Hamid Muhammad, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI

• Program Dikdasmen diambil dari Dapodik dan Ditjen Dikdasmen melakukan proses pengisian kebutuhan sarana dan prasarana pada tahun yang berjalan.
• Dasarnya dari kriteria yang berupa teknis (longlist dari Dapodik yang diverifikasi oleh Dinas Pendidikan).
• Berdasarkan longlist, Ditjen Dikdasmen mengambil shortlist berdasarkan anggaran yang tersedia.
• Berdasarkan daftar kebutuhan yang diverifikasi, Ditjen Dikdasmen menindaklanjuti dan memvalidasi sampel serta SK yang dibuat.
• Dari longlist dan shortlist, terdapat list gap yang Ditjen Dikdasmen serahkan kepada Dinas Pendidikan.
• Tugas untuk memenuhi sarpras itu, berada pada tanggung jawab dari kabupaten atau kota dan tugas pokoknya di Pemda.
• Dari hasil tersebut, Ditjen Dikdasmen memadukan antara APBD dan APBN dengan DAK.
• Sebenarnya, dari potret yang dipaparkan, Pemkab atau Pemkot akan dapat lebih mudah mengambil alih.
• Untuk pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) bagi Sekolah Dasar (SD) harus terus didorong khususnya terhadap laporan sarpras yang belum terpenuhi.
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 24 Tahun 2000, sudah jelas mengatur ketersediaan sarpras yang memadai bagi SD, SMP, dan SMA.
• Terdapat pengaturan terkait jumlah rombongan belajar bagi setiap tingkatan dari SD hingga SMA.
• Dasar hukum penyediaan sarpras dari tingkat SD hingga SMA
  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PerMendiknas) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana Prasarana
  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PerMendiknas) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana 
  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PerMendiknas) Nomor 33 Tahun 2008 tentang Sarana Prasarana SLB
• Terdapat 113 Sekolah Dasar (SD) yang double-shift di Jakarta, jadi jam masuknya terbagi ada yang  pagi dan siang.
• Ditjen Dikdasmen mengaku tidak dapat mengontrol Dana Alokasi Khusus (DAK) yang telah ditentukan.
• SD di Indonesia masih belum memiliki standar sarpras di setiap sekolah. 
• Terkait kebutuhan buku, Ditjen Dikdasmen mencoba mengupayakan kepada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dirintis online.
• Di dalam APBN, ada dana transfer daerah berupa DAK non-fisik seperti BOS, tapi Ditjen Dikdasmen tidak dapat memantaunya.
• Data DAK tahun 2015 yang jumlahnya Rp10,04 Triliun, hanya Rp6,6 Triliun yang dilaporkan kembali.
• Untuk DAK Fisik, Dirjen Dikdasmen mengaku tidak dapat mengidentifikasikannya. Jika ingin membahas DAK secara menyeluruh, dapat mengundang Direktorat Pengembangan.
  

Totok Suprayitno, Kepala Litbang Kemendikbud RI

• SD, SMP, dan SMA sudah dipetakan berdasarkan kualitas mutu dari hasil Ujian Nasional (UN).
• Litbang Kemendikbud mengambil sampling nilai UN dari setiap sekolah. Sampling untuk SMA terdiri dari 6.637 SMA. Rata-rata nilai UN adalah 55, untuk mencapai yang tertinggi, indeks mutu yang diperoleh adalah 1,9 poin.
• Litbang Kemendikbud melakukan  perbaikan kualitas pendidik, khususnya pelaksanaan kurikulum tahun 2013.
• Sarpras tidak hanya disediakan, tapi juga harus dimanfaatkan.
• Praktik di laboratorium minimal harus dilaksanakan 11 (sebelas) kali dalam 1 (satu) semester