Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemkominfo)

• Mengenai gerakan nasional 1000 startup, Kominfo bekerja sama dengan stakeholders terkait.
• Mengenai program pengembangan UMKM, Kominfo bekerja sama dengan marketplace. Total capaian UMKM dari tahun 2017-2018 sebesar 9.607.000, dari target 8.000.000 UMKM.
• Mengenai program petani dan nelayan online, target Kominfo adalah 400.000 dan capaiannya adalah 432.000.
• Mengenai konten negatif, jumlah konten negatif yang berhasil ditangani Kominfo berjumlah 980.441.000.
• Mengenai literasi digital, Kominfo mengembangkan 350 literasi digital terjangkau yang capaiannya sudah mencapai 151.000. Kominfo juga bekerja sama dengan 96 mitra yang terdiri dari berbagai LSM dan lembaga persatuan artis. Kominfo berhasil mencetak 136.000 buku literasi digital.
• Mengenai perizinan, target perizinan adalah 1 hari selesai, dan Kominfo sudah mencapai itu. Perizinan Kominfo mencakup:
  • Izin penyelenggaraan jaringan komunikasi.
  • Sertifikasi.
  • Izin penyelenggaraan pos.
  • Izin penggunaan alat.
  • Izin spektrum frekuensi.
• Kominfo juga telah menyederhanakan izin dan layanan. Sebelumnya, terdapat 35 izin dan 3 jenis layanan. Setelah disederhanakan, terdapat 4 perizinan dan 6 jenis layanan sesuai dengan yang diatur dalam Permen Kominfo No. 7 Tahun 2018.

Dirut LPP RRI

• Fokus RRI saat ini adalah program mitigasi bencana. RRI bekerja sama dengan pusat vulkanologi, Kemensos, BMKG, dan Basarnas untuk menyiarkan program-program yang berhubungan dengan bencana alam. Program tersebut tidak hanya menyiarkan bencana-bencana alam besar seperti gempa bumi saja, tetapi juga bencana-bencana seperti banjir, tanah longsor, dll.
• RRI juga melakukan program liputan ke berbagai gunung api yang berpotensi menimbulkan bencana dengan melibatkan beberapa ahli demi kepentingan pencegahan bencana.
• Tahun ini, untuk pertama kalinya RRI telah mendapat opini WTP dari BPK. BPK menilai hal-hal material dalam laporan keuangan RRI semuanya adalah wajar.

Direktur Keuangan LPP RRI

• Pada 2018, LPP RRI mendapatkan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp 81.022.912.000 yang terdiri dari belanja pegawai, sarana dan prasarana pemilu, serta hibah dalam negeri. Sehingga anggaran RRI yang semula berjumlah Rp 958.068.770.000 menjadi Rp 1.039.091.672.000.
• Realisasi belanja RRI sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 981.301.872.617 atau mencapai 84,44% dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.039.091672.000.
• Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dan belanja selama 1 periode dari Januari-Desember 2018.
• Perbandingan capaian kinerja realisasi anggaran per sumber dana TA 2017-2018:
  • Kinerja realisasi anggaran TA 2017 sebesar 89,09%.
  • Kinerja realisasi anggaran TA 2018 sebesar 94,44%.
  • Kinerja realisasi anggaran TA 2018 meningkat sebesar 5,35%.
• Mengenai laporan operasional tahun 2018, terdapat defisit LO-Entitas sebesar Rp 898.277.381.010. Adapun laporan operasional tersebut menyajikan berbagai unsur pendapatan dan beban surplus dari kegiatan operasional yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
• Mengenai laporan perubahan ekuitas tahun 2018, jumlah sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp 3.133.441.052.456. Adapun laporan ekuitas tersebut menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2018 dibanding dengan tahun sebelumnnya.

Dirut LPP TVRI

• Capaian terbesar TVRI saat ini adalah TVRI berhasil mendapatkan lisensi dari pemegang hak siar premier league di Indonesia untuk menyiarkan pertandingan secara Free to Air (FTA) baik dalam bentuk analog, maupun digital.

Direktur Keuangan LPP TVRI

• Laporan keuangan tahun 2018 telah dipublikasikan pada media massa (Harian Media Indonesia, Kompas, Kontan, dan Seremonia) pada hari Sabtu, tanggal 13 Juli 2019 sesuai dengan amanah pada pasal 28, PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang mewajibkan LPP TVRI memberikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media massa.
• Perbandingan layanan operasional TVRI:
  • TA 2018 (audited):
    • Pendapatan operasional Rp 170.828.600.762.
    • Pendapatan non operasional Rp 3.664.014.016.
    • Jumlah Rp 174.492.615.368.
    • Beban operasional Rp 956.976.780.559.
    • Beban non operasional Rp 8.576.254.653.
    • Jumlah Rp 964.652.985.211.
    • Surplus/defisit LO Rp (790.160.369.843).
  • TA 2017 (audited):
    • Pendapatan operasional Rp 150.969.364.621.
    • Pendapatan non operasional Rp 1.161.551.389.
    • Jumlah Rp 169.130.916.210.
    • Beban operasional Rp 918.757.770.543.
    • Beban non operasional Rp 6.295.578.687.
    • Jumlah Rp 926.013.447.630.
    • Surplus/defisit LO Rp (766.012.581.420).
  • TA 2016 (audited):
    • Pendapatan operasional Rp 130.664.625.871.
    • Pendapatan non operasional Rp 3.021.217.722.
    • Jumlah Rp 142.566.088.855.
    • Beban operasional Rp 962.116.236.021.
    • Beban non operasional Rp 2.255.243.540
    • Jumlah Rp 984.571.476.221.
    • Surplus/defisit LO Rp (642.005.437.422).
• Mengenai laporan ekuitas, TVRI mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp 412 Miliar. Perbandingan laporan ekuitas TVRI dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018:
  • Tahun 2018:
    • Laporan ekuitas awal: Rp 4.197.405.891.435.
    • Laporan ekuitas akhir: Rp 4.609.446.055.833.
    • Kenaikan/penurunan: Rp 412.040.164.298.
  • Tahun 2017:
    • Laporan ekuitas awal: Rp 3.837.193.457.872
    • Laporan ekuitas akhir: Rp 4.197.405.891.435.
    • Kenaikan/penurunan: Rp 360.212.433.608.
  • Tahun 2016:
    • Laporan ekuitas awal: Rp 3.735.473.440.892.
    • Laporan ekuitas akhir: Rp 3.837.193.457.827.
    • Kenaikan/penurunan: Rp 101.720.016.825.
  • kenaikan/penurunan ekuitas LPP TVRI selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018 di atas mengalami peningkatan.
• Mengenai status dan opini BPK, TVRI mendapat opini WTP karena semua laporan keuangan TVRI dinilai wajar dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Mengenai masalah Hutang kepada pihak ketiga masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Jumlah hutang untuk tahun 2018 berjumlah Rp 138.167.775.441. Hutang tersebut merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hutang tersebut termasuk hutang dari saldo bawaan jasinorsi dan transaksi yang tidak berbayar dengan dana APBN tahun 2018.