Menteri Luar Negeri (Menlu)

• Terjadi penurunan 2,25% pagu indikatif Kementerian Luar Negeri.
• Ada 4 program prioritas Kementerian Luar Negeri:
  • Perlindungan terhadap tenaga kerja di luar negeri.
  • Penguatan diplomasi politik dan keamanan, serta pencalonan dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
  • Penguatan diplomasi maritim.
  • Diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan serta penguatan diplomasi di kawasan Afrika.
• Terkait dengan 4 prioritas luar negeri, akan dilaksanakan berbagai program:
  • Menjaga kedaulatan dengan penyusunan roadmap maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga.
  • Menlu akan memprioritaskan standar pelayanan bagi KBRI di luar negeri dengan penyeragaman business process.
• Terkait dengan diplomasi ekonomi:
  • Penyelesaian berbagai perundingan yang berkaitan dengan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) dan perundingan sejenis. Sampai hari ini, Kemenlu telah banyak melakukan trip Afrika, yakni kunjungan ke Mesir, South Africa, Kenya, Senegal. Kemenlu juga telah mengirimkan 4.000 peacekeepers dengan meningkatkan kualitas dan partisipasi perempuan.
• Indonesia juga sedang melakukan kampanye untuk menjadi anggota tidak tetap PBB dengan kompetitornya adalah Maladewa.
• Pada 2016 Kemenlu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK. Predikat ini menjadi norma dan diharapkan dapat dipertahankan.
• Tema di Oslo Forum adalah "peacemaking in the new era of geopolitic". Indonesia diundang karena aktif dalam menjembatani perdamaian di ASEAN. Kemenlu telah melakukan komunikasi intensif dengan Menlu negara lain, baik di negara-negara Teluk maupun lainnya. Di Oslo forum, banyak disinggung mengenai konflik di negara-negara Teluk. Kemenlu menyampaikan sikap Indonesia yang concern dengan permasalahan tersebut dan meminta semua pihak menahan diri. Setelah pemutusan diplomatik di negara Teluk plus Qatar, komunikasi dengan Menlu Kuwait dilakukan sebanyak 2 kali karena diterima untuk menjadi mediator, lalu dilakukan komunikasi dengan Menlu Arab Saudi, dan semalam dengan Jerman. Pada 13 Juni 2017, Kemenlu menerima telepon dari Menlu Kuwait dan membahas pertukaran pemikiran. Menlu Kuwait menyampaikan apresiasi untuk Indonesia.
• Kemenlu menerima utusan khusus dari Uni Emirat Arab yaitu Menteri Kesehatan. Inti dari pembicaraan adalah pentingnya dialog dalam penyelesaian konflik ini. Uni Emirat Arab menghargai Indonesia untuk membantu krisis di Teluk. Indonesia dinilai bersahabat dengan berbagai pihak. Military solution is not option. Hal ini disampaikan oleh Uni Emirat Arab. Utusan UEA juga sepakat untuk mengedepankan diplomasi dalam melakukan penyelesaian konflik.
• Kemenlu sedang melakukan upaya untuk dialog dengan Amerika Serikat sebagai faktor kunci penyelesaian konflik. Kemenlu bertemu dengan para pejabat kunci dan Think Tank Amerika Serikat. Pembahasan dengan AS yakni mengenai terorisme, balance of power dan AS bisa bekerja sama dengan negara-negara Islam. Pertemuan dilakukan dengan diskusi yang sangat intensif dan memakan waktu beberapa jam.
• Indonesia merupakan salah satu pembicara pemimpin pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diadakan dan diundang oleh Arab Saudi. Ada 5 negara termasuk Indonesia yang diminta menyampaikan pesan perdamaian. Pentingnya menyampaikan pesan perdamaian dan negara Islam untuk memerangi terorisme.
• 8 Juni 2017, Kemenlu transit di Doha untuk rapat, update kondisi lapangan dan upaya perlindungan warga Indonesia di Qatar. Jumlah WNI di Qatar ada 29.133 orang berdasarkan data KBRI Doha dan jumlah itu akan selalu naik ke depannya. Kemenlu juga berkoordinasi dengan Menhub dan Menag berkaitan dengan jamaah umroh dengan penggunaan Qatar Airways.
• Mengenai Marawi city yang merupakan wake up call di Asia Tenggara mengenai terorisme di wilayah ini. 2 concernnya adalah ancaman meluasnya konflik di sekitarnya dan ke Indonesia terutama masuknya ISIS ke Indonesia. 1 WNI direalokasikan ke tempat yang aman, 1 WNI tersebut sudah hidup lama dan berkeluarga di Marawi. Dengan melakukan evakuasi, upaya perlindungan terhadap WNI ini telah dilakukan. Pasca kontak senjata di Marawi, Kemenlu melakukan evakuasi sebagai upaya perlindungan WNI dan pencegahan terorisme. Sebagai upaya pemberantasan terorisme, Kemenlu sudah bekerjasama dengan Panglima TNI, Kapolri, kepala BNPT, dll.
• Indonesia mengusulkan trilateral meeting dengan Filipina dan Malaysia yang rencananya akan dilakukan pada 22 Juni 2017.

Sekjen Kemenlu

• Pagu Indikatif Kemenlu 2018 sebesar Rp7.250.110.000.000. Pada 2017 sebesar Rp7.417.354.604.000. Menurun sebesar 2,25%.
• Satker pusat mendapat alokasi sebesar Rp2,959 Triliun (41%) dan Perwakilan Rp4,290 Triliun (59%) dengan Total Rp7,250 Triliun.
• Program dukungan manajemen dan teknis lainnya dengan pagu Rp4,528 Triliun ditujukan untuk membiayai pegawai belanja anggaran operasional dan non operasional.
• Program diplomasi dan kerjasama internasional RI sebesar Rp577.441.000.000. Pagu ditujukan untuk diplomasi ekonomi, maritim, pemantapan, dan pengaruh Indonesia di kawasan Asia dan Afrika. Pagu sebesar Rp46 Triliun ditujukan untuk pemantapan dan pengaruh Indonesia di internasional terutama Amerika dan Eropa. Pagu Rp618 Miliar ditujukan untuk program peningkatan peran dan diplomasi Indonesia di bidang multilateral.
• Kemenlu berkomitmen untuk mencapai seluruh sasaran pada 2018 dengan dukungan Komisi 1 terkait RKA dan RKP kemenlu 2018.