Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI)

• Kondisi global saat ini menunjukkan bahwa hampir 90% sudah memberlakukan televisi digital. 
• Televisi digital dimulai sejak tahun 2007 dan baru masif diimplementasikan pada tahun 2009.
• Negara telah mengeluarkan dana yang banyak untuk transformasi ke televisi digital.
• Fakta di lapangan menunjukkan seharusnya Analog Switch Off (ASO) dapat diimplementasikan pada tahun 2013. Namun, karena belum siap, diundur hingga tahun 2018.
• ATSDI mendukung RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menetapkan ASO paling lama 5 (lima) tahun sejak RUU ini disahkan menjadi undang-undang. Namun, alangkah lebih baiknya ditetapkan 3 (tiga) tahun saja, karena jika terlalu lama atau terlambat, maka negara akan rugi.
• Infrastruktur siaran digital telah dibangun di seluruh Indonesia dan telah diresmikan oleh Presiden RI.
• Uji coba televisi digital akan dilakukan di 17 (tujuh belas) provinsi yang sebelumnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) provinsi yang ditawarkan oleh TVRI.
• ATSDI memberikan klarifikasi bahwa ATSDI tidak menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang jumlahnya ratusan juta rupiah.
• Siaran asing yang masuk ke Indonesia tidak bayar pajak, karena Indonesia terlambat dalam hal pengalihan ke televisi digital dan ASO.
• Indonesia sebagai anggota G-20 harusnya dapat menyesuaikan dengan keadaan dunia. 
• Indonesia harus melibatkan pihak terkait dalam mendistribusikan televisi digital dan memberhentikan penjualan televisi analog.
• TNI dan Polri harus dilibatkan dalam melakukan pendistribusian televisi digital.
• ATSDI sepakat adanya penetapan Single Multiplexer (mux) oleh TVRI. 
• Negara harus bersifat adil dalam penyiaran nasional yang dalam hal ini Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI sebagai penyedia mux.
• Apabila televisi swasta mempunyai mux sendiri dan tidak patuh terhadap LPP TVRI, ini merupakan sebuah pelanggaran. 
• ATSDI sepakat dengan tugas dan wewenang dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang fokus hanya untuk pengawasan, sementara untuk perizinan adalah tugas dan wewenang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI.
• Teknologi pengawasan ke depan harus lebih baik dan harus punya standar yang tinggi.
• Diperlukannya Lembaga Penyiaran Khusus (LPK) untuk mengawasi televisi swasta yang hanya mementingkan rating.
• TV Parlemen harus lebih inovatif agar dapat menarik perhatian penonton.
• ATSDI berharap DPR-RI dapat menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan cepat.
  

Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)

• Lembaga televisi yang telah existing tidak dapat ditolak, justru harus diberikan perlindungan hukum.
• Tahun 2007, ada peresmian televisi digital yang dilakukan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
• Pola teknis dari ATVLI tidak pernah ditanggapi oleh Kemkominfo, padahal koordinasi telah dilakukan. 
• RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kedepannya harus melihat pola teknis dan payung hukumnya juga harus jelas.
• ATVLI mengusulkan agar dibentuk semacam badan digital nasional yang melibatkan lembaga penyiaran, masyarakat, Pemerintah, dan DPR. 
• Masyarakat Indonesia tidak dipersiapkan untuk menerima siaran digital. Oleh karena itu, peraturan teknisnya harus diatur terlebih dahulu.
• Penetapan TVRI sebagai single mux harus dipertimbangkan karena dapat memungkinkan untuk melakukan monopoli penyiaran. Padahal, seharusnya sifatnya demokrasi penyiaran. 
• Untuk Lembaga Penyiaran Khusus (LPK), ATVLI mengalami kecemburuan karena ada partai-partai tertentu yang bebas menayangkan iklan kampanyenya. 
• LPK dapat memungkinkan timbulnya conflict of interest.
• Untuk multi mux, apabila dilakukan hitungan tidak ada masalah. Masalahnya ada di pengaturan frekuensi.
• Keberadaan televisi lokal harus diatur dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingga eksistensinya dapat diketahui. 
• Kedepannya, Anggota DPR-RI dapat menekankan kepada Pemerintah bahwa harus berhati-hati dalam melakukan perubahan atas Undang-Undang tentang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
• ATVLI berharap agar ada televisi yang dual reception, sehingga ada digital dan analog.