Menteri Luar Negeri (Menlu) - Retno Marsudi

• Kementerian Luar Negeri (Kemlu) baru saja kembali dari kunjungan ke New York City (NYC), Buenos Aires, dan Lima. Di NYC, Kemlu melobi mengenai kampanye Indonesia sebagai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dilakukan pada 8 Juni. Indonesia meminta agar menjadi anggota tidak tetap DK PBB sampai dengan 2019/2020. Kemlu juga menemui Sekjen dan bertujuan untuk mengunjungi Guyana dalam rangka melobi dukungan Indonesia sebagai anggota DK PBB. Kunjungan ke Buenos Aires dilakukan dalam rangka pertemuan Group 20 (G-20) terkait bilateral dan kunjungan ke Peru untuk kerja sama ekonomi bilateral.
• Perkembangan isu-isu aktual:
  • Situasi Semenanjung Korea.
  • Mundurnya Amerika Serikat (AS) dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
  • Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem.
  • Situasi di Ukraina dan Suriah.
  • Isu Kelapa Sawit di Uni Eropa.
  • Hasil Indonesia-Africa Forum 2018.
• Tindak lanjut International Accreditation Forum (IAF) 2018:
  • Pembuatan Preferential Trade Agreement (PTA).
  • Penunjukan Konsul Kehormatan (Konhor).
  • Misi Bisnis.
  • Indonesia-Africa 2019.
  • IAF melakukan pertemuan setiap 2 tahun sekali dan melakukan pendekatan Kementerian/Lembaga. Diharapkan kalangan swasta agar memberikan dukungan penuh pada IAF 2018. Capaian IAF lebih sukses dari yang diharapkan karena dihadiri oleh 47 negara Afrika dan menghasilkan USD1.880.000 dengan bisnis deal USD586.000.000.
  • Saat ini terdapat misi bisnis yang dikoordinir Menteri Luar Negeri (Menlu) ke Kamboja dengan membuat smelter oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan hal tersebut merupakan proyek kedua di sub Sahara setelah proyek konstruksi istana di Nigeria.
  • IAF merupakan forum bersejarah karena menjadi forum terbuka negara-negara Afrika agar Indonesia bisa bekerja sama dengan negara-negara di Afrika.
• Mengenai isu Semenanjung Korea, Indonesia menyambut positif pertemuan kedua pemimpin Korea pada tanggal 27 April 2018. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Internasional Korea telah menimbulkan harapan baru dan juga menandakan Kim Jong Un telah menutup isolasi politik negaranya. Peningkatan hubungan Korea merupakan janji politik Presiden Korea Selatan (Korsel). Saat ini, KTT atas Presiden Trump dan Kim Jong Un bisa terjadi di Singapura. Pada saat Asian Games mendatang, delegasi Korea Utara (Korut) dan Korsel akan menjadi satu melalui kodifikasi bendera Korea. Hasil dari KTT Internasional Korea:
  • Proses dan modalitas dasar denuklirisasi.
  • Permanent peace treaty.
  • Mekanisme pencabutan sanksi.
  • Paket bantuan ekonomi untuk mendorong keterbukaan Korut.
  • Jaminan keamanan bagi Korut.
• Mengenai mundurnya Amerika dari Perjanjian di Republik Iran, Indonesia menilai CBOE merupakan cerminan keberhasilan Iran dengan Jerman dan Uni Eropa mengenai kerja sama pada Juni 2015. Sikap rata-rata dunia terhadap keputusan penarikan Amerika dari CBOE adalah kecewa. Masa depan CBOE dengan mundurnya Amerika menjadi dipertanyakan. Renegosiasi tampaknya akan sulit karena Iran tidak setuju. Pemimpin Uni Eropa memutuskan tetap melanjutkan kerja sama, termasuk dalam bidang ekonomi. Keputusan yang sama juga dilakukan oleh JCPOA pada 25 Mei. Sikap politis akan diimplementasikan karena perusahaan Eropa juga banyak yang berlokasi di Amerika.
• Mengenai pemindahan kedubes Amerika ke Yerusalem, pembicaraan dilakukan Menlu Indonesia dengan mantan Menlu Amerika selama 3 jam menjelang pemindahan itu sendiri akan memakan waktu yang lama. Namun demikian, pelaksanaan lebih cepat dari yang disampaikan Menlu Amerika. Pemindahan dilakukan pada 14 Mei, bertepatan dengan 70 tahun Israel dan perayaan pengusiran rakyat Palestina. Sikap Indonesia atas pemindahan kedubes Amerika ke Yerusalem adalah:
  • Menolak dan mengutuk keputusan AS.
  • Pelanggaran Resolusi DK PBB.
  • Status Al-Quds Al-Sharif harus diputuskan dengan negosiasi.
  • Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pertahankan solusi dua negara.
  • Menuntut PBB mengambil langkah tegas.
  • Mengajak OKI meningkatkan komitmen kemanusiaan.
  • Mendesak negara OKI yang belum mengakui Palestina untuk segera mengakuinya.
  • OKI memperkuat lobi yang mengajak negara lain tidak mengikuti langkah AS.
  • Dorong persatuan Palestina.
  • Lobi Indonesia ini dilanjutkan menyusul korban sipil di Gaza dengan melakukan komunikasi dengan Kemlu Turki untuk mengadakan Pertemuan Luar Biasa OKI. Lobi Indonesia diteruskan di PBB. Menlu Indonesia berbicara masalah Palestina dan United Nation (UN) Forum for Palestina. Menlu bertemu dengan Hanan Aswani dan berdua menjadi satu-satunya perwakilan Menteri Luar Negeri yang hadir. Intinya adalah Indonesia akan terus mendorong perjuangan bangsa Palestina.
• Isu selanjutnya mengenai krisis Ukraina yang tercipta dari pola perang dingin baru antara Rusia dan dunia barat, khususnya Eropa dan Amerika. Indonesia prihatin atas konflik di Suriah yang memakan korban jiwa dan meminta semuanya tanpa terkecuali menghentikan kekerasan agar tidak ada korban sipil dari anak-anak dan wanita. Menlu memaparkan pesan Presiden Joko Widodo terhadap konflik di Suriah, yaitu:
  • Mendukung proses politik dan dialog yang inklusif dan demokratis.
  • Mendukung solusi politik yang menghormati kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas Suriah.
  • Mendukung peran Utsus Sekjen PBB.
  • Mendorong gencatan bersenjata dan bantuan kemanusiaan.
  • Menghimbau dunia internasional untuk menahan diri dari tindakan unilateral.
  • Pemerintah RI siap dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian konflik di Suriah.
  • Indonesia mengutuk penggunaan senjata kimia oleh pihak manapun. Implikasi konflik tersebut bagi Indonesia adalah yang berpotensi melakukan terorisme tidak hanya di Indonesia, bahkan berbagai belahan dunia.
• Mengenai masalah kelapa sawit dimana Keputusan Parlemen Eropa akan mengeluarkan kelapa sawit dari energi terbarukan. Indonesia akan terus melobi negara Eropa dan Uni Eropa. Indonesia tidak melakukan sendiri tapi juga mengajak negara kelapa sawit lainnya karena kelapa sawit bagian dari nadi ekonomi Indonesia yang melibatkan 17.000.000 lapangan kerja.
• Garis besar prioritas kegiatan Kemlu 2019:
  • Menyikapi perkembangan dunia tidak menentu.
  • Indonesia akan fokus ke agenda diplomasi yang menyentuh rakyat.
• Prioritas Indonesia di DK PBB adalah mendorong terciptanya ekosistem global yang damai dan stabil dengan cara:
  • Bersinergi dengan organisasi kawasan untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai.
  • Memperkuat Pasukan Perdamaian PBB termasuk target 4.000 PKO Indonesia.
  • Sinergi antara perdamaian dan agenda pembangunan termasuk di Afrika.
  • Mendorong terciptanya platform global dalam mengatasi ancaman terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme.
• Sistem perlindungan Badan Hukum Indonesia (BHI) dibangun mulai 2015. Pada 2019, akan didorong untuk membuka pasar non tradisional, Asia Tengah, Asia Selatan, Eropa Tengah, Timur dan Amerika Latin.
• Untuk mengawal agenda nasional lainnya, yaitu suksesnya pemilu serta Indonesia akan memperkuat diplomasi. Selain itu, di 2019 Jakarta akan menjadi diplomasi center dengan selesainya pembangunan gedung sekretariat ASEAN.
• Pagu indikatif TA 2019 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 16 April 2018 perihal Pagu Indikatif K/L Tahun 2019:
  • Kemlu mendapatkan Pagu Indikatif TA 2019 sebesar Rp7.358.513.141.000,-.
  • Dibandingkan dengan DIPA TA 2018 sebesar Rp7.250.769.089.000,-. Pagu Indikatif TA 2019 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp107.744.052.000,- atau +1.49%.
• Dari 12 program Kemlu, terdapat 2 program yang mengalami kenaikan di 2019, yaitu:
  • Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Kenaikan di program ini sebesar 22,72% dibandingkan dengan DIPA TA 2018 dikarenakan adanya tambahan anggaran untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) yaitu Indonesia Africa Infrastructure Dialogue serta Indo-Pacific Maritime Dialogue.
  • Program peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerja sama multilateral. Pada TA 2019, anggaran kontribusi organisasi internasional sebesar Rp780.117.304.000 diberikan secara penuh, dengan catatan pada TA 2019 Kementerian Luar Negeri tidak diperkenankan mengusulkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke Kementerian Keuangan.
• Prioritas Nasional untuk Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019:
  • Efektivitas diplomasi:
    • Perlindungan dan pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI).
      • Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri.
    • Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan.
      • Pengatur kerjasama pembangunan internasional untuk mendukung peningkatan pertumbuhan dan investasi.
    • Penguatan diplomasi maritim, politik, dan keamanan.
      • Pencapaian visi 4.000 procekeepers.
      • Percepatan penetapan batas maritim dan darat Indonesia, penetapan landas kontinen dan pembukaan nama pulau.
    • Peningkatan politik Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika.
      • Penguatan ASEAN.
      • Implementasi cetak biru ASEAN 2005 melalui perumusan modul.
      • Indonesia-ASEAN Infrastructure Output.
      • Indo-Pacific Maritime Dialogue.
• Sebaran Pagu Indikatif TA 2019 berdasarkan program:
  • Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemlu Rp4.445.322.217.000,-.
  • Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemlu Rp1.011.266.004.000,-.
  • Program pelaksanaan diplomasi dan kerjasama internasional pada perwakilan RI di luar negeri Rp557.055.651.000,-.
  • Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta optimalisasi diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Rp89.523.001.000,-.
  • Program pemantapan hubungan dan politik luar negeri serta diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Rp47.082.524.000,-.
  • Program peningkatan hubungan politik luar negeri melalui kerjasama ASEAN Rp53.685.182.000,-.
  • Program peningkatan peran dan diplomasi Indonesia di bidang multilateral Rp852.677.795.000,-.
  • Program optimalisasi informasi dan diplomasi publik Rp88.502.215.000,-.
  • Program optimalisasi diplomasi terkait dengan pengelolaan hukum dan perjanjian internasional Rp36.502.298.000,-.
  • Program peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran Rp116.445.511.000,-.
  • Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemlu Rp30.474.190.000,-.
  • Program pengkajian dan pengembangan kebijakan luar negeri Rp29.976.553.000,-.
  • Total Rp7.358.513.141.000,-.
• Usulan Tambahan Anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2019:
  • Terdapat kekurangan Belanja Pegawai dikarenakan kenaikan tunjangan kinerja Kementerian Luar Negeri dari 70% menjadi 80% yang akan berlaku mulai tahun 2018. Saat ini Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Kementerian Luar Negeri sedang dalam proses finalisasi.
  • Dibutuhkan anggaran Belanja Barang Non Operasional Perwakilan RI yang memadai guna mendukung kegiatan prioritas yang akan dilakukan pada TA 2019 yang mencakup peningkatan diplomasi ekonomi (perdagangan, investasi, pariwisata), diplomasi maritim, perlindungan WNI/BHI dan pelayanan kekonsuleran.
  • Terdapat kekurangan Belanja Barang Operasional Perwakilan RI yang mempengaruhi kebutuhan belanja daya dan jasa, belanja sewa, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan serta belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.
  • Dengan kondisi tersebut, Kemlu mengajukan tambahan anggaran Rp2.264.313.969.000,- untuk menunjang pelaksanaan kegiatan prioritas di seluruh satker di pusat maupun perwakilan RI.