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), pelaksanaan konten lokal 100%. KPI Daerah bisa melaporkan mana yang belum melaksanakan. Mengenai iklan rokok, kesehatan, dan obat tradisional juga dibawa ke Rakornas. Program anak juga menjadi concern KPI agar ada program khusus. Di rakornas, KPI pusat juga merumuskan dan menetapkan hukum acara penjatuhan sanksi. Sulih suara asing maksimal 30% pada program khusus anak. KPI juga membahas pengaturan lembaga penyiaran berlangganan.
- Hari Siaran Nasional belum menjadi keputusan presiden walau sudah terlaksana. KPI menunggu untuk dijadikan Keputusan Presiden.
- KPI membangun basis agar kepedulian pada penyiaran berkembang di masyarakat.
- KPI Daerah masih menjadi karut marut saat ini. Ketika dianggarkan dalam hibah, maka hibah ini tidak bisa berlanjut. Banyak Gubernur yang telah melantik KPI Daerah tidak memberikan anggaran. KPI Pusat hanya bisa berikhtiar menyuarakan KPI Daerah ke lembaga terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
- KPI melakukan survei perbandingan indeks kualitas program siaran tv berdasarkan kategori dan periode ke masyarakat.
- Realisasi anggaran KPI Pusat Tahun 2017:
- Persentase 2017 sesuai dengan rencana yaitu 97.19%.
- Persentase 2016 hanya mampu 91%.
- Persentase 2015 87%.
- Rencana kerja KPI 2018 dengan total anggaran Rp51 Miliar.
- Rekomendasi kelayakan program siaran lembaga:
- Penyiaran yakni Rp918.000.000
- Survei indeks kualitas program siaran TV dan kajian dinamika politik Rp6 Miliar.
- Layanan internal Rp5 Miliar.
- Layanan perkantoran Rp21 Miliar. Layanan perkantoran memiliki anggaran paling besar dengan rincian untuk gaji, perawatan kantor, mobil, dll.
- Untuk pengawasan tayangan politik, KPI, KPU, dan Bawaslu telah melakukan kerja sama dalam pengawasan penyiaran politik di lembaga penyiaran tv dan radio sesuai dengan wewenang masing-masing.
- Penetapan hari penyiaran nasional diusulkan oleh KPI dan Kemkominfo pada tanggal 1 April berdasarkan Keputusan Presiden.
- Kelembagaan dan penganggaran KPI Daerah berdasarkan UU No. 31 Tahun 2012 tentang penyiaran bahwa KPI Pusat dianggarkan melalui APBN dan KPI Daerah melalui APBD. KPI Daerah ini unik karena dipilih oleh DPRD dan dilantik oleh Gubernur namun tidak diberi anggaran.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
- Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason)
- Progress Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Pantauan terhadap Penyiaran Berbasis Digital di Daerah Perbatasan, Pengawasan Media Baru dan Isi Siaran – Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- Pandangan Terhadap Perumusan RUU tentang Perubahan UU 32/2002 tentang Penyiaran - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Ketua Umum Federasi Televisi Berlangganan Indonesia, Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
- Satelit dan isu terkini - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
- Permohonan Pengiriman SST Zeni TNI pada Misi Bantuan Kemanusiaan di Australia - Rapat Kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI
- Masukan terkait RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI RDPU dengan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATDSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI)
- Penjelasan Permasalahan Pemberhentian Dirut LPP TVRI oleh Dewas LPP TVRI - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Helmy Yahya
- RUU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan pemecatan Dirut LPP TVRI - Komisi 1 RDP dengan Direksi LPP TVRI
- Penyelesaian Pemberhentian Dirut LPP TVRI - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Dewan Pengawas LPP TVRI