Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

• Terkait mekanisme pendampingan, BPKP merupakan internal audit.
• Tujuan pendampingan adalah untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan.
• Kegiatan utama BPKP yaitu consulting dan insurance.
• Kegiatan pendampingan yang dilakukan BPKP dapat berupa sosialisasi dan ditindaklanjuti dengan bimbingan teknis.
• Kegiatan pendampingan terdiri dari:
  • Sosialisasi
  • Bimbingan Teknis
  • Identifikasi dan Mitigasi Risiko
  • Bantuan Verifikasi 
  • Audit
• Apabila pelaksanaan pendampingan sudah berjalan, BPKP dapat melakukan verifikasi.
• Dalam pendampingan, BPKP tidak mengambil alih tugas pengelola. BPKP hanya memberikan konsultasi dan masukan. BPKP harus tetap menjaga independensi.
• BPKP sudah diundang oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam persiapan Asian Games 2018.
• Dalam pertemuan dengan Mensesneg dan Menpora, BPKP secara official telah melakukan pendampingan.
• Pendampingan dilakukan di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan INASGOC.
• Dari rapat yang dihadiri, BPKP masuk ke dalam Tim Satuan Tugas (Satgas) Infrastruktur.
• Kegiatan yang telah dilaksanakan BPKP adalah memberikan masukan.
• BPKP mengharapkan pengelola untuk melakukan mitigasi risiko.
• Masukan BPKP terhadap penggunaan anggaran negara ialah melakukan langkah mitigasi risiko dan pencegahan terhadap hambatan pencapaian, melakukan koordinasi yang baik dengan K/L maupun stakeholder terkait, menjaga sarana dan prasarana, serta memberdayakan APP terkait.
• Pengelola sudah harus membuat jadwal-jadwal kegiatan.
• BPKP mendorong agar komunikasi tidak putus.
• BPKP juga mendorong agar pengelola mendokumentasikan seluruh kegiatan khususnya masalah transaksi.
• BPKP berharap agar pengelola menjaga sarana dan prasarana setelah event selesai.
• Menjaga merawat fasilitas akan menjadi concern BPKP.
• BPKP akan mendorong agar memberdayakan aparat intern Pemerintah dan meminta pengelola membuat LPJ secara berkala.
  

Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPKPP)

• LKPP sudah berdiri sejak 8 (delapan) tahun lalu. 
• LKPP mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu regulasi, pengmbangan sumber daya manusia, melakukan monitoring dan evaluasi, serta pelayanan hukum.
• Dasar hukum yang LKPP gunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 54.
• Eksekusi pengadaan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu tanpa pihak kedua dan dengan pihak kedua.
• Sebelum melakukan pengadaan, terdapat 3 (tiga) poin yang harus disiapkan yaitu, anggaran, organisasi, dan perencanaan pengadaan.
• Semua pengadaan yang anggarannya menggunakan APBN/APBD wajib mengikuti Perpres yang menjadi dasar hukum LKPP.
• LKPP tidak dilibatkan dalam persiapan Asian Games sepanjang tahun 2015, LKPP baru mulai dilibatkan pada tahun anggaran 2016.
• LKPP mengimbau harus hati-hati dengan ekosistem yang mempengaruhi pengadaan.
• Saran dari LKPP untuk Asian Games 2018 adalah Menteri Keuangan harus dilibatkan untuk menyetujui berbagai kontrak.
• LKPP juga menyarankan agar anggaran disiapkan secara matang dan langsung ditenderkan jika anggarannya sudah tersedia.