Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata

Tanggal Rapat: 21 Sep 2015, Ditulis Tanggal: 6 Oct 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Eselon 1 Kementerian Pariwisata

Pada 21 September 2015, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata mengenai Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata Tahun 2016. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Teuku Riefky dari Fraksi Partai Demokrat dapil NAD 1 pada pukul 10.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.tribunnewswiki.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Eselon 1 Kementerian Pariwisata

Sekjen Kementerian Pariwisata:

  • Akan menjelaskan pemasaran destinasi wisata Indonesia untuk pemasaran mancanegara dan nusantara.
  • Hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pariwisata masih dalam bentuk Sekjend di tahun 2014.
  • Realisasi kegiatan 2015, biro perencanaan terkait pemberantasan korupsi sudah 100%.
  • Monitoring Kemenpar di website ada 70 media pariwisata.
  • Pengembangan sistem informasi kepegawaian sekarang masih dalam pelaksaan realisasi dan beban kerja.
  • Program sarana dan prasarana lingkup wisata, pengembangan gedung dan kepegawaian.
  • Peningkatan jaringan data audit, peningkatan evaluasi kinerja kepegawaian.
  • Menyelenggarakan Bimtek untuk koordinasi tentang perundang-undangan pariwisata.

Deputi I Kementerian Pariwisata:

  • Pengembangan industri wisata kepada masyarakat agar sadar wisata.
  • Destinasi wisata dari 16 wisata menjadi meningkat 23 destinasi wisata.
  • Pengembangan destinasi wisata buatan berbasis alam dan buatan seperti bahari, desa wisata.
  • Mice ada di Jawa barat, DKI jakarta, dan destinasi wisata alam.
  • Ada 2 kegiatan tentang sadar wisata dan manfaat kepada masyrakat sekitar.

Deputi II Kementerian Pariwisata:

  • Mendapat tugas meningkatkan citra dan pemasaran terpadu, meningkatkan turis mancanegara.
  • Menurut UNWTO, pola turis meliputi mimpi-planning-booking-experiences-upload foto di sosmed.
  • Baru branding destination yang dikenal hanya Bali, Jakarta, Batam-Bintan untuk Indonesia.
  • Pemerintah sebagai fasilitator dan promosi. Namun selling pihak swasta seperti travel, agent.
  • Tahun 2016, secara umum fungsi pokok: strategi, peningkatan pemasaran, pendukungan, penjualan.
  • Melakukan travel exchange, selling wisata Indonesia, promosi Pesona Indonesia.
  • Ada sebanyak 337 event kegiatan selling wisata, 111 event Asia Pasifik, 90 Eropa, Australia.
  • Kemenpar yakin dengan branding yang bisa menarik turis, Kemenpar sebut destination branding.
  • Kemenpar meminta saran dan masukan untuk branding destination dari para dapilnya.

Deputi III Kementerian Pariwisata:

  • Total pengeluaran untuk wisata nusantara sebanyak Rp190 Triliun di tahun 2015.
  • Sekitar sebesar 50,8 % dari target perjalanan wisata nusantara bisa dicapai di tahun 2015.
  • Tahun 2015 untuk dana anggaran di pengembangan wisata untuk Wisata Nusantara Rp333,4 Triliun.
  • Visi dan misi di Deputi Pemasaran Wisata Nusantara meningkatkan wisata destinasi Wisata Nusantara.
  • Publikasi promosi elektronik media ruang, cetak dan media online.

Deputi IV Kementerian Pariwisata:

  • Tugas pokok peningatan kuantitas dan kualitas dan tenaga kerja ekraf yang disertifikasi.
  • Jumlah tenaga kerja yang telah disertifikasi oleh Kemenpar sebanyak 17.500 tenaga di tahun 2015.
  • Anggaran kelembagaan, Kemenpar sebanyak 60% untuk PT di bidang pariwisata, 40% lembaga.
  • Untuk tahun 2016 sampai 2019 sebanyak 25.000 target tenaga yang disertifikasi oleh lembaga ini.
  • Dengan sertifikasi tenaga SDM dibidang pariwisata, LSP bisa tersebar di 34 Provinsi.
  • Dengan adanya sertifikat berlaku di ASEAN bisa menambah peningkatan SDM yang berkualitas.
  • Dengan dibukanya Politeknik Pariwisata yang menampung 6.000 siswa untuk SDM yang berkualitas.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan