Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
Tanggal Rapat: 19 Mar 2024, Ditulis Tanggal: 19 Jul 2024,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Menteri Komunikasi dan Informatika RI
Pada 19 Maret 2024, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI dengan agenda Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Kharis Almasyhari dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 13:40 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Mengenai Pilkada Damai 2024, beberapa bentuk kolaborasi dengan media di antaranya seperti penayangan digital campaign, sosialisasi melalui media luar ruang, dan mendirikan posko mudik kolaborasi.
- Dalam upaya mensukseskan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 2024, Kementerian Kominfo telah memetakan beberapa isu terkait Ramadhan dan Idul Fitri di mana beberapa kegiatan tersebut meliputi penjagaan stok dan harga pangan, memastikan pemerataan energi, dan kesiapan infrastruktur moda transportasi, serta jaringan komunikasi.
- Kami juga telah memetakan beberapa isu terkait mudik diantaranya mengupayakan mudik yang inklusif, penyesuaian harga tiket selama mudik berlangsung, dan antisipasi Pemerintah dalam menghadapi lonjakan arus mudik dan arus balik di tahun 2024.
- Dengan semakin mendekatnya Pilkada Serentak 2024, Kementerian Kominfo juga berkomitmen mengawal ruang digital agar tetap damai dan sehat melalui narasi Pilkada Damai 2024. Narasi ini mengajak pemilih khususnya pemilih muda menciptakan Pilkada Serentak 2024 dengan damai serta membangkitkan kepedulian generasi muda terhadap masa depan negara melalui isu-isu strategis yang sesuai dengan minat mereka.
- Hal ini sebagai upaya menjawab berbagai isu kepemiluan seperti yang pertama peningkatan partisipasi dan pemenuhan hak memilih dan dipilih, kedua antisipasi SARA, anti perpecahan, atau polarisasi, dan yang ketiga anti hoax untuk menjaga ruang digital tetap damai.
- Berbagai upaya komunikasi publik terkait Pilkada Serentak 2024 adalah sebagai berikut:
- Mendukung amplifikasi narasi Pilkada Damai 2004 dan Pilkada Serentak 2024 melalui sosial media dan kanal komunikasi;
- Menciptakan sinergi dengan berbagai mitra untuk melakukan sosialisasi Pilkada Damai 2024 dan menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat;
- Kolaborasi dengan media massa untuk produksi berbagai informasi terkait Pilkada dengan citra yang positif;
- Kami juga bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan lintas satuan kerja dengan memanifestasikan dari bentuk kerja sama tersebut dalam bentuk program sebagai berikut:
- Forum diskusi dengan mitra strategis, produksi konten audio, radio dialog, iklan masyarakat, dan berbagai konten auditorial baik cetak maupun online di berbagai media;
- Pelaksanaan monitoring isu Pemilu;
- Penerbitan klarifikasi hoax dan penanganan konten hoax;
- Fasilitasi SMS blast untuk diseminasi informasi; dan
- Menjaga kualitas jaringan atau quality of service dari sarana komunikasi kita seperti yang kami lakukan sebelumnya untuk Pemilu Damai.
- Kami akan berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Kantor Berita Nasional untuk turut mempublikasikan sosialisasi Pilkada Damai 2024.
- Hal yang tidak kalah penting adalah membuat rancangan kegiatan media baik itu bekerja sama dengan pihak media atau memanfaatkan owned media Kominfo dengan beberapa bentuk kerjasama dengan media meliputi produksi konten, diseminasi informasi melalui kolaborasi dengan berbagai mitra media online, elektronik, luar ruang dan cetak, dan juga monitoring-evaluasi.
- Untuk mendukung kampanye pesan damai 2024, Kementerian Kominfo membagi proses diseminasi informasi pada tiga tahap yaitu, Pra Pilkada 2024, Pilkada 2024, dan Pasca Pilkada 2024 agar efektif penyebaran informasi pada masing-masing periode tersebut memiliki pesan dan tagar sendiri yang sesuai.
- Dalam rangka mempersiapkan Pilkada Serentak yang akan datang, kita dapat berkaca dari Pemilu 2024 yang baru saja kita lakukan.
- Sejak 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024, Kementerian Kominfo telah mengidentifikasi dan menerbitkan klarifikasi terhadap 274 isu hoax terkait Pemilu. Sebagai bentuk tindak lanjut dari temuan tersebut, kami telah melakukan take down terhadap 1.971 konten hoax dari total 3.235 konten hoax terkait Pemilu. Adapun sejumlah temuan hoax lainnya sedang dalam proses take down.
- Perlu kami sampaikan bahwa penyebaran isu hoax terkait Pemilu berpotensi untuk berkembang secara eksponensial pada saat Pilkada Serentak 2024. Terlebih dengan tingkat keragaman peserta dan kontestasi perebutan suara pada Pilkada Serentak 2024.
- Sebagai upaya menanggulangi potensi penyebaran isu hoax tersebut terutama terkait Pilkada Serentak 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan kerja sama dengan Bawaslu dan KPU dalam monitoring ruang digital pada saat penyelenggaraan Pemilu 2024.
- Monitoring tersebut meliputi penanganan isu hoax, analisis isu percakapan di ruang digital, dan verifikasi akun media sosial.
- Dalam rangka agar layanan telekomunikasi berjalan dengan baik, Kominfo akan melaksanakan pengawasan dan pengendalian Spektrum Frekuensi Radio (SFR) menjelang Idul Fitri. Persiapan tersebut dilakukan melalui 35 Unit Pelaksana Teknis monitor dan berbagai sumber daya yang tersebar di 500 Kabupaten/Kota.
- Terkait layanan kualitas telekomunikasi traffic data menjerang Idul Fitri diperkirakan akan meningkat sebesar 7-20%. Untuk merespon hal tersebut, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika Kementerian Kominfo bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi atau operator seluler khususnya untuk meningkatkan quality of service menjelang dan selama Idul Fitri.
- Untuk kesiapan jaringan telekomunikasi, upaya antisipatif penyelenggaraan telekomunikasi akan dilakukan dengan:
- Optimalisasi kualitas dan kapasitas jaringan;
- Peningkatan kapasitas jaringan internet;
- Pengukuran drive test di jalur mudik;
- Pengadaan Posko Mudik atau personel siaga command center dan call center 24/7
- Pengukuran quality of service di lokasi-lokasi strategis.
- Sebagai tindak lanjut persiapan Pilkada serentak 2024, kami akan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu tingkat pusat dan daerah terkait jaringan telekomunikasi yang digunakan. Lalu, menjalin kerja sama dengan penyelenggara atau operator telekomunikasi untuk menjaga kualitas jaringan serta melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan secara rutin.
- Mengenai arus logistik, volume pengiriman paket diperkirakan akan melonjak sebesar 15-20% selama Idul Fitri. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan strategi penambahan kapasitas pengiriman di mana koordinasi kami dengan PT Pos juga telah menyiapkan beberapa strategi untuk merespon proyeksi lonjakan transaksi sebesar 40% seperti penyediaan armada dan pasukan oranger dan penggunaan robot sortir, sedangkan dukungan industri pos adalah dengan menyediakan jaringan pos di 514 kabupaten/kota dan 7.266 kecamatan yang memiliki titik layanan pos. Jaringan pos juga telah mencakup 100% kecamatan di Indonesia.
- Sebagai upaya penyampaian informasi di masa Pilkada Serentak, Kementerian Komino bersama penyelenggara telekomunikasi telah berkoordinasi untuk melakukan SMS blast secara intensif.
- Upaya serupa telah kami lakukan dalam kampanye Pemilu Damai 2024 Untuk menjangkau para pengguna layanan seluler.
- Guna mendukung perayaan Hari Raya Idul Fitri dan penyelenggaraan Pilkada 2024, diperlukan pula dukungan kualitas dan jangkauan akses telekomunikasi yang mumpuni di daerah yang akan dilayani oleh Bakti Kominfo.
- Dukungan Bakti Kominfo terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan Idul Fitri 2024 mencakup upaya penyediaan layanan akses internet hingga Februari 2024 di mana layanan akses internet telah tersedia di 11.794 lokasi.
- Selain itu, total TPS terdekat dengan layanan internet berada di 129.921 lokasi dimana Bakti Kominfo juga mempersiapkan layanan broadband Palapa Ring yang telah digunakan oleh 26 perusahaan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara