Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Panitia Kerja (Panja) Bebas Visa — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kantor Imigrasi dan Dirjen Tenaga Kerja

Tanggal Rapat: 17 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 14 Dec 2020,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kantor Imigrasi dan Dirjen Tenaga Kerja

Pada 17 April 2017, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kantor Imigrasi dan Dirjen Tenaga Kerja tentang Evaluasi Panitia Kerja (Panja) Bebas Visa. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Hanafi Rais dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dapil Daerah Istimewa Yogyakarta pada pukul 10:12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://m.tribunnews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kantor Imigrasi dan Dirjen Tenaga Kerja

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu):

  • Untuk negara Afrika Selatan dan Amerika, bebas visa tidak terlalu signifikan. Untuk Bosnia dan Iran, Kemenlu tidak monitor.
  • Ada satu negara yang perlu dipertimbangkan untuk Kemenlu hentikan bebas visanya, karena mereka sangat critical, yakni Vanuatu.
  • Ada 9 negara yang jumlah kunjungannya 0 meski sudah diberi bebas visa.
  • Ada 33 negara yang jumlah kunjungannya di bawah 100, perlu untuk dipertimbangkan lagi.
  • Lonjakan ekspatriat yang mengunjungi Indonesia paling banyak berasal dari negara sekitar Indonesia.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar):

  • Pemerintah sudah tetapkan pariwisata sebagai core economy pembangunan Indonesia.
  • Alasannya adalah karena turunnya komoditas migas, palm oil dunia yang berbanding terbalik dengan pariwisata.
  • Sampai saat ini kontribusi PDB pariwisata baru sebesar 3%.
  • Perhitungan internaional selalu menggunakan direct, indirect, dan in choose direct.
  • Kebijakan Bebas Visa yang Kemenpar ajukan berdasarkan kajian UNWTI-WTTC.

Kantor Imigrasi:

  • Perlintasan WNI tahun 2014 15 juta, tahun 2015 18 juta tetapi turun pada tahun 2016 sebesar 16 juta.
  • Kunjungan WNA tahun 2014-2015 terjadi kenaikan 5.2%, tahun 2015-2016 kenaikn sebesar 6%.
  • Total keseluruhan dari turis yang negaranya, Kantor Imigrasi terapkan bebas visa kunjungan paling banyk dari RRT sebesar 1,38 juta per tahun 2016.
  • Jumlah negara yang kedatangannya di bawah 1% itu perlu mendapat pertimbangan untuk penghapusan bebas visa.
  • Pegawai imigrasi di seluruh Indonesia ada 7509 orang.

Dirjen Tenaga Kerja:

  • Indonesia menganut sistem selektivitas dimana setiap pengguna tenaga kerja asing harus melalui prosedur.
  • Indonesia melakukan seleksi TKA agar tiap TKA yang kerja di Indonesia memberikan manfaat pada Indonesia.
  • Izin diberikan kepada perusahaan bukan kepada TKA selama periode tertentu. Dan Indonesia juga menentukan pendampin TKA.
  • Pemberian izin diberikan melalui perusahaan, bukan ke TKA langsung.
  • Untuk perizinan penggunaan TKA, Indonesia sudah menggunakan sistem online yaitu melalui skype.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan