Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat

Tanggal Rapat: 28 Sep 2022, Ditulis Tanggal: 14 Oct 2022,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat

Pada 28 September 2022, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat tentang Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Djohar Arifin dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP-Gerindra) dapil Sumatera Utara 3 pada pukul 10.19 WIB. (Ilustrasi: Jejak Parlemen)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat

  • Sudah sebelas tahun bahkan lebih terdapat dualisme di tenis meja Indonesia yang sangat merugikan para atlet. Khususnya yang mempunyai klub seperti PTM Ancol Barat yang banyak mencetak pemain-pemain internasional dari pemula, junior, hingga senior, tapi dengan dualisme ini sangat merugikan. Harapannya, Komisi 10 DPR-RI dapat membantu menyelesaikan persoalan ini yang sangat perihatin. Waktu itu yang kami alami untuk di Asia Tenggara bisa dikatakan sangat dikagumi. Bahkan, di Asia dan dunia internasional juga dikagumi.
  • Oleh karena itu, Persatuan Tenis Meja Ancol Barat minta kepada Bapak/Ibu Komisi 10 DPR-RI bisa membantu menyelesaikan terkait dualisme ini atau bisa memanggil Pejabat yang terkait baik dari KONI, KOI, maupun Menpora.
  • Semua sudah Persatuan Tenis Meja Ancol Barat jalani, tapi tidak ada solusi sama sekali. Bahkan, dari 02SN, PON, Sea Games, dan Asian Games ditiadakan. Untuk yang ke luar negeri mereka hanya mencomot pemain yang bisa diajak ke luar negeri.
  • Persatuan Tenis Meja Ancol Barat menampung para atlet khususnya pembinaan dari tingkat SD sampai mahasiswa. Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat sangat prihatin sekali dengan kondisi tenis meja seperti ini. Sudah 11 tahun masalah dualisme diketahui oleh Menpora, tapi tidak ada jalan keluar dan solusinya.
  • Dengan adanya dualisme seperti ini banyak korban dimana mereka tidak bisa ikut bertanding. Bahkan, untuk ajang internasional juga asal ambil. Di sini ada 2 kubu, yaitu Pengurus Besar (PB) dan Pengurus Pusat (PP).
  • Yang boleh mengirim ke luar negeri hanya kubu PP. Kemarin SEA Games Vietnam kami sangat sedih. Perjuangan atlet dari subuh hingga malam terus berlatih, tapi ujung-ujungnya tidak bisa dikirim ke Vietnam dengan alasan masih dualisme seperti ini.
  • Persatuan Tenis Meja Ancol Barat minta pengurus besar hanya satu, yaitu PB, karena PB adalah yang tertua yang di KONI. Dalam AD/ART juga jelas hanya PB.
  • Persatuan Tenis Meja Ancol Barat akan jabarkan sedikit mengenai PP dan PB. PB itu adalah Pengurus Besar PTMSI itu di bawahnya KONI. Pada tahun 2015, setelah Munas, dibentuk PP. Dari sejak saat itu hingga saat ini PP berjalan beriringan.
  • PP ini bukan di bawahnya KONI, melainkan KOI. Hal ini yang menjadi rancu. Persatuan Tenis Meja Ancol Barat berharap agar KOI bisa legowo untuk memberikannya ke KONI. Seharusnya, cabang olahraga itu adanya di bawah KONI.
  • Waktu itu ada penjelasan bahwa apabila ada cabor yang diakui oleh KONI, KOI mengikuti. Hal ini yang membuat kerusuhan terjadi.
  • Tenis meja ada 2 kubu antara PB dan PP. Kubu PB hanya boleh bertanding di tingkat nasional saja, ketika ke luar negeri itu kubunya PP. Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat berharap ke depannya tidak ada lagi seperti ini.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan