Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rancangan Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Tanggal Rapat: 25 Jun 2018, Ditulis Tanggal: 3 Dec 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Mohamad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Pada 25 Juni 2018, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (RKP Kemenristekdikti) Tahun 2019. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Djoko U. dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 14:32 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: id.wikipedia.org)

Pengantar Rapat

Merujuk pada UU 2007 menuju Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), saat ini Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga dengan tema pemerataan pembangunan yang berkualitas. Intinya adalah output pendidikan tinggi diharapkan dapat menekankan

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Mohamad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

  • Visi: Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.
  • Misi:
    • Mewujudkan kesamaan nasional yang mampu menjaga dan mengamankan sumber daya manusia dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
    • Mewujudkan masyarakat maju berkembang.
    • Mewujudkan politik luar negeri bebas adil dan memperkuat jati diri bangsa.
    • Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
    • Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam pendidikan.
  • Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP):
    • 2015: Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan.
    • 2016: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas.
    • 2017: Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan.
    • 2018: Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas.
    • 2019: Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas.
  • Program prioritas nasional dalam RKP 2019:
    • Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
    • Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
    • Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.
    • Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.
    • Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
  • Kemenristekdikti berkontribusi pada prognas 1 dan 2 yaitu pembangunan nasional untuk pengurangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.
  • Rencana strategis Kemenristekdikti 2015-2019:
    • Meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi.
    • Meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas perguruan tinggi.
    • Terlaksananya reformasi birokrasi.
  • Perkembangan persiapan RAPBN 2019:
    • 16 April 2018: Surat Bersama Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal RKP Tahun 2019.
    • 17 April 2018: Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus).
    • 7 Mei 2018: Kick Off Trilateral Meeting Pembahasan Pagu Indikatif 2019.
    • 12 Mei 2018: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).
    • 15 Mei 2018: Rapat Trilateral Meeting Pembahasan Pagu Indikatif 2019.
    • Renstra K/L 2019.
  • Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal RKP Tahun 2019 Nomor S-269/MK.02/2018 & 209/M.PPN/DJB/KU/01.01/04/2018 tanggal 16 April 2018: Total Pagu Indikatif Kemenristekdikti sebesar Rp42,27 Triliun dengan rincian Rp41,22 Triliun untuk fungsi pendidikan dan Rp1,05 Triliun untuk fungsi layanan umum (ristek).
  • Rincian prioritas nasional pagu indikatif 2019 per kegiatan dan per output fungsi pendidikan:
    • Program peningkatan kualitas kelembagaan iptek dan dikti Rp975.409,24 Juta.
    • Pengembangan kelembagaan perguruan tinggi Rp516.754 Juta.
        • Rekomendasi pembukaan dan penutupan program studi dengan target 420 prodi Rp28.754,0.
        • Revitalisasi pendidikan tinggi vokasi (politeknik dan akademi komunitas) dengan target 40 PT Rp500.000,0.
      • Pembinaan kelembagaan perguruan tinggi Rp458.655,2 Juta.
    • Program pembelajaran dan kemahasiswaan Rp4.983.622,69
      • Dukungan manajemen untuk program pembelajaran dan kemahasiswaan Rp265.225,0.
      • Peningkatan kualitas pembelajaran Rp61,200,0.
      • Peningkatan layanan kemahasiswaan dan penyiapan karir Rp4.644,264,3.
      • Peningkatan layanan mutu pendidikan tinggi Rp12,333,4.
    • Program peningkatan kualitas sumber daya iptek dan dikti Rp2.050.630,14.
      • Pengembangan sumber daya manusia pendidikan tinggi Rp32.000,0.
      • Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan tinggi Rp1.425.672,2.
      • Peningkatan kualifikasi sumber daya manusia pendidikan tinggi Rp606,350,0.
    • Program peningkatan penguatan riset dan pengembangan Rp1.572.556,59.
      • Riset pendidikan tinggi dan pengabdian masyarakat Rp1.572.556,59.
    • Program peningkatan penguatan inovasi Rp99.207,00.
      • Penguatan inovasi perguruan tinggi di industri Rp99.207,00.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan