Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara

• Fokus Kemkominfo untuk telekomunikasi adalah mengimplementasikan infrastruktur untuk 4G dan efisiensi industri yang arahnya membuat data agar per-bit-nya semakin murah. Kemkominfo juga berfokus mengimplementasikan penyiaran digitalisasi dan Kemkominfo sebagai Government Public Relations (GPR).
• Pagu indikatif tahun 2018 sebesar Rp4,9 Triliun, naik Rp280 Miliar. Kenaikan tersebut salah satunya untuk Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI)-Universal Service Obligation (USO). Kemkominfo berharap program Universal Service Obligation (USO) makin membaik, terutama untuk daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T). 
• Anggaran BP3TI mencapai Rp159 Miliar. 
• Pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan diproses, Kemkominfo akan konsultasi dengan Komisi 1 DPR-RI, karena akan ada perubahan pagu tahun 2017 di bidang komunikasi, sehingga akan ada re-alokasi untuk komunikasi tanpa mengubah bottom line-nya.
• Rincian anggaran per-unit adalah sebagai berikut:
  • Sekretaris Jendral (Sekjen) Rp257 Miliar
  • Inspektorat Jendral (Itjen) Rp22 Miliar
  • Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Rp886 Miliar
  • Aplikasi Informatika (Aptika) Rp159 Miliar
  • Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Rp288 Miliar
  • Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Rp220 Miliar
  • Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Rp200 Miliar
  • Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Rp159 Miliar
• Anggaran KPI akan berubah karena menurut Undang-Undang tentang Penyiaran, akan ada KPI-Pusat dan KPI-Daerah. 
  

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo:

• Pagu indikatif Dewan Pers tahun 2018 sebesar Rp17,31 Miliar. Rencana idealnya adalah sebesar Rp24,87 Miliar. 
• Dewan Pers akan melakukan kegiatan rutin pengembangan pers (penyuluhan, mediator diskusi, dan penyegaran ahli pers). Penyegaran ahli pers diperlukan karena kebanyakan ahli pers memilih keluar atau bergabung dengan partai politik.
• Kegiatan lain untuk layanan administrasi pengaduan masyarakat (Rp1,6 Miliar) dimana ada 7 (tujuh) kelompok kerja (pokja) di Dewan Pers.
• Dewan Pers akan meningkatkan penyusunan indeks Dewan Pers yang sudah mencapai 24 provinsi menjadi 32 provinsi di tahun ini.
• Dewan Pers meminta bantuan Komisi 1 DPR-RI untuk membuat program layanan perkantoran yang sifatnya sangat vital, mengingat website Dewan Pers sudah di-hack sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan semua data ada di dalam website tersebut. 
  

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis

• Pagu indikatif KPI tahun 2018 sebesar Rp45,38 Miliar. 
• KPI sedang mengupayakan agar program KPI terukur dan dan terencana dengan baik.  
• Sesuai semangat penyiaran, maka masalah rating menjadi acuan yang penting. Program yang berubah dari program prioritas nasional yaitu mengenai rating di televisi dan radio. 
• KPI Pusat berencana mengadakan literasi media di 22 provinsi pada tahun 2018. 
• Anggaran KPI membengkak karena KPI akan pindah kantor pada Oktober 2018. Kondisi gedung baru yang belum maksimal, sehingga membutuhkan adanya direnovasi di 3 (tiga) lantai gedung KPI yang baru. 
• Budget renovasi gedung KPI sebesar Rp571.000.000.
• Saat ini, hanya 2 (dua) lantai dari gedung KPI yang dapat dimaksimalkan untuk kegiatan. 
• Pengawasan KPI bertambah menjadi 15 (lima belas) televisi berlangganan dan 25 (dua puluh lima) radio. 
• KPI Pusat akan melaporkan kepada Komisi 1 DPR-RI dan Kemkominfo untuk program pengawasan dan evaluasi anggaran setiap 3 (tiga) bulan sekali. Begitu juga dengan pemaparan evaluasi, selain evaluasi tahunan. 
• Pelaksanaan Survey Indeks Kualitas Program (SIKP) dilaksanakan 4 (empat) periode di 20 wilayah, bekerjasama dengan 20 universitas/perguruan tinggi. 
• BAPETEN sudah cukup baik membiayai listrik KPI. Mulai tahun 2018, pembiayaan gedung tunggal akan dibiayai sendiri oleh KPI. 
• Pemantauan langsung program televisi siaran sudah dilakukan dengan baik. Alat monitoring sistem siaran lama akan berubah per-jam. 
• Visibility study dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) untuk kantor baru sebenarnya mencapai Rp6 Miliar. 
• KPI merencanakan ruangan pengaduan yang baru agar dapat direspon dengan cepat dan baik dimana command center aktif 24 jam untuk pengaduan masyarakat. 
• Radio yang menyebarkan ajaran radikal akan menjadi perhatian. 
• KPI Pusat berharap nantinya ada data berkualitas dan 20 kota yang akan menjadi kekuatan KPI untuk literasi digital. 
  

Komisi Informasi Pusat (KIP)

• Masa jabatan KIP berakhir 16 Juli 2018, Kominfo sudah menyiapkan panitia seleksi (pansel) untuk penyeleksian anggota baru. 
• Tugas pokok KIP yaitu menyelesaikan sengketa informasi.
• Pagu indikatif KIP tahun 2018 sebesar Rp16,7 Miliar untuk belanja pusat, belanja operasional, dan dukungan. 
• Secara angka, pagu indikatif anggaran turun dari tahun sebelumnya. Bahkan sejak tahun 2015, KIP Pusat mengalami penurunan pagu anggaran. 
• Program KIP di tahun 2018 yaitu menyelesaikan sengketa informasi publik, monitoring kepatuhan badan publik, dan pembentukan KIP provinsi. Hingga saat ini, sudah ada 29 KIP provinsi yang terbentuk atau sekitar 85%.