Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
Tanggal Rapat: 7 Sep 2023, Ditulis Tanggal: 13 Oct 2023,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
Pada 7 September 2023, Komisi 10 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) tentang Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024. Raker dibuka dan dipimpin oleh Agustina Wilujeng dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dapil Jawa Tengah 4 pada pukul 10.42 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Arah kebijakan Kemendikbud Ristek tahun 2024 pada peningkatan PAUD dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran.
- Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak dari keluarga tidak mampu.
- Peningkatan pendidikan tinggi, riset dan teknologi berupa program Kampus Merdeka Merdeka Belajar.
- Dana padanan dan dana kompetitif. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi berupa penguatan SMK pusat keunggulan.
- Peningkatan PAUD dan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak dari keluarga tidak mampu.
- Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) bagi anak-anak dari daerah tertinggal.
- Penguatan pendidikan kesetaraan, pendidikan inklusif, pendidikan khusus dan layanan khusus, untuk memastikan semua anak Indonesia mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan.
- Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) juga diperkuat untuk mendukung tumbuh kembang anak usia dini dan menyiapkan anak memasuki jenjang sekolah dasar.
- Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran Penguatan Program Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka.
- Penjaminan mutu pendidikan, termasuk melalui akreditasi untuk semua jenjang Pendidikan.
- Pelaksanaan Asesmen Nasional yang diikuti dengan pemanfaatan hasilnya melalui Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data baik di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat daerah.
- Penguatan materi kurikulum mengenai perubahan iklim, olahraga, dan Bahasa Inggris, bersama dengan peningkatan kompetensi pendidik.
- Pemenuhan kebutuhan pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta peningkatan kualitas kesejahteraan pendidik.
- Penguatan pendidikan karakter untuk inklusivitas, kebhinekaan, dan menuju Profil Pelajar Pancasila.
- Pengembangan talenta peserta didik di bidang seni dan budaya serta olahraga.
- Penguatan platform digital untuk membantu akselerasi penyediaan layanan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang lebih berkualitas.
- Peningkatan Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar.
- Dana Padanan dan Dana Kompetitif (Matching Fund dan Competitive Fund).
- Pengembangan mutu kelembagaan perguruan tinggi termasuk mendorong perguruan tinggi menuju kelas dunia, penyiapan PTN-BH, serta penguatan kerjasama riset internasional.
- Hilirisasi hasil penelitian.
- Penyediaan bantuan operasional bagi PTN (BOPN) serta penyediaan berbagai tunjangan bagi dosen.
- Pemberian KIP Kuliah untuk memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat mengakses pendidikan tinggi dengan pembiayaan penuh dari pemerintah.
- Penyediaan beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan, dan fasilitasi beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) bagi anak-anak dari daerah tertinggal.
- Peningkatan sarana prasarana perguruan tinggi.
- Penjaminan mutu layanan perguruan tinggi.
- Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi.
- Penguatan SMK Pusat Keunggulan dan Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, peningkatan keterampilan/penyesuaian keterampilan (upskilling and reskilling) pendidik dan tenaga kependidikan vokasi.
- Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi siswa SMK dan mahasiswa PTV.
- Penyediaan dana padanan dan dana kompetitif vokasi.
- Pengembangan pusat keunggulan PTV.
- Pendidikan kewirausahaan dan kecakapan kerja.
- Penyediaan bantuan operasional pembelajaran dan sarana prasarana PTV.
- Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Peningkatan literasi.
- Fasilitasi komunitas sastra dan fasilitasi program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing.
- Revitalisasi bahasa daerah.
- Revitalisasi museum dan cagar budaya, perlindungan dan pengembangan cagar budaya dan objek Pemutar kebudayaan.
- Pelaksanaan acara kebudayaan dalam usaha melestarikan nilai kebudayaan.
- Fasilitasi bagi pelaku seni dan budaya.
- Tema RKP tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan RKP tahun 2024 untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- Program Prioritas 4 peningkatan pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas Kegiatan Prioritas yaitu Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.
- Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun.
- Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Program Prioritas 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Kegiatan Prioritas.
- Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas.
- Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri.
- Merdeka Belajar (MB) meliputi:
- MB 1 Merdeka Belajar.
- MB 2 Kampus Merdeka.
- MB 3 Perubahan Mekanisme BOS.
- MB 5 Program Guru Penggerak.
- MB 6 Transformasi Dana Dikti.
- MB 7 Program Sekolah Penggerak.
- MB 8 SMK Pusat Keunggulan.
- MB 9 KIP Kuliah Merdeka.
- MB 10 Perluasan Program LPDP.
- MB 11 Kampus Merdeka Vokasi.
- MB 12 Sekolah Aman Berbelanja SIPLAH.
- MB 14 Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual.
- MB 15 Kurikulum Merdeka & Platform Merdeka Mengajar.
- MB 16 Akselerasi dan Peningkatan Dana PAUD danPendidikan Setara.
- MB 19 Rapor Pendidikan.
- MB 20 Praktisi Mengajar
- MB 21 Dana Abadi Pendidikan.
- MB 22 Transformasi Sosial.
- MB 23 Buku Bacaan Bermutu Untuk Literasi Indonesia.
- MB 24 Transisi PAUD ke SD.
- MB 25 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- Sasaran dan Prioritas Kemendikbud Ristek untuk Melaksanakan RKP 2023 afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun).
- Prioritas Kemendikbud Ristek pada Setjen:
- PIP
- Beasiswa ADEM
- Penyelenggaran Pendidikan SILN
- Ditjen PAUDDIKDASMEN:
- Penyediaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.
- Program Pendidikan Keaksaraan.
- Pendidikan Kesetaraan
- DAK Fisik:
- Revitalisasi Sarpras Pendidikan (SD SMP SMA PAUD, SLB, SKB)
- Pembangunan SMA, SLB
- DAK Non Fisik:
- BOS SD, SMP, SMA, SLB.
- BOP PAUD.
- BOP Kesetaraan.
- Prioritas Kemendikbudristek para Setjen:
- Aneka Tunjangan Guru Non PNS
- Program Penguatan Karakter.
- Pengembangan Talenta dan Prestasi peserta didik.
- Beasiswa Indonesia Maju (BIM).
- Platform Digital Pendidikan Merdeka Belajar.
- Ditjen PAUD DASMEN:
- Pendampingan Sekolah Penggerak.
- Pendampingan Peningkatan Mutu.
- Penerapan Model Pembelajaran Bidang PAUD dan Parenting.
- Pendampingan Penerapan Kurikulum Merdeka.
- Penyediaan Layanan PAUD Holistik Integratif.
- Pelaksanaan program UKS dan ekstrakurikuler.
- BSKAP:
- Asesmen Nasional.
- Akreditasi.
- Model Pembelajaran, Kurikulum dan Perbukuan.
- Pengujian Pendidikan.
- Rapor Pendidikan dan Standar Nasional.
- Ditjen GTK:
- Program Guru Penggerak.
- Pendidikan Profesi Guru (PPG).
- Program Sekolah Penggerak.
- Pengembangan Karir dan penghargaan:.
- Penyusunan Kebijakan Penataan Guru di daerah.
- Peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).
- Guru PAUD dan Dikmas yang difasilitasi kompetensi melalui Program Kemitraan (Tengkes atau Stunting).
Guru pembimbing khusus (GPK) Inklusi.
Prioritas Kemendikbud Ristek pada Setjen:
KIP Kuliah.
Beasiswa Unggulan.
Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar Non PNS.
Fasilitasi layanan peningkatan mutu lembaga pendidikan tinggi.
Fasilitasi layanan Beasiswa Pendidikan Indonesia.
Ditjen Dikti Ristek:
Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar.
BOPTN Penelitian (termasuk Dana Padanan dan Dana Kompetitif (Matching Fund dan Competitive Fund).
BOPT Non Penelitian:
Peningkatan Kualitas SDM Dikti Program Kompetisi.
Layanan Pembelajaran, Pengadian Masyarakat (PNBP/BLU).
Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi.
Kolaborasi Kemendikbud Ristek dengan LPDP:
Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Dosen DN.
Program Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Dosen LN dan DN.
Magang Dosen ke Industri DN.
Sertifikasi Profesi LN.
Program Magang Dosen ke Perguruan Tinggi Lain Luar Negeri.
Program Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Dalam Negeri.
Inkubator Ekosistem kemitraan dan penyelarasan Wilayah.
Uji Kompetensi Mahasiswa.
IISMA Vokasi.
Prioritas Kemendikbud Ristek pada Ditjen Pendidikan Vokasi:
Penguatan SMK Pusat Keunggulan, SMK Industri 4.0.
Kemitraan Satuan Pendidikan dengan DUDI.
Pelaksanaan Telusur Alumni pada Satuan Pendidikan.
Vokasi:
Program Kecakapan Kerja dan Program Kecakapan Wirausaha.
Peningkatan Keterampilan/Penyesuaian Keterampilan (upskilling and reskilling) PTK Satuan Pendidikan Vokasi.
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Vokasi.
Dana Kompetitif.
BOPTN Penelitian (termasuk Dana Padanan dan Penerapan Kurikulum Taut-Suai dengan Dunia Kerja).
Sertifikasi Siswa SMK.
Pengembangan Kewirausahaan dan Pembinaan UKS di SMK.
Lembaga Kursus dan Pelatihan.
BOPTN Non Penelitian.
Peningkatan Kualitas dan Vokasi (PNBP/BLU Vokasi).
Penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi.
Pembelajaran di Luar Kampus bagi Mahasiswa PT Vokasi.
Rekomendasi Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Pendidikan.
Sasaran dan Prioritas Kemendikbud Ristek untuk Melaksanakan RKP 2023 revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) meliputi Kolaborasi Kemendikbud Ristek-LPDP:
Program Beasiswa Gelar dan Nirgelar (Degree dan Non-Degree bagi Para Pelaku Budaya.
Fasilitasi Bidang Kebudayaan bagi Komunitas dan Pelaku Budaya.
Dana Indonesiana.
Prioritas Kemendikbudristek terkait BPP Bahasa:
Program Literasi Bahasa dan Kesastraan.
Pelindungan Bahasa Daerah.
Internasionalisasi dan Diplomasi Bahasa Indonesia Ditjen Kebudayaan.
Fasilitasi dan Kemitraan Bidang Kebudayaan.
Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri.
Perhelatan (event) Seni Budaya.
Satdik yang Menyelenggarakan Pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.
Desa Pemajuan Kebudayaan dan Wilayah Adat yang dikembangkan.
Peningkatan Kompetensi Tenaga Kebudayaan dan Penguatan Talenta Bidang Seni Budaya.
Peningkatan Layanan Informasi Warisan.
Pengelolaan Koleksi, Cagar Budaya.
Penguatan Pembinaan Lembaga Bidang Kebudayaan.
Peningkatan Pembinaan Kepercayaan Masyarakat Adat.
Penguatan Film, Musik, Iklan dan Media Kebudayaan.
Pagu anggaran Kemendikbudristek TA 2024 Rp97.701.768.771. Pendanaan Wajib Rp 45,02 Triliun.
Kemendikbud Ristek berkomitmen untuk memastikan capaian Prioritas Nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan diterjemahkan Strategis Kemendikbud Ristek 2020-2024 dan Rencana Kerja 2024, melalui berbagai kebijakan Merdeka Belajar.
Pagu Anggaran Kemendikbud Ristek TA 2024 adalah sebesar Rp97.701.768.771.000, meningkat Rp15.916.011.964.000 dari alokasi Pagu Indikatif yaitu sebesar Rp81.785.756.807.000.
Tambahan anggaran adalah Rp16.401.660.000.000, dari usulan sebesar Rp17.005.866.019.000, terdapat penurunan Rp485.648.036.000:
pengurangan target PNBP Rp380.648.035.000, karena peralihan status 5 PTN menjadi PTN-BLU (Universitas Trunojoyo, Universitas Cendrawasih, Universitas Malikussaleh, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Pontianak);
penurunan pagu SBSN sebesar Rp105.000.000.000.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional