Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)

• “Image” Kedutaan Arab Saudi dan Indonesia tidak baik jika ada masalah di lapangan. Sebaiknya, sistem biometrik ini ditunda dulu. Tetap menghormati sistem karena ini baik dan akan memudahkan untuk masuk ke dalam Arab Saudi. Selain itu, infrastruktur juga penting.

Kementerian Keagamaan

• Menteri Agama RI dalam hal ini telah menyampaikan langsung kepada Pemerintah Arab Saudi untuk menunda kebijakan sampai sarana dan prasarananya terpenuhi.
• Proses untuk umroh masih berjalan.

Wakil Dirjen Imigrasi

• Biometri untuk tujuan aspek pengamanan. Indonesia juga sama, untuk WNA yang ingin masuk ke Indonesia harus diambil biometriknya oleh kantor di luar negeri. Hal tersebut merupakan suatu kebutuhan yang universal.
• VFS Tasheel ditunjuk oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan perekaman data biometrik calon jemaah haji. Perekaman data biometrik tersebut dilakukan di asrama haji pada 12 embarkasi haji penuh dan 5 embarkasi antara.
  • Embarkasi Haji 2018:
    • Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh.
    • Bandara Kualanamu, Medan.
    • Bandara Minangkabau, Padang.
    • Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang.
    • Bandara Hang Nadim, Batam.
    • Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.
    • Bandara Adi Soemarmo, Solo.
    • Bandara Juanda, Surabaya.
    • Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan.
    • Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin.
    • Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.
    • Bandara Lombok Praya, Lombok.
  • Embarkasi Haji Antara 2018:
    • Bandara Djalaluddin, Gorontalo.
    • Bandara Raden Inten II, Lampung.
    • Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya.
    • Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu.
    • Bandara Sultan Thaha, Jambi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

• Penerbitan visa haji untuk tahun 2018 sudah melakukan perekaman biometrik, hanya saja dilakukan di Bandara Embarkasi Haji. Jadi tidak ada masalah terhadap tata cara perekaman.
• Sebelumnya, visa dilakukan oleh penyelenggara umroh atau haji tanpa proses biometrik.
• BKPM akan menyelenggarakan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang terkait. Apapun rekomendasi hasil dari rapat, BKPM siap melaksanakan.

Kementerian Luar Negeri

• Biometrik sudah menjadi tren. Hampir semua negara mengoutsourcingkannya. Inggris dan Jepang adalah salah duanya. Pelaksanaan di lapangan ini yang masih dipermasalahkan karena pelaksanaannya harus betul-betul baik.
• Biometrik maksudnya baik, yaitu WNI yang masuk ke Arab Saudi sudah ada datanya disana. Namun, pelaksanaannya yang harus dipersiapkan dengan baik.
• Tapi sekarang dibalik, yaitu biometrik dulu baru visa dan hal tersebut yang menjadi kesulitan.
• Sepengetahuan Kemenlu, belum ditemukan orang-orang yang tidak lolos biometrik.
• Indonesia luas. Ada beberapa daerah yang tidak friendly dengan sistem online. Akhirnya diberikan kepada agen. Kemenlu mempermasalahkan prosesnya, bukan mekanismenya.