Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

• Stasiun TV yang paling kuat di perbatasan adalah TVRI. TVRI menjadi lead membangun tower dengan BP3T.
• Konten Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dilakukan penilaian langsung oleh LPS ke siaran perbatasan.
• Terdapat 4 wilayah yang dilead oleh TVRI dalam bidang TV digital.
• KPI sepanjang perjalanannya memiliki sebuah blue print yang lengkap dengan sebuah data. Pada tahun 2017, KPI membuat buku literasi penyiaran dan dilengkapi dengan database online.
• Rekapitulasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), rekomendasi kelayakan televisi dan radio selama 2017 cukup besar. Rekomendasi kelayakannya kurang lebih 453. TV 1964 terdiri dari 100 Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip dan 964 IPP tetap.
• Bidang pengawasan isi siaran adalah tugas front line dari KPI. Hal yang dilakukan salah satunya isu pemantauan. Pada 2017, KPI mengawasi 15 TV jaringan dan 4 TV berlangganan.
• Pada 2018, TV berlangganan dari 4 ke 15 yang diawasi dan di radio ada 25 radio nasional yang diawasi.
• Kondisi KPI dulu monitoringnya agak susah dan beberapa radio dilakukan dengan manual. Kemudian, KPI melakukan pembaharuan monitor versi baru. Jadi, monitoring yang selama ini manual sekarang bisa langsung cut editing, biasanya butuh seminggu. Ketika ada cut editing langsung, maka akan langsung disinkronkan dengan pasal-pasalnya. Langsung ada quote.
• Kondisi KPI ada 3 lantai. Pemantauan di lantai 3. Komisioner di lantai 2 namun belum dianggarkan, jadi masih menggunakan gedung lama.
• Konsekuensi dari pemantauan yang baik tentu mempermudah saluran pengaduan, terintegrasinya dengan pengawasan, dan sinkron dengan lapor.go.id.
• Selama 2017, KPI mengeluarkan teguran tertulis 1 sebanyak 71 dan teguran tertulis 2 sebanyak 8. Banyak perlindungan anak yang dilanggar. Siaran iklan dan program siaran jurnalistik juga sering terjadi pelanggaran.
• Untuk iklan politik, dalan UU disebutkan tidak menampilkan secara eksplisit.
• KPI mendorong dengan surat edaran untuk TV memproduksikan iklan layanan masyarakat tentang kebangsaan sendiri, seluruh layanan penyiaran melakukan itu.
• Pembinaan rutin dilakukan KPI untuk jurnalistik, isu horor dan supranatural, dll. Pembinaan rutin juga dilakukan untuk memberikan pemahaman dan membangun kesepahaman.
• Anugerah KPI merupakan program yang diapresiasi dengan baik. KPI tidak memberikan bagi infotainment karena survei indeksnya tidak baik dan kualitasnya sangat rendah. Dalam anugerah penyiaran ramah anak, KPI memberikan anugerah khusus untuk industri yang memberikan program edukatif, informatif, dan menghibur untuk anak. Untuk anugerah siar ramadhan, KPI memberikan anugerah kepada program siaran terbaik. KPI bekerja sama dengan MUI.
• KPI tidak bisa berjalan sendiri, oleh karena itu untuk pilkada KPI akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemungkinan di tahun 2017 adalah contoh gugus tugas yang baik.
• Ada iklan susu tapi tidak ada susunya. KPI juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar ikut memverifikasi ingredientnya agar tidak seperti pembohongan publik.
• Pengawasan mengenai anak dilakukan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA).
• Kerja sama untuk konten religi dilakukan bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) agar tidak ada tafsiran yang salah dari para ustadz.
• Ada situasi di KPI Daerah dimana tidak ada lagi strukturnya di daerah. Hal ini membuat galau daerah yang ingin membuka radio, dll.
• Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), pelaksanaan konten lokal 100%. KPI Daerah bisa melaporkan mana yang belum melaksanakan. Mengenai iklan rokok, kesehatan, dan obat tradisional juga dibawa ke Rakornas. Program anak juga menjadi concern KPI agar ada program khusus. Di rakornas, KPI pusat juga merumuskan dan menetapkan hukum acara penjatuhan sanksi. Sulih suara asing maksimal 30% pada program khusus anak. KPI juga membahas pengaturan lembaga penyiaran berlangganan.
• Hari Siaran Nasional belum menjadi keputusan presiden walau sudah terlaksana. KPI menunggu untuk dijadikan Keputusan Presiden.
• KPI membangun basis agar kepedulian pada penyiaran berkembang di masyarakat.
• KPI Daerah masih menjadi karut marut saat ini. Ketika dianggarkan dalam hibah, maka hibah ini tidak bisa berlanjut. Banyak Gubernur yang telah melantik KPI Daerah tidak memberikan anggaran. KPI Pusat hanya bisa berikhtiar menyuarakan KPI Daerah ke lembaga terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
• KPI melakukan survei perbandingan indeks kualitas program siaran tv berdasarkan kategori dan periode ke masyarakat.
• Realisasi anggaran KPI Pusat Tahun 2017:
  • Persentase 2017 sesuai dengan rencana yaitu 97.19%.
  • Persentase 2016 hanya mampu 91%.
  • Persentase 2015 87%.
• Rencana kerja KPI 2018 dengan total anggaran Rp51 Miliar.
• Rekomendasi kelayakan program siaran lembaga:
  • Penyiaran yakni Rp918.000.000
  • Survei indeks kualitas program siaran TV dan kajian dinamika politik Rp6 Miliar.
  • Layanan internal Rp5 Miliar.
  • Layanan perkantoran Rp21 Miliar. Layanan perkantoran memiliki anggaran paling besar dengan rincian untuk gaji, perawatan kantor, mobil, dll.
• Untuk pengawasan tayangan politik, KPI, KPU, dan Bawaslu telah melakukan kerja sama dalam pengawasan penyiaran politik di lembaga penyiaran tv dan radio sesuai dengan wewenang masing-masing.
• Penetapan hari penyiaran nasional diusulkan oleh KPI dan Kemkominfo pada tanggal 1 April berdasarkan Keputusan Presiden.
• Kelembagaan dan penganggaran KPI Daerah berdasarkan UU No. 31 Tahun 2012 tentang penyiaran bahwa KPI Pusat dianggarkan melalui APBN dan KPI Daerah melalui APBD. KPI Daerah ini unik karena dipilih oleh DPRD dan dilantik oleh Gubernur namun tidak diberi anggaran.