Rangkuman Terkait
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyampaian Hasil Rapat Coordination Committee (CorCom) ke-IV di Bali terkait Persiapan Pelaksanaan Asian Games XVIII dan Penyampaian Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Asian Games 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi IV Kemenpora RI, Ketua INASGOC, Ketua Satlak Prima, dan Ketua Satgas Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Asian Games Kementerian PUPR RI
Tanggal Rapat: 14 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 23 Apr 2021,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Deputi IV Kemenpora RI, Ketua INASGOC, Ketua Satlak Prima, dan Ketua Satgas Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Asian Games Kementerian PUPR RI
Pada 14 Juni 2017, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi IV Kemenpora RI, Ketua INASGOC, Ketua Satlak Prima, dan Ketua Satgas Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Asian Games Kementerian PUPR RI mengenai Penyampaian Hasil Rapat Coordination Committee (CorCom) ke-IV di Bali terkait Persiapan Pelaksanaan Asian Games XVIII dan Penyampaian Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Asian Games 2018. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Utut Adianto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 13.50 WIB. (ilustrasi: gramedia.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Deputi IV Kemenpora RI
- Terkait hasil Coordination Committee (CorCom) Jakarta dan Bali menyatakan bahwa:
- Indonesia telah menyelesaikan Master Plan Asian Games 2018 setelah cukup lama terhenti. Terkait adanya revisi sesuai penilaian Olympic Council of Asia (OCA) juga sudah dikirimkan tepat 2 minggu sesuai pertemuan Corcom III (Januari 2016).
- CorCom IV telah memutuskan total cabang olahraga dengan perincian yaitu 28 cabang olahraga berbasis Olimpiade, 1 kelompok cabang olahraga beladiri (Karate, Kurash, Wushu, Sambo, Pencak Silat, dan Jujitsu), 7 cabang olahraga lainnya (Sepak Takraw, Kabaddi, Squash, Sport Climbing, Cricket, Bowling, Baseball dan Softball), 1 cabang olahraga yang akan dipilih oleh tuan rumah (Bridge, Paragliding, Jet Ski, Roller Sport). Akan ada kemungkinan Baseball dan Softball dikelompokkan sebagai cabang olahraga berbasis olimpiade yang keputusannya akan bergantung pada hasil pertemuan International Olympic Committee (IOC) di Rio de Janeiro pada Agustus 2016, dengan pertimbangan karena Tokyo akan menjadi tuan rumah olimpiade tahun 2020.
- Pembukaan dan penutupan akan dilaksanakan di Jakarta.
- Pembangunan atau renovasi venue akan dimulai pertengahan tahun 2016 dan harus diselesaikan pada pertengahan tahun 2017.
- CorCom V direncanakan akan berlangsung di Jakarta pada September 2016.
- Sesuai dengan pertimbangan sebelumnya, Baseball dan Softball akan berada di cabang olahraga olimpiade, dan Indonesia akan mengisi kekosongan space yang terdapat di Baseball dan SoftBall.
- Terdapat 28 cabang olahraga yang berbasis olimpiade (Archery, Aquatic, Athletics, Badminton, Basketball, Boxing, Canoe/Kayak, Cycling, Equestrian, Fencing, Football, Golf, Gymnastics, Handball, Hockey, Judo, Modern Pentathlon, Rowing, Rugby, Saung, Shooting, Table-Tennis, Taekwondo, Tennis, Triathlon, Volleyball, Weightlifting, Wrestling). Sedangkan untuk cabang olahraga yang tidak berbasis olimpiade berjumlah 15 (Karate, Kurash, Wushu, Sambo, Pencak Silat, Jujitsu, Sepak Takraw, Kabaddi, Squash, Sport Climbing, Cricket, Bowling, Baseball, dan Softball). Terdapat 1 cabang olahraga pilihan tuan rumah (Jet Ski, Paragliding, Bridge, atau Roller Skate).
- Launching logo dan maskot Asian Games mendapat banyak kritik dari publik. Kemenpora RI sudah bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan melakukan pengujian terakhir untuk pemilihan maskot.
- Persiapan penyelenggaraan Asian Games difokuskan pada infrastruktur dan prestasi.
- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2016 berisi:
- Presiden Joko Widodo pada 13 Mei 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Penyelenggaraan Asian Games 2016.
- Perubahan yang terjadi, antara lain:
- Pengarah Panitia Nasional diubah menjadi:
- Ketua: Presiden RI
- Wakil Ketua: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
- Anggota: Kepala BPKP, Kepala LKPP, Ketua Satlak PRIMA, dan Rudi Hartono (Keppres yang sebelumnya: Wismoyo Arismunandar, Agum Gumelar, Rudi Hartono, dan Ahmad Sutjipto).
- Penanggung Jawab Panitia Nasional tetap sama.
- Penyelenggara Panitia Nasional diubah menjadi:
- Ketua: Ketua Umum KOI
- Wakil Ketua I: Wakil Ketua Umum KOI
- Wakil Ketua II: Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora RI (Keppres yang sebelumnya hanya ada wakil ketua: Sekretaris Kemenpora).
- Sekretaris: Sekretaris Jenderal KOI
- Anggota: Taufiequrachman Ruki, Erwin Aksa, Emirsyah Satar, Arsjad Rasjid Mangkuningrat, Bayu Priawan Djokosoetono, Richard Sam Bera, dan Taufik Hidayat (Kepres yang sebelumnya: Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gita Irawan Wirjawan, Erwin Aksa, Sandiaga Uno, Richard Sam Bera, dan Taufik Hidayat).
- Pengarah Panitia Nasional diubah menjadi:
- Regulasi Pendukung untuk Penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games:
- Sejak Indonesia dinyatakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games, Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yang terkait dengannya, yaitu:
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Asian Games 2018
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games 2018
- Rancangan Instruksi Presiden tentang Perubahan Atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games 2018 dan rancangan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Youth Games tahun 2017 sedang dalam tahap penyusunan.
- Sejak Indonesia dinyatakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games, Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yang terkait dengannya, yaitu:
- Pembayaran Broadcasting fee:
- Setelah pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah melakukan kewajiban pembayaran kepada OCA berupa Guarantee Deposit sebesar US$2 juta sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 8.3 butir 8.3.1 dan juga berupa marketing dan PR fee sebesar US$15 juta sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 8.6 butir 8.6.9 pada Host City Contract for the 18th Asian Games 2018, maka kewajiban keuangan yang masih harus dibayarkan oleh Pemerintah Indonesia adalah untuk pembayaran broadcasting fee sebesar US$30 juta sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 9.1 butir 9.1.3.
- Jika tidak dibayarkan pada tahun 2016 (karena sudah tertunda 1 tahun sejak tahun 2015), maka konsekuensi pembayaran pada tahun 2017 akan terkena biaya tambahan sebesar 5% per tahun.
- Konsekuensinya jika kesepakatan yang telah diatur dalam Host City Contract for the 18th Asian Games 2018 tidak terpenuhi atau dilanggar (termasuk kewajiban pembayaran keuangan), maka OCA berhak untuk membatalkan perencanaan penyelenggaraan Asian Games sebagaimana disebutkan pada pasal 11.1 butir 11.1.1 (d).
- Baik pada saat Coordinator Committee Meeting I (Januari 2015), II (Agustus 2015), III (Januari 2016), dan IV (Mei 2016), INASGOC telah meminta kemungkinan negosiasi ulang terhadap kewajiban pembayaran. Namun demikian, sesuai Rapat Kerja Komisi 10 DPR-RI dengan Menpora RI pada 8 Juni 2016, Kemenpora RI didukung untuk tetap melakukan renegosiasi.
Ketua INASGOC
- Sehubungan dengan keluarnya Keppres yang baru, dari pihak OCA sudah menagih kepanitiaan dan anggaran.
- Kemenpora RI sudah menerima susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan itu sendiri terdiri dari berbagai macam pihak mulai dari KOI, Kemenpora, dan cabang-cabang olahraga yang didampingi oleh professional.
- Rekapitulasi kebutuhan anggaran INASGOC adalah sebesar Rp854.441.500.000,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
- Belanja Honorarium sebesar Rp43.466.500.000
- Belanja Operasional sebesar Rp624.145.000.000
- Belanja Bahan sebesar Rp3.242.500.000
- Belanja Modal sebesar Rp34.382.500.000
- Belanja Sewa sebesar Rp31.245.000.000
- Belanja Jasa sebesar Rp104.600.000.000
- Belanja Perjalanan sebesar 13.360.000.000
- Sudah ada pihak yang membantu di infrastruktur dan juga ada pihak sponsor yang berasal dari Jepang.
- Terdapat penambahan di CorCom V, yaitu penentuan cabang untuk Asian Youth sudah ditentukan.
- Masih akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai masalah pendanaan cash flow, dan penyusunan anggaran INASGOC juga sedang dilakukan.
Ketua Satlak Prima
- Dilakukan pendekatan statistik, karena olahraga prestasi merupakan perang tanpa amunisi.
- Pentahapan strategi:
- Tahap I: Konsolidasi (Oktober-Desember 2015)
- Tahap II: Membangun Kapasitas (Januari 2016-Agustus 2017)
- Tahap III: Optimalisasi Kinerja (September 2017-Desember 2018)
- Tahap IV: Sukses Berkelanjutan (2019 sampai Renstra berikutnya)
- Semua perangkat yang berkelanjutan sudah disiapkan untuk menghadapi olimpiade 2020.
- Minimal 12 emas harus dikumpulkan dan atlet Indonesia harus masuk peringkat 8 dan 10 besar.
- Daftar 13 cabang olahraga yang berpotensi meraih medali sudah disiapkan. Sejauh ini belum ada atlet baru di Bulutangkis dan Angkat Besi.
- Total proyeksi perolehan medali adalah 31 emas, dengan margin error 25% = 8 medali emas, maka pencapaian medali emas yang sangat memungkinan adalah 23 medali, serta 9 perak dan 18 perunggu dari 18 cabang olahraga.
- Dengan anggaran Rp167 Miliar, prioritas kegiatan Satlak Prima adalah:
- Finalisasi performance profiling tiap atlet yang bertujuan untuk mampu melakukan prediksi akhir melalui Degree of Performance Percentage.
- Identifikasi performance deficit melalui pendekatan sports science dan exercise engineering bagi atlet yang berpotensi meraih medali.
- Performance planning dengan penekanan pada presisi training session yang sesuai dengan ketepatan pencapaian peak performance.
- Pemenuhan semua kelengkapan dan infrastruktur kepelatihan performa tinggi (HPP).
Ketua Satgas Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Asian Games Kementerian PUPR RI
- Ruang lingkup tugas Kementerian PUPR RI terkait Asian Games:
- Melakukan koordinasi dengan Panitia Nasional INASGOC terkait sarana dan prasarana olahraga.
- Mengalokasikan anggaran dan melaksanakan pembangunan atau rehabilitasi prasarana dan sarana olahraga dan penataan kawasan di komplek GBK Senayan, Jakarta.
- Melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga untuk penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018.
- Membentuk satuan tugas guna melaksanakan pengawasan pembangunan prasarana dan sarana olahraga dalam upaya percepatan persiapan Asian Games XVIII tahun 2018.
- Di kawasan Kemayoran dan Jakabaring akan dibangun wisma atlet, desain pembangunannya harus dilakukan dengan baik.
- Gelora Bung Karno harus ada perubahan yang signifikan, spesifikasi teknis dilakukan tidak hanya di venue-nya saja, tetapi juga di area luarnya.
- Di Gelora Bung Karno, terdapat 14 venue yang ditangani. Berikut ini adalah data kegiatan Gelora Bung Karno terkait Asian Games:
- Stadion Utama
- Stadion Renang
- Istora
- Stadion Tennis Indoor
- Stadion Tennis 1
- Lapangan Penahan
- Stadion Madya
- Lapangan Hockey
- Gedung Bola Voli
- Gedung Basket
- Gedung Latihan Bulu Tangkis
- Lapangan Sepak Bola “A”
- Lapangan Softball - Pintu satu
- Lapangan BaseBall
- Penandatanganan kontrak wisma atlet telah dilakukan pada 17 Maret 2016, dengan biaya konstruksi 10 tower dengan anggaran tahun jamak Rp3461 Triliun, sedangkan untuk proses perizinannya diperkirakan akan selesai pada Juli 2016. Pembangunan wisma atlet Jakabaring telah dilakukan pada tahun 2015.
- Renovasi Gelora Bung Karno masih dalam tahap pelelangan, diperkirakan Juli sudah diselesaikan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar