Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 2015, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar)
Tanggal Rapat: 14 Mar 2016, Ditulis Tanggal: 22 Jun 2021,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Kementerian Pariwisata
Pada 14 Maret 2016, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengenai Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 2015, serta Pertumbuhan Sektor Pekerja di Pariwisata. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 11 pada pukul 10:41 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: banten.idntimes.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara
- Deputi Mancanegara bersemangat pada program wisatawan perbatasan karena melihat dari studi kasus Belanda, Malaysia, dan Spanyol. Kalau dilihat dari negara Spanyol, dari 65.000.000 wisatawan, sebesar 48,5%nya dari negara tetangganya.
- Ada wisatawan yang menjadi wisatawan long term karena mereka bekerja di Indonesia.
- Untuk tahun 2015 ditargetkan 2.25 juta, terdiri dari di barat 2,1 juta, tengah 75.000, dan timur 75.000.
- Wisatawan dari perbatasan untuk 2015 mencapai 2,2 juta seperti dari Malaysia dan Singapura.
- Untuk mendukung itu, Deputi Mancanegara melakukan selling di negara tetangga.
- Deputi Mancanegara juga mengundang duta besar negara-negara Asean.
- Akhir Januari 2016, Deputi Mancanegara melakukan kegiatan musik di Atambua. Ada 200 orang yang hadir dari wisatawan mancanegara. Diharapkan dari kegiatan ini, wisatawan mancanegara akan datang kembali.
- Setiap event yang dibuat akan berdampak pada adanya kunjungan berikutnya ke Indonesia.
- Pada 2015 ada program cross border di Kepulauan Riau namun terganggu oleh kabut asap sehingga 3 event gagal dilakukan saat itu.
- Deputi Mancanegara juga mempromosikan long stay tourism dengan berbagai kegiatan dan misi penjualan. Saat ini sudah banyak industri yang menangani long stay tourism. Sebagai perbandingan, Thailand dan Malaysia sangat fokus mengembangkan long stay tourism dengan membuat visa khusus. Indonesia juga sebenarnya sudah ada dasar hukumnya, tetapi untuk implementasinya masih banyak kendalanya. Thailand, Malaysia, dan Filipina bahkan sudah membuat visa lansia untuk long stay tourism. Wisatawan lanjut usia potensinya sangat besar karena negara maju mengalami aging society dimana yang tua lebih banyak. Di Australia pada tahun 2014 jumlah kunjungan sebesar 1,1 juta dengan komposisi lanjut usia 245.000. Ini potensi luar biasa. Indonesia dalam kebijakan jilid 6 sangat mendukung wisatawan lanjut usia ini.
- Pengembangan wisata kesehatan dan kebugaran juga berpotensi besar.
- Pada 2015 jumlah wisatawan mencapai 10.465.759 orang, mengalami kenaikan 10% dari 2014.
- Dilihat dari segi kebangsaan, wisatawan mancanegara yang datang tertinggi dari Singapura, China, lalu Malaysia. Hal ini dilihat per bulan di atas dari tahun lalu.
- Banyak pertanyaan mengenai peningkatan jumlah wisatawan tidak linear dengan biaya promosi. Berdasarkan penelitian Ogilvy 2015, hasil branding baru bisa dilihat 3 tahun setelahnya. Promosi di luar negeri mendapatkan pengakuan dari lembaga yang kredibel. Seorang ahli pemasaran mengatakan di koran bahwa Kemenpar sudah on the right track. Dalam berbagai event juga Indonesia menang beberapa kategori yang biasanya didominasi negara lain. Indonesia bahkan mendapatkan best exhibition pada sebuah ajang bergengsi di Berlin. Di Bulgaria, Indonesia mendapatkan penghargaan salon dan spa award, serta masih banyak lagi. Ini merupakan bentuk eksistensi pariwisata Indonesia di luar negeri. Indonesia patut berbangga dengan pencapaian itu.
Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara
- Data perjalanan wisatawan nusantara dari survei sosial ekonomi nasional BPS mengalami pertumbuhan dari tahun 2011 sampai dengan 2015, meskipun data 2014 adalah data sementara dan data 2015 sangat sementara. Jika dilihat per bulan yang cukup besar di bulan Juli dan Agustus. Perkiraan perjalanan wisatawan nusantara dari Provinsi 63% berasal dari Pulau Jawa. Tujuan top 5 adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Banten. Yogyakarta meskipun yang keluar kota kecil, tetapi menjadi destinasi urutan ke-6. Berdasarkan top 10 destinasi pariwisata ini, tujuan Deputi Nusantara adalah mengadakan kegiatan-kegiatan di sana. Untuk mendukung wisatawan nusantara akan ada beberapa event misalnya tour Banyuwangi, festival jamu, dan festival kuliner. Akan ada 267 event untuk dukungan yang dipublikasikan di 16 media online dan 21 media cetak. Promosi lewat media juga sudah dilakukan lewat tv, tv berlangganan, radio, dan bioskop. Promosi pesona Indonesia juga dilakukan melalui media ruang seperti di busway, kereta, bandara, dan sebagainya.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar)
- Devisa dari sektor pariwisata mengalami kenaikan sebesar 11,5%.
- Pertumbuhan tenaga kerja di sektor pariwisata di dunia itu 7 kali lebih banyak dari manufaktur. Untuk Indonesia ada di peringkat 5 di Asia dalam penyediaan lapangan kerja sektor pariwisata.
- Total SDM tersertifikasi diharapkan sampai 800.000 orang.
- Tahun ini Kemenpar akan melakukan terobosan yaitu melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi dan SMK pariwisata. Nantinya diharapkan ada semacam sertifikasi SDM di bidang pariwisata menjadi 100.000 tenaga kerja siap tiap tahunnya.
- SDM di bidang perhotelan diproyeksikan akan melebihi kebutuhan di tahun 2019.
- Proyek SDM yang tersertifikasi untuh tahun 2016 diharapkan mampu menyerap 1,2 juta orang.
- Indonesia masih beraada di posisi 5, di 2019 Indonesia menargetkan posisi 3 di Asean.
- Data tenaga kerja di bidang pariwisata ada 11.000.000 lebih.
- Dampak pariwisata terhadap PDB selalu mengalami peningkatan meskipun persentasenya mengalami naik turun.
Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI)
- BPPI merupakan mitra kerja Kemenpar.
- Tahun 2016, BPPI melanjutkan kegiatan 2015 yaitu melakukan kunjungan ke luar negeri yang menjadi fokus pasar BPPI. BPPI akan melakukan sales mission di Eropa dan Australia. Tahun ini BPPI akan melakukan kunjungan ke 2 kota di China, 1 kota di Taiwan, dll.
- Untuk sosialisasi, BPPI telah membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah yang sudah terbentuk di 22 Provinsi.
- Di cross border, BPPI melakukan konser musik di Bintan dan sudah berjalan selama 2 tahun. Selain itu juga ada workshop dan media campaign dimana semua terorganisir dengan Kemenpar.
- Kepengurusan BPPI sudah habis dan sedang mempersiapkan kepengurusan baru.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU tentang Bahasa Daerah - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi dan DPD-RI
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Penyerahan Laporan Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan, Penyampaian DIPA TA 2024, Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif