Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Alokasi Anggaran Sesuai Hasil Badan Anggaran dan Program Kedepannya — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, RRI, KPI, KIP, dan Dewan Pers
Tanggal Rapat: 23 Oct 2018, Ditulis Tanggal: 8 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Menteri Komunikasi dan Informatika, Radio Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Publik, dan Dewan Pers
Pada 23 Oktober 2018, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Radio Republik Indonesia (RRI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik (KIP), dan Dewan Pers mengenai Alokasi Anggaran Sesuai Hasil Badan Anggaran (Banggar) dan Program Kedepannya. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Satya W. dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 9 pada pukul 16:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: today.line.me)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) - Rudiantara
- Usulan perubahan pagu anggaran ke pagu alokasi TA 2019:
- Pagu anggaran 2019 Rp5.380.355.088,-
- Pagu alokasi anggaran 2019 Rp5.380.355.088,-
- Perubahan Rp0,-
- Tidak ada perubahan dari pagu yang sebelumnya sebesar Rp5,3 Triliun. Hanya ada realokasi di internal Kemkominfo yang sumber dananya dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Program GPR (Government Public Relation)
- Pendidikan publik untuk generasi muda.
- Literasi demokrasi.
- Penguatan partisipasi publik.
- Merawat kebhinekaan.
- Program prioritas digital talent scholarship 2019:
- Target utama 20.000 pekerja bersertifikasi.
- Topik pelatihan:
- Artificial intelligence.
- Big data analysis.
- Cloud computing.
- Cyber-security.
- Digital business.
- Robotics.
- Internet of things.
- Kemkominfo menyiapkan fokus terhadap pengembangan manusia, tidak pada pegawai Kemkominfo tapi pada kemampuan teknologi khususnya di level teknisi.
- Pengenalan IMEI (International Mobile Equipment Identity) di Indonesia.
- IMEI adalah tanda pengenal perangkat seluler yang diterbitkan oleh GSMA (Global System for Mobile Communications Association).
- Terdiri dari 15 digit desimal.
- Melekat pada slot SIM card (1 slot 1 IMEI).
- Tantangan yang dihadapi:
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan perangkat resmi/digital.
- Masih banyaknya pengguna yang membeli perangkat langsung dari luar negeri.
- Pemulihan bagi perangkat yang sudah beredar dan telah digunakan sehingga diperlukan pairing dengan IMSI (International Mobile Subscriber Identity).
- Penyelenggara belum memiliki/mengaktifkan Regional Internet Registry (RIR) di jaringan mereka.
- Masih diperlukan koordinasi dalam penyiapan sistem pengendalian di Kementerian Perindustrian.
- Belum ada payung hukum.
- Tahap implementasi:
- Tahap 1: Penyiapan regulasi (RPM) oleh Kemkominfo dan Kemenperin, penyiapan materi sosialisasi dan edukasi.
- Tahap 2: Penyiapan RIR operator dan server blacklist, pengumpulan data dump IMEI operator, penyiapan pedoman teknis.
- Tahap 3: Pemutihan perangkat existing.
- Tahap 4: Penerapan pengendalian IMEI (registrasi, identifikasi, pemblokiran).
- Menanggapi kesimpulan tanggal 4 September, dimana Kemkominfo akan berkoordinasi dengan Kemendikbud untuk mengurangi perangkat ilegal. Kemkominfo tidak bisa menjanjikan dalam seminggu akan selesai apalagi sedikit lagi periodenya akan berakhir dari KPI yang dipimpin oleh Pak Yuliandre.
- Kemkominfo memperhatikan bahwa Rp8 Miliar dari Rp5 Triliun tidak ada apa-apanya dan Kemkominfo mementingkan akuntabilitas.
Radio Republik Indonesia (RRI)
- RRI bukan hanya berterima kasih kepada VOA tetapi juga beberapa media internasional mengenai pemberitaan di Palu.
- Dari Lombok, Kepala RRI Mataram membangun camp-camp untuk korban bencana.
- Dalam dua bulan ini, RRI menyelenggarakan tiga kali konser yang didukung oleh Kemkominfo di Bali, Semarang dan Jakarta.
- Mengenai regenerasi pendengar melalui Radid Visual RRI Net, walaupun pertumbuhan pendengar cukup signifikan, RRI terus mengenerasir pendengar untuk meraih anak muda dengan menciptakan RRI Net adalah platform Radio Visual dengan tagline “tonton yang anda dengar”. Cara ini sangat efektif dan progresnya akan turut dilaporkan ke Komisi 1 DPR.
- Secara lebih jauh, RRI terus mempromosikan kebudayaan-kebudayaan RI secara berkelanjutan.
- Diantara jumlah pendengar radio lain yang mengalami penurunan, RRI sebaliknya.
- RRI terus menyiarkan berita-berita tentang pemilu damai dan berkualitas.
- Alokasi anggaran LPP RRI per jenis belanja:
- Belanja pegawai Rp626.725.124.000 (63%).
- Belanja barang Rp285.800.000.000 (29%).
- Belanja modal Rp81.594.987.000 (8%).
- Permohonan perubahan capping/pembatasan belanja barang:
- Sesuai catatan kaki pada lampiran 1a Surat Menteri Keuangan Nomor: S-166/MK.2/2018 tanggal 18 Oktober 2018 terdapat Pembatasan (capping) Alokasi Belanja Barang LPP RRI tahun 2019 sebesar Rp285.800.000.000,- sedangkan belanja barang yang disampaikan dalam RKA-K/L LPP RRI TA 2019 sebesar Rp347.704.040.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp61.904.060.000,- yang sementara dialokasikan ke belanja modal pada program Penyelenggaraan Siaran Radio Publik. Mengingat pentingnya belanja barang untuk memenuhi kebutuhan siaran LPP RRI, dengan hormat mohon kiranya Komisi 1 DPR RI memberikan persetujuan agar belanja modal sebesar Rp61.904.060.000 dapat dikembalikan ke dalam belanja barang.
Televisi Republik Indonesia (TVRI)
- TVRI tahun ini mendapatkan kehormatan kembali untuk menyiarkan HUT kemerdekaan RI.
- TVRI juga mendapatkan penghargaan dimana bisa menayangkan 7 jam sehari tentang Asian Games.
- TVRI melakukan banyak sekali malam dana. Slank, Gigi dan Jumat ini Glenn Fredly tampil di TVRI untuk mengumpulkan dana. Sebanyak Rp1,6 Miliar dana sudah terkumpul untuk bencana di Sulawesi Tenggara.
- Penilaian KPI, hanya beberapa program TVRI di peringkat nomor dua. Selebihnya TVRI di nomor satu.
- TVRI sudah dapat disaksikan oleh multi platform bernama Oona sehingga dapat disaksikan di seluruh dunia.
- Prioritas bidang program dan berita:
- Menuju istana. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program siaran berita dan informasi untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019. Mulai dari sosialisasi pilpres, profil Capres dan Cawapres, debat Capres dan Cawapres, liputan kampanye, janji Capres dan Cawapres, liputan pemungutan suara pilpres, siaran langsung penghitungan suara pilpres dan siaran langsung sidang MPR RI, pelantikan dan pidato Presiden dan Wakil Presiden terpilih sampai pengumuman susunan kabinet.
- Arah kebijakan program TVRI 2019:
- TVRI memposisikan diri sebagai lembaga penyiaran informatif, edukatif, menghibur, perekat sosial dan pelestari budaya bangsa dengan sasaran kegiatan meningkatkan daya sang konten program dan berita serta kesinambungan penyelenggaraan siaran yang diikuti dengan perluasan jangkauan siaran terutama untuk menyukseskan Pemilu 2019.
- Sasaran utama program TVRI 2019:
- Menjadi rujukan utama siaran televisi yang netral, independen, imparsial untuk menyukseskan pemilu 2019.
- 681 responden menonton TVRI.
- TVRI memiliki potensi menjadi penyelamat pertelevisian Indonesia karena TVRI sesungguhnya lebih baik dibanding TV swasta pada umumnya.
- TVRI cenderung membangunkan imajinasi untuk mendidik, mengangkat kebudayaan, dan terpercaya.
- TVRI mempunyai program-program yang tidak mengandung unsur SARA, mendorong industri kreatif, dan meningkatkan program-program yang mengangkat tema anak, perempuan, dan kaum disabilitas.
- TVRI ingin meningkatkan percepatan penyelesaian proyek ITTS-3 (Improvement on Television Transmitting Station).
- TVRI juga berupaya mengembangkan e-government, melakukan pemerataan dan redistribusi pegawai, dan melanjutkan pengembangan reformasi birokrasi dan pengembangan budaya organisasi.
- TVRI juga meningkatkan pengelolaan keuangan sejalan dengan prinsip good governance.
- TVRI juga mengembangkan diversifikasi usaha sebagai sumber pendanaan dan peningkatan citra TVRI.
Direktur Keuangan TVRI
- Rencana alokasi anggaran TVRI per program TA 2019:
- Program dukungan manajemen: Pagu 2018 Rp239.374627.000 (28.53%), Pagu 2019 Rp242.294.133.000 (25.48%).
- Program pengelolaan dan penyelenggaraan siaran: Pagu 2018 Rp599.571.708.000 (71.47%), Pagu 2019 Rp108.727.589 (74.52%).
- Jumlah: Pagu 2018 Rp838.896.136.000 (100.00%), Pagu 2019 Rp951.021.697.000 (100.00%).
- Alokasi anggaran pusat dan daerah:
- Kantor pusat: Pagu 2018 Rp378.671.769.000 (45.14%), Pagu 2019 Rp447.358.824.000 (47.04%).
- 29 stasiun daerah: Pagu 2018 Rp460.225.067.000 (54.86%), Pagu 2019 Rp503.662.865.000 (52.96%).
- Jumlah: Pagu 2018 Rp838.896.336.000 (100.00%), Pagu 2019 Rp951.021.692.000 (100.00%).
- Alokasi anggaran TVRI TA 2019:
- Belanja pegawai: Pagu 2018 Rp283.012.029.000 (32.74%), Pagu 2019 Rp302.612.112.000 (30.83%).
- Belanja barang: Pagu 2018 Rp461.295.590.000 (95.23%), Pagu 2019 Rp476.589.908.000 (30.15%).
- Belanja modal: Pagu 2018 Rp92.568.757.000 (17.04%), Pagu 2019 Rp171.740.582.000 (58.06%).
- Total: Pagu 2018 Rp838.896.336.000 (100.00%), Pagu 2019 Rp951.021.682.000 (100.00%).
- Untuk Recovery TVRI Stasiun di Sulawesi Tenggara, TVRI membutuhkan dana sebesar Rp3 Miliar.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- KPI kembali menegaskan bahwa tidak ada posisi yang berubah dari pagu yang lalu namun sebagai informasi, bahwa APBN 2018 sudah hampir 100 terealisasi dan sekarang KPI sudah memiliki gedung baru yang diresmikan oleh Bu Meutya dan Pak Menteri.
- Perbandingan anggaran 2018-2019 per jenis belanja:
- Belanja pegawai: Anggaran 2018 Rp7.200.570.000, Anggaran 2019 Rp7.000.570.505.
- Belanja barang: Anggaran 2018 Rp40.384.281.000, Anggaran 2019 Rp45.211.756.951.
- Belanja modal: Anggaran 2018 Rp3.796.231.000, Anggaran 2019 Rp1.321.803.332.
- Jumlah: Anggaran 2018 Rp51.381.082.000, Anggaran 2019 Rp53.534.130.788.
- Kenaikan anggaran KPI Pusat: DIPA 2018 Rp51.381.082.000, Pagu Anggaran 2019 Rp53.534.130.788, Kenaikan Rp2.153.048.788 (4.19%). Kenaikan ini untuk mendukung kegiatan prioritas yaitu pengawasan siaran pemilu, pileg, pilpres, dan DPD tahun 2019.
- Rencana kerja:
- Terwujudnya pembinaan dan penataan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Rp5.350.948.788,-.
- Terwujudnya siaran yang sehat Rp20.328.895.000,-.
- Terwujudnya kualitas layanan rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran Rp1.174.810.000,-.
- Terwujudnya tata kelola KPI yang bersih, efisien, dan efektif Rp26.679.477.000,-.
- Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Rp53.534.130.783,-.
- KPI sudah melakukan MoU dengan agensi iklan dan asosiasi TV se-Indonesia. KPI meminta dukungan untuk berjalannya penyiaran televisi yang berkualitas.
Komisi Informasi Publik (KIP)
- KIP tidak akan berpanjang-panjang karena sudah dibahas di fase sebelum-sebelumnya dan kinerja di dalam KIP tidak boleh ada pemahaman yang berbeda-beda sehingga KIP akan mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat.
- Keterbukaan Informasi Publik rohnya adalah transparansi dan akuntabilitas.
Dewan Pers
- Realisasi anggaran dewan pers sampai saat ini sebesar 63,21% dan dewan pers optimis sampai akhir tahun akan menyerap 95% anggaran.
- Pagu indikatif dewan pers yaitu sebesar kurang lebih Rp55 Miliar dan untuk belanja modal Rp205.000.000.
- Perbandingan anggaran 2018 dan 2019:
- Layanan administrasi pengambangan pers dan kerjasama dewan pers dengan masyarakat: 2018 Rp1.745.056.000, 2019 Rp2.541.970.714, Naik 44.17%.
- Layanan administrasi pengaduan masukan terhadap kasus-kasus pers dan layanan saksi anti pers: 2018 Rp2.214.250.000, 2019 Rp2.050.120.000, Turun 5.36%.
- Penyusunan indeks kemerdekaan pers: 2018 Rp5.213.045.000, 2019 Rp4.000.000.000, Turun 21.01%.
- Pers dalam mendukung proses demokrasi: 2018 -, 2019 Rp3.666.206.000, Naik.
- Layanan kesekretariatan dewan pers: 2018 Rp1.229.062.000, 2019 Rp1.523.571.000, Naik 56.52%.
- Layanan perkantoran: 2018 Rp7.032.584.000, 2019 Rp7.874.901.000, Naik 8.39%.
- Pengadaan pengolahan data dan komunikasi: 2018 -, 2019 Rp201.000.000, Naik.
- Total: 2018 Rp17.854.774.000, 2019 Rp22.544.268.321.
- Website dewan pers beberapa kali dihack dan datanya diacak-acak.
- Pagu anggaran dewan pers adalah sebesar Rp22,544 Miliar.
- Wartawan yang telah terverifikasi sebanyak 13.733 orang dengan tiga tingkat kompetensi, yaitu muda, madya, dan utama. Media yang belum terverifikasi total 932 media.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat