Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Data Pariwisata Indonesia — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
Tanggal Rapat: 29 Feb 2016, Ditulis Tanggal: 16 Jul 2021,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Badan Pusat Statistik (BPS)
Pada 29 Februari 2016, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Data Pariwisata Indonesia. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 11 pada pukul 10:48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: prindonesia.co)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Pusat Statistik (BPS)
- Konsep pariwisata Indonesia mengacu pada The World Tourism Organization (UNWTO).
- Angka wisatawan yang dirilis BPS setiap bulan berdasarkan laporan BPS provinsi dan laporan imigrasi setempat.
- Wisatawan mancanegara (wisman) adalah WNI yang bekerja di luar negeri yang datang dan juga orang asing yang berkunjung ke Indonesia.
- Pada 2016, dilakukan perluasan cakupan pendataan UPT Keimigrasian yaitu dari 103 UPT menjadi 120 UPT total dari 2015.
- Sekarang juga dilakukan pendataan di pos-pos batas yang berstatus non tempat pemeriksaan imigrasi. Namun banyaknya pos-pos lintas batas sehingga masih banyak juga yang belum tersentuh.
- BPS akan melakukan penyisiran WNA yang menggunakan kitas. Berdasarkan informasi dan peraturan keimigrasian bahwa kitas tidak hanya diberikan kepada WNA yang berkunjung ke Indonesia, tetapi juga diberikan kepada yang bekerja. Selama ini penggunaan kitas memang berbeda dengan definisi dari Kementerian Pariwisata.
- Metode devisa wisman bertujuan untuk survei dan mendapatkan data rata-rata pengeluaran wisman.
- Kunjungan wisman 2015 untuk wisman reguler sebanyak 9.729.350. Daerah yang paling banyak dikunjungi adalah Bali, Jakarta, dan Batam. Dari sisi warga negara, yang paling berkunjung adalah Singapura.
- Bersama Kemenpar, BPS akan meningkatkan pendataan. Pendataan di pos lintas batas akan dilanjutkan dan diperbanyak lokasinya.
- Studi mengenai WNI yang tinggal di luar negeri secara lengkap dilakukan dan hasilnya adalah ini merupakan dampak dari MEA.
- Perhitungan juga melalui investigasi tujuan wisman di Indonesia. Selama ini BPS tidak melakukan investigasi kunjungan wisman, sedangkan di luar negeri hal tersebut dilakukan.
- Wisatawan nusantara (wisnus) adalah WNI yang mengunjungi objek wisata, menginap pada jasa akomodasi, dan melakukan perjalanan dengan jarak lebih dari 100 km.
- Metode penghitungan perjalanan wisnus dengan pendekatan rumah tangga.
- Provinsi paling banyak yang dikunjungi dalam jumlah perjalanan wisnus adalah Jawa Barat.
- Rata-rata pengeluaran wisnus adalah kurang dari Rp1.000.000.
- Untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap ekonomi, BPS menggunakan model input-output.
- Dampak ekonomi pariwisata tahun 2013:
- Nilai ekonomi nasional: Output Rp18.280,75 Triliun, PDB Rp9.083,97 Triliun, Upah/Gaji Rp2.850,39 Triliun, Pajak Tak Langsung Rp337,63 Triliun, Tenaga kerja 112,76 juta orang.
- Nilai ekonomi pariwisata: Output Rp789.85 Triliun, PDB Rp364,95 Triliun, Upah/Gaji Rp118,32 Triliun, Pajak Tak Langsung Rp13,25 Triliun, Tenaga kerja 9,66 juta orang.
- Wisman: Output Rp229,37 Triliun, PDB Rp109,36 Triliun, Upah/Gaji Rp36,08 Triliun, Pajak Tak Langsung Rp4,10 Triliun, Tenaga kerja 2,99 juta orang.
- Wisnus: Output Rp317,70 Triliun, PDB Rp150,05 Triliun, Upah/Gaji Rp48,04 Triliun, Pajak Tak Langsung Rp5,40 Triliun, Tenaga kerja 4,35 juta orang.
- Wisnas: Output Rp10,68 Triliun, PDB Rp4,87 Triliun, Upah/Gaji Rp1,62 Triliun, Pajak Tak Langsung Rp0,18 Triliun, Tenaga kerja 0,14 juta orang.
- Investasi: Output Rp219,94 Triliun, PDB Rp94,54 Triliun, Upah/Gaji Rp30,45 Triliun, Pajak Tak Langsung Rp3,37 Triliun, Tenaga kerja 2,02 juta orang.
- Promosi dan pembinaan: Output Rp12,17 Triliun, PDB Rp6,14 Triliun, Upah/Gaji Rp2,13 Triliun, Pajak Tak Langsung Rp0,20 Triliun, Tenaga kerja 0,15 juta orang.
- Peranan wisata: Output 4,32%, PDB 4,02%, Upah/Gaji 4,15%, Pajak Tak Langsung 3,93%, Tenaga kerja 8,56 juta orang.
- Wisman: Output 1,25%, PDB 1,20%, Upah/Gaji 1,27%, Pajak Tak Langsung 1,22%, Tenaga kerja 2,65 juta orang.
- Wisnus: Output 1,74%, PDB 1,65%, Upah/Gaji 1,69%, Pajak Tak Langsung 1,60%, Tenaga kerja 3,85 juta orang.
- Wisnas: Output 0,06%, PDB 0,05%, Upah/Gaji 0,06%, Pajak Tak Langsung 0,05%, Tenaga kerja 0,13 juta orang.
- Investasi: Output 1,20%, PDB 1,04%, Upah/Gaji 1,07%, Pajak Tak Langsung 1,00%, Tenaga kerja 1,79 juta orang.
- Promosi dan pembinaan: Output 0,07%, PDB 0,07%, Upah/Gaji 0,07%, Pajak Tak Langsung 0,06%, Tenaga kerja 0,14 juta orang.
- Kunjungan wisatawan mancanegara untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:
- Wisman reguler 9.729.350 (93,49%).
- WNA yang masuk melalui pos lintas batas 370.869 (3,56%).
- WNA pengunjung singkat (<1 tahun) 306.540 (2,95%).
- Tidak untuk bekerja 130.555 (1,26%).
- Bekerja paruh waktu 175.985 (1,69%).
- Jumlah wisman (minus pekerja paruh waktu) 10.230.774.
- Jumlah wisman dalam arti luas 10.406.759 (100,00%).
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif