Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Beasiswa Dikti dan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) dan lain-lain — Komisi 10 DPR RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Perwakilan Perguruan Tinggi
Tanggal Rapat: 3 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 19 Apr 2021,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Perwakilan Perguruan Tinggi
Pada 3 Oktober 2016, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Panitia Kera (Panja) dengan Perwakilan Perguruan Tinggi mengenai Pembahasan Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Beasiswa Dikti dan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) dan lain-lain. Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Sutan Adil dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP-Gerindra) dapil Jambi pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: blog.unnes.ac.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Universitas Indonesia:
- Program SM3T ini dapat menunjang proses distribusi pelayanan pendidikan di Indonesia.
- Sosialisasi SM3T kalah gaung dengan Indonesia Mengajar. Universitas Indonesia mengusulkan ada perbaikan sosialisasi SM3T agar terdengar.
- Perlu ada kepastian anggaran kemahasiwaaan.
Universitas Sriwijaya:
- Beasiswa yang ada di Universitas Sriwijaya dari Pemerintah, swasta dan Universitas.
- Universitas Sriwijaya ada 23 jenis beasiswa yang dibagikan ke mahasiswa.
- Beasiswa Bidik Misi, Universitas Sriwijaya menerima 900 mahasiswa. tapi Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) terima tahun lalu sekitar 1.710, sekarang sebanyak 1.220 mahasiswa.
- Sangat besar harapan Universitas Sriwijaya bantuan dari anggota Panja agar beasiswa meningkat sehingga banyak mahasiswa terbantu.
- Surat dari Komisi 10 DPR RI meminta Rektor untuk sampaikan pelaksanaan, kendala Beasiswa Dikti dan SM3T.
- Universitas Sriwijaya tidak punya data valid SM3T karena penyelenggara bukan Universitas.
- Beasiswa untuk meningkatkan akses kesempatan belajar mahasiswa yang tidak mampu.
- Dengan ada beasiswa ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi mahasiswa.
- Tujuan Beasiswa untuk mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah. Univeristas Jambi banyak orang yang belum kenal.
- Di Jambi, masyarakatnya kelas menengah ke bawah, berbeda dengan di Universitas Indonesia yang menengah ke atas.
- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menentukan PTN merekrut mahasiswa dan diberikan beasiswa minimal sebesar 20%.
- Penetapan angka 10% kuota untuk bidik misi menurut Universitas Sriwijaya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang.
- Penentuan peserta Bidik Misi penerimaannya melalui SNMPTN dan SBMPTN. Artinya, penerimaan beasiswa Bidik Misi diikuti oleh seluruh Indonesia.
- Saran Universitas Sriwijaya, penerimaan beasiswa jalur Bidik Misi tidak hanya melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN.
- Menurut Universitas Sriwijaya angka Rp6 Juta/Semester itu tidak sesuai lagi dengan zaman.
- Transfer uang Beasiswa Bidik Misi sering terlambat, padahal yang menerima beasiswa ini orang yang benar-benar tidak mampu.
- Universitas Sriwijaya mengusulkan untuk tambahan kuota Bidik Misi.
- Data penerima beasiswa PPA di Jambi:
- Tahun 2014: 1250
- Tahun 2015: 1250
- Tahun 2016: 160
- Tolak ukur penerima beasiswa bukanlah ketenangan tapi peraturan.
- Menambah jumlah nominal dana yang diberikan kepada mahasiswa penerima Bidik Misi maupun beasiswa PPA sesuai kebutuhan.
- LPDP persyaratannya tidak adil karena Akreditasi A di Sumatera tidak ada sehingga daerah Sumatera akan tertinggal.
Wakil Rektor Samratulangi:
- Tahun 2010 Universitas Samratulangi tidak banyak nerima beasiswa Bidik Misi, tapi dari tahun ke tahun meningkat. Untuk tahun ini Universitas Samratulangi menerima 960 mahasiswa untuk Beasiswa Bidik Misi.
- Universitas Samratulangi mengadakan verifikasi data lapangan agar penerima Bidik Misi bisa tepat sasaran
- Hampir 2000an pendaftar Bidik Misi sedangkan kuota hanya sebanyak 990.
- Kalau boleh semua Perguruan Tinggi dilibatkan untuk penerimaan beasiswa afirmasi.
- Penerima afirmasi ditargetkan untuk lulus 4 tahun tapi pada kenyataannya mahasiswa lulus dalam waktu 7 tahun.
- Untuk biaya afirmasi sebesar Rp1 Juta/Bulan.
- Bahwa biaya Bidik Misi harus dinaikkan.
Wakil Rektor Universitas Lampung:
- Bidik Misi di Lampung jumlahnya 3.205 orang, 835 orang yang lulus dan IPK rata-rata 3,49.
- Ternyata tidak semua bisa menyelesaikan 4 tahun masih banyak mahasiswa Bidik Misi yang belum menyelesaikan perkuliahannya dalam waktu 8 semester.
- Banyak mahasiswa yang perlu Universitas Lampung stimulasi untuk menjadi lulusan terbaik oleh sebab itu perlu tambah. Kuota PPA, kuota PPA perlu ditambah agar sama dengan kuota Bidik Misi.
- Menurut Menristekdikti Universitas Lampung menjadi 22 Universitas terbaik se-Indonesia.
- Mutu suatu Universitas ditentukan oleh mahasiswanya.
- Universitas Lampung krisis Dosen karena banyak Dosen yang akan pensiun.
- Akan adanya pensiun masal 10 tahun yang akan datang.
- Mohon Dosen diperlakukan seperti Guru untuk diadakan penambahan secara konsisten.
- Pemerintah dan pihak Universitas harus menciptakan kebersamaan mahasiswa secara nasional agar terjalin kerjasama yang positif.
- Dengan adanya kegiatan, agar mahasiwa bisa saling berintraksi satu sama yang lain.
Universitas Malang:
- SM3T dan PPG itu kesatuan program untuk menghasilkan guru yang hebat. Ini tahun keenam.
- Sistem seleksi dilakukan di LPTK. Biasanya peserta SM3T sebanyak 6 ribu tapi tahun ini sebanyak 1.500 orang.
- Menurut UU, Januari 2016 guru harus sudah bersertifikat profesi guru tapi belum mendapat diterapkan seluruhnya.
- Sekarang SM3T dilaksanakan Kemendikbud dan PPG dilaksanakan Kemenristekdikti.
- Rektor Universitas Malang memohon pada Komisi 10 DPR RI agar program SM3T dan PPG disatukan programnya jangan dibuat secara terpisah. .
- Pengadaan seragam dan tiket ke lokasi itu terpusat. Kalau ada masalah padahal mengadu ke LPTK bukan ke pusat.
- Universitas Malang ingin melahirkan Guru-Guru profesional dan berintegritas.
- Sekolah dimulai Juli tapi SM3T baru peserta dikirim bulan September harusnya mereka ada sblm tahun ajaran dimulai.
- Sosialisasi SM3T dan PPG perlu banyak pembenahan.
- Persoalan yang ada di lapangan sangat pelik.
- Solusinya bagaimana agar PLPG bisa dilaksanakan agar kondisi Indonesia tidak darurat.
- Bahwa biaya Bidik Misi menunggu informasi lebih lanjut.
- Minimal PTN 15% dari mahasiswa baru mendapat jatah beasiswa Bidik Misi.
- Faktanya ada Universitas tertentu yang 60% mahasiswanya Bidik Misi ini tidak adil mohon diberikan batas mininal dan maksimal penerima Bidik Misi.
- Sekarang sudah diatur mahasiswa penerima Beasiswa Bidik Misi minimal 15% maksimal 20%.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif