Rangkuman Terkait
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
- Relokasi Cagar Budaya - RDPU Komisi 10 dengan Walikota Ambon
- Perubahan Anggaran Program Kegiatan dan lain-lain – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Persiapan pelaksanaan DAK 2020 dll – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Masalah Revitalisasi terhadap Lingkungan Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM)
- Anggaran Masing – Masing Eselon 1 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pendalaman Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
- Masukan bagi Panja Pendidikan Vokasi terhadap Regulasi yang Diperlukan untuk Sinergi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KADIN, APINDO, ASITA, FTHR Pusat, ABUJAPI, PHRI, dan HIPMI
- Pendidikan Vokasi - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rachmat Karimuddin (Bukalapak.com), Rikard Bangun (Kompas TV), Prijono Sugiarto (PT Astra Internasional), Michael Widjaja (PT Sinar Mas Land), Garibaldi Thohir (PT Adaro Energi), Caroline Riady (CEO Siloam Hospital), Hariyadi Sukamdani (CEO Hotel Sahid) dan Sanny Gaddafi (CEO PT Villages Indonesia)
- Permasalahan Penyaluran Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) dan Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Seluruh Indonesia (AMDI)
- Penjelasan Struktur Kemenparekraf, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran - Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Permasalahan Tenaga Pendidik Honorer - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 10 DPR RI dengan PHK-2 dan PGHRI
- Penyampaian Aspirasi terhadap Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU Dosen dan Guru - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Nurani Hati Institute dan Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)
- Kebijakan Sertifikasi Profesi terhadap Lulusan Pendidikan Vokasi Jenjang Pendidikan Menenagh dan Pendidikan Tinggi – Komisi 10 RDP dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Dihapusnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan DikMas) - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (DPP F-PLKP) dan Ketua Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Se-Indoneisa (Madiklus Indonesia)
- Program Prioritas dan Anggaran 2020 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Masukan terkait Revisi UU 10/2009 tentang Kepariwisataan dan Usulan RUU tentang Pramuwisata - RDPU Komisi 10 dengan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI)
Ditulis Tanggal: 2 Jun 2022,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI)
Pada 18 Mei 2022, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI) tentang masukan terkait Revisi UU 10/2009 tentang Kepariwisataan dan usulan RUU tentang Pramuwisata. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Syaiful Huda dari Fraksi PKB dapil Jawa Barat 7 pada pukul 10.14 WIB. (Ilustrasi: Indonesia Tour Guide)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPP HPI)
- Dewan Pengawas DPP HPI:
- Ketua: Sang Putu Subaya, S.H.,M.H.
- Anggota: Erwan Maulana Sugiono
- Anggota: Budi Triono
- Dewan Pengurus DPP HPI:
- Ketum: Imam Widodo
- Waketum: Budiarto, S.E.,M.PAR.
- Sekjen: Reyhan Pattiwael
- Wasekjen: Nur Citaningrum
- Bendahara Umum: Sri Suryani, S.Pd.,M.M
- Wabendum: Kusmayanti Pujianingsih, S.Pd
- Kabid Humas dan TI: Sugiarto
- Kabid Hukum: Dr. H. Ainuddin, S.H.,M.H.
- Kabid Kesra: Restu Dwi Apriyono
- Sejarah HPI: Bapak Joop Ave, Dirjen Parpostel memprakarsai terbentuknya HDWI pada 27 Maret 1983. Atas usul Dirjen Parpostel HDWI diubah namanya menjadi Himpunan Pramuwisata Indonesia pada 29-30 Maret 1988, sebagai satu-satunya wadah pramuwisata Indonesia. Munas I HPI di Palembang 5 Oktober 1988 berdasarkan Kepmen Parpostel No. KM 82/PW.102/MPPT-88 tanggal 17 September 1988 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata.
- Anggota HPI yang saat ini bergabung sebanyak 12.279 orang yang terbagi di dalam 189 DPC dan 34 DPD. Jadi, HPI sudah mengcover seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
- Seorang pramuwisata harus memiliki knowledge, skill, attitude, serta kemampuan berbahasa sesuai kebutuhan wisatawan. Saat ini HPI memiliki 15 divisi bahasa.
- Unit usaha yang ada di HPI:
- LSP Pramindo: Salah satu unit usaha HPI yang bergerak dalam bidang sertifikasi, berdiri atas SK BNSP 2013. Memiliki lebih dari 30 skema sertifikasi, diantaranya:
- pemandu wisata
- pemandu ekowisata
- pemandu lokal
- pemandu gunung
- National Tour Guiding Accademy (NTGA): Salah satu unit usaha HPI yang mengkhususkan diri dalam pelatihan bidang kepemanduan. NTGA dibentuk atas kepedulian HPI dalam peningkatan kualitas pramuwisata di Indonesia.
- LSP Pramindo: Salah satu unit usaha HPI yang bergerak dalam bidang sertifikasi, berdiri atas SK BNSP 2013. Memiliki lebih dari 30 skema sertifikasi, diantaranya:
- HPI sudah membuat Naskah Akademik (NA) terkait RUU tentang Pramuwisata. HPI berharap ada sebuah payung hukum untuk pramuwisata, mengingat posisi pramuwisata cukup kritikal sebagai frontliners dan sebagai image of Indonesia.
- Permasalahan mendasar pramuwisata:
- Pramuwisata ilegal atau tidak memiliki lisensi
- Pramuwisata bekerja tidak sesuai kode etik
- Pramuwisata hanya berpijak pada peraturan pemerintah atau peraturan pejabat terkait yang tidak tetap
- Pramuwisata hanya bermodalkan sertifikasi kompetensi
- Adanya dikotomi profesi Pramuwisata
- Bali, Lombok (NTB), DIY, dan Jateng sudah punya Perda terkait Pramuwisata. Untuk daerah yang lain belum punya. Lisensi tugas pemandu wisata dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata, oleh karena itu, dibutuhkan payung hukum terkait Pramuwisata.
- Kepmen ini sampai saat ini belum ada gantinya. HPI masih mengacu kesitu. HPI mohon masukannya bagaimana agar Kepmen ini menjadi payung hukum bagi Pramuwisata.
- Untuk UU yang terbaru yaitu UU 10/2009 tentang Kepariwisataan tidak terlalu detail mengatur tentang pramuwisata khususnya HPI.
- Biro Hukum HPI sudah membuat NA terkait RUU tentang Pramuwisata. Diharapkan bisa menjadi pertimbangan karena pramuwisata perlu payung hukum yang sama di level nasional.
- Pengajuan Rancangan UU Pramuwisata: RUU tentang Pramuwisata berkaitan dengan amanat konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18a (ayat 2) dan Pasal 33 (ayat 3) UUD NRI 1945. Selain itu, RUU ini sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga terkait dengan materi muatan yang diatur dalam Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2001.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
- Relokasi Cagar Budaya - RDPU Komisi 10 dengan Walikota Ambon
- Perubahan Anggaran Program Kegiatan dan lain-lain – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Persiapan pelaksanaan DAK 2020 dll – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Masalah Revitalisasi terhadap Lingkungan Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM)
- Anggaran Masing – Masing Eselon 1 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pendalaman Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
- Masukan bagi Panja Pendidikan Vokasi terhadap Regulasi yang Diperlukan untuk Sinergi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KADIN, APINDO, ASITA, FTHR Pusat, ABUJAPI, PHRI, dan HIPMI
- Pendidikan Vokasi - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rachmat Karimuddin (Bukalapak.com), Rikard Bangun (Kompas TV), Prijono Sugiarto (PT Astra Internasional), Michael Widjaja (PT Sinar Mas Land), Garibaldi Thohir (PT Adaro Energi), Caroline Riady (CEO Siloam Hospital), Hariyadi Sukamdani (CEO Hotel Sahid) dan Sanny Gaddafi (CEO PT Villages Indonesia)
- Permasalahan Penyaluran Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) dan Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Seluruh Indonesia (AMDI)
- Penjelasan Struktur Kemenparekraf, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran - Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Permasalahan Tenaga Pendidik Honorer - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 10 DPR RI dengan PHK-2 dan PGHRI
- Penyampaian Aspirasi terhadap Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU Dosen dan Guru - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Nurani Hati Institute dan Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)
- Kebijakan Sertifikasi Profesi terhadap Lulusan Pendidikan Vokasi Jenjang Pendidikan Menenagh dan Pendidikan Tinggi – Komisi 10 RDP dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Dihapusnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan DikMas) - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (DPP F-PLKP) dan Ketua Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Se-Indoneisa (Madiklus Indonesia)
- Program Prioritas dan Anggaran 2020 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif