Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Panja dan Implementasi UU Perfilman - RDP Komisi 10 dengan APROFI

Tanggal Rapat: 15 Feb 2015, Ditulis Tanggal: 28 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: APROFI

Pada 15 Februari 2016, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan APROFI tentang Panja dan implementasi UU Perfilman. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Haris dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 16.00 WIB. (Ilustrasi: sketsaunmul.co)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

APROFI
  • Bentuk pendidikan informal yaitu bentuk paling dini, contoh mereka belajar membaca audio visual.
  • Keinginan APROFI, pada saat revisi UU Perfilman mendengar seluruh pihak dan perlu sosialisasi.
  • APROFI merasa senang exhibisi bisa sampai-sampai ke daerah-daerah kecil. Siup bioskop tidak hanya Dikbud tetapi juga dari BKPN.
  • APROFI melakukan penelitian jam kesenian di sekolah di SMP dan SMA semakin berkurang.
  • Pihak Jepang tertarik membuat film Filosofi Kopi 2, tetapi terhalang DNI.
  • Pembukaan DNI akan menaikkan standar kinerja pekerja Indonesia.
  • UU Perfilman tahun 2009 masih APROFI review, ternyata sudah disahkan.
  • Terkait revisi UU Perfilman, APROFI ingin stakeholder perfilman dilibatkan. Jangan terburu-buru memutuskan.
  • Untuk SIUP tidak hanya dari Kemendikbud, akan tetapi dari Mendagri, BKPN, dan production company.
  • Berbeda dengan musik akan panggungnya. Film sangat bergantung pada eksebisi.
  • Investasi harus tetap memikirkan profit.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan