Menteri Komunikasi dan Informatika

• Agenda hari ini adalah deployment dari satelit. Kominfo menetapkan untuk melakukan lompatan teknologi. Hal yang dibutuhkan ke depan adalah internet. Harus ada coverage cellular untuk internet. Satelit juga berfungsi untuk internet kecepatan tinggi.
• Pengadaan 4.000 BTS dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menggunakan mekanisme pengadaan yang ada, sedangkan untuk satelit Satria pengadaannya menggunakan struktur seperti Palapa Ring.
• Inti dari masalahnya adalah cara agar semua desa sudah merdeka sinyal dari seluler. Tidak ada lagi desa yang tidak mempunyai sinyal seluler. Hal yang dibicarakan bukan coverage dari desa karena yang penting sudah ada. Terdapat sekitar 4.000 desa yang belum coverage.
• Mengenai satelit, fokus penggunaan anggaran adalah 20% untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan. Untuk sekolah, belum semua terhubung dengan internet, baik di Pulau Jawa atau daerah USO. Daerah yang visible ataupun tidak secara bisnis dan keuangan.
• Kominfo menyiapkan program dengan satelit untuk menjangkau semua fasilitas kesehatan, seperti RS, kantor desa, dan kantor polsek. Semua harus terhubung. Tentu Kominfo harus punya program bertahap. Hal tersebut merupakan kombinasi dari menarik kabel fiber optic, tetapi daerah remote memakai satelit.
• Kemudian perlu juga pengetahuan teknologi dan pendanaan serta persiapannya secara bertahap build-operate-open-transfer.
• Pemerintah bukan sebagai operator dan tidak terbiasa mengoperasikan satelit. Perlu orang, pengetahuan teknologi, dan pendanaan. Procurement tidak dilakukan sekaligus, tetapi bertahap setelah periode tertentu. Dalam kasus ini periodenya 15 tahun.
• Perkiraan akhir tahun 2022 satelitnya baru ada di udara.

Dirut Bakti, Kemenkominfo

• Kemenkominfo mengidentifikasi lokasi mana saja yang perannya menjadi operator komersial dan operator seluler serta lokasi mana yang tidak dikembangkan karena alasan bisnis. Kemenkominfo mengidentifikasi terdapat 9.000 lebih lokasi melalui peta desa digital. Kemkominfo berfokus pada desa yang teridentifikasi ada populasinya. Terdapat sekitar 5.000 desa dalam konteks pengembangan jaringan seluler. 1.000 diantaranya sudah dikembangkan. Tahun 2020 diharapkan sudah selesaikan semuanya 1.000 + 4.000 desa yang menjadi target merdeka sinyal.
• Kemkominfo membangun infrastruktur BTS di lokasi 3T dan perbatasan. Skemanya akan melibatkan berbagai stakeholders. Bakti dan mitra menyiapkan infrastruktur pasif, termasuk listrik yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Hal tersebut adalah alasan pentingnya ketersediaan listrik. Bakti menyiapkan towernya, listriknya, dan transmisinya. Terdapat 1 perangkat yang harus bekerja sama dengan operator dan menyepakati lokasi. Kemkominfo mengidentifikasikan lokasi-lokasi mana saja yang menjadi tanggung jawab dan perannya operator komersial dalam hal tersebut sebagai operator seluler serta mana yang menurut mereka tidak dapat dikembangkan dengan alasan bisnis.
• Masalah lahan juga penting karena tanpa dukungan Pemda dan Pemerintahan Desa setempat, akan sulit memperoleh lahan. 1.000 lokasi yang berjalan merupakan kolaborasi yang luar biasa. Ketika pemerintah hadir, masyarakat akan berlomba-lomba menyiapkan lahan. Berbeda apabila operator masuk secara komersial, yang hadir adalah preman. Tetapi kalau pemerintah masuk, lahannya siap pakai. Ini merupakan dukungan dan ke depan ada model melibatkan 3 pihak untuk melengkapi 4.000 lokasi merdeka sinyal.
• Internet satelit dan BTS, dua-duanya penting. Internet melalui satelit digunakan untuk pekerjaan, di kantor, kantor desa, RS yang sifatnya wifi. Selular bagus untuk komunikasi dan tidak didesain untuk pekerjaan. Keperluan BTS diperuntukkan bagi keperluan komunikasi masyarakat. Kedepannya Kominfo akan meningkatkan layanan 4G. Tidak ada yang menjadi lebih prioritas dari sisi kegunaan.
• Proyek satelit berawal dari rencana pita lebar, RPJMN, dan termasuk proyek strategis nasional. Satelit merupakan landasan kebijakannya sehingga proyek dapat running.
• Setelah Kominfo mengidentifikasi bersama konsultan, terdapat titik yang secara terestrial komunikasinya tidak mungkin melalui kabel ditanam karena lokasi geografisnya terlalu jauh sehingga biayanya luar biasa kalau dipaksakan. Biayanya dapat mencapai Rp 150 Triliun. Oleh karena itu, akan dicoba cara lain, yaitu satelit melalui skema KPBU untuk menjangkau 150.000 titik. Satelit akan menempati slot orbit di atas Papua supaya menjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
• Skema KPBU ini oleh pemerintah tidak wajib melakukan investasi di awal. Seluruh biaya capex di awal, disiapkan badan pemenang. Ketika satelit sudah meluncur di akhir tahun 2022, pergelaran layanan 2023. Maka barulah pemerintah wajib melakukan payment. Seandainya skema mereka hasilnya menurun, menjadi ikut pro rata. Inilah skema availability payment yang dibiarkan per bulannya sampai 15 tahun kemudian, yaitu tahun 2038. Proses tersebut hingga tahap ini sudah ttd kontrak. Bulan November sudah ada proses financial close. Badan usaha memiliki kesempatan perjanjian kredit dengan mitra finansialnya. Di situlah tahap efektif proyek mulai berlaku. Sehingga pembangunan infrastruktur fisik sudah bisa dimulai pasca bulan September nanti. Skema tersebut berbeda dengan skema konvensional karena hadirnya IIGF. jika seandainya tahun 2024, Kemenkominfo atau bakti collapse, IIGF akan mengcover dulu. Sehingga lebih meyakinkan. Satelit ini merupakan proyek keempat setelah proyek Palapa Ring pertama. Investor semakin confidence dengan proyek yang dilahirkan pemerintah Indonesia. Banyak investor yang mendaftarkan di tahap awal. Peminatnya luar biasa sehingga hadir 170 perusahaan yang menjelaskan mengenai gambaran dari proyek tersebut.
• Profil badan usaha pelaksanaan dimenangkan oleh PSN, sebuah badan usaha lokal yang memiliki slot korbid 146 atas nama pemerintah Indonesia. Kelebihannya, PSN merupakan satu-satunya perusahaan yang hampir seluruhnya bermitra lokal semua. Sejak tahun 2023, investasi PSN sebesar Rp 6.4 Triliun untuk satelitnya sendiri. Satelitnya cukup premium karena kapasitasnya cukup besar dan satelit pertama di Asia yang mencapai 10x lebih besar di atas 100 gigabyte per second. Satelit satria ini menjadikan proyek dengan banyak percontohan negara-negara di Asia yang geografisnya seperti Indonesia. Mereka belajar bagaimana satelit pemerintah pertama menyelesaikan persoalan digital.
• Pengembalian investasi tersebut dimulai sejak satelit meluncur yaitu tahun 2023 dan kewajiban pemerintah berlaku hingga tahun 2038. Satelit tersebut sendiri menggunakan satelit Perancis yang pabrikan seringkali dipakai operator Indonesia. Biaya yang dikembalikan dari investasinya adalah Rp 1.4 Triliun per tahunnya.