Rangkuman Terkait
- Laporan Panja RUU, Pandangan Mini Fraksi terhadap Hasil Pembahasan RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Operan (Carry Over) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah (Menteri Parekraf, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud Ristek, Menteri KumHAM, dan Menteri PPN
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA) Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
- Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker) dan Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penghapusan Kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka, Kebijakan Mahasiswa Magang di Luar Negeri, dan isu lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Aspirasi tentang Kondisi Guru Honorer PPPK dan Permasalahan Pendidikan - RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum-Forum Guru Nasional
- Kegiatan Scientific Paper Competition Universitas Pertamina (SPACE UP) 6.0 dengan Tema Gen Z’s Role in Improving SDGs Points in Education Sector - RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Pertamina
- Penyampaian Aspirasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan Masa Depan SMK Penerbangan - RDPU Komisi 10 dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Penyampaian Aspirasi terkait masalah Pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, dan Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Amanat Raker 22 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Desember 2023 dan Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat Raker 14 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker
- Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kepariwisataan — Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Pakar
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Maarten Vincent Paes - Raker Komisi 10 dengan AD INTERIM Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Ucapan Terima Kasih Lulus Passing Grade, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia
- Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemendikbudristek, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala Perpustakaan Nasional
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) CEO Putri Hijabfluencer Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) di Indonesia — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Tanggal Rapat: 30 May 2016, Ditulis Tanggal: 5 Apr 2021,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Pada 30 Mei 2016, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengenai Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) di Indonesia. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Sutan Adil Hendra dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jambi pada pukul 12.02 WIB. (ilustrasi: langgam.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
- Pemaparan yang akan disampaikan telah diformulasikan kedalam Microsoft Word dan sudah disampaikan kepada sekretariat terkait dengan masalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- PAUD sebagai usia emas dan generasi emas bonus demografi. Terdapat kekhawatiran ketika para akademisi mempelajari tentang bonus demografi tahun 2045.
- Terkait cognitive skill indexs, dari data yang dilacak oleh Direktorat Program Pascasarjana UNJ terdapat 40 negara dan Indonesia berada di posisi ke-40.
- Direktorat Program Pascasarjana UNJ merasa sedih atas kondisi yang ada sekarang ini.
- Negara belum menginvestasikan 1% pun untuk PAUD. Menurut data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI hanya tercatat 0,6% saja, sehingga apabila bonus demografi berkorelasi pada usia emas, Direktur Program Pascasarjana UNJ menganggap negara belum hadir untuk PAUD.
- Direktur Program Pascasarjana UNJ khawatir ada usulan yang disederhanakan, sehingga banyak PAUD yang terpuruk karena kualitas.
- Masyarakat sudah berpartisipasi, mereka menyediakan tanah sendiri, mengangkat, dan mensejahterakannya sendiri.
- Para pendidik PAUD harus tetap bahagia walau hanya mendapatkan honor sekitar Rp50.000-Rp100.000 per bulan.
- Bonus demografi jika tidak dimanfaatkan dari sekarang, Indonesia hanya akan mewariskan bencana, bukan berkah, sehingga sekarang yang terpenting adalah upaya untuk memperkuat kehadiran negara bagi PAUD yang mana kedepannya mereka akan mengisi bonus demografi.
- The Golden Generation ketika sebagai bonus demografi Indonesia tidak akan jadi, jika peran negara masih kecil. Ternyata bukan di PAUD saja, Direktur Program Pascasarjana UNJ kebetulan ikut terlibat dalam revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Kemendikbud RI. Menurutnya, Undang-Undang tentang Sisdiknas yang ada sekarang ini sudah selayaknya direformasi dari akarnya. Direktorat Program Pascasarjana UNJ telah menyusun draft-nya, jika memang harus dimintai terkait reformasi Undang-Undang tentang Sisdiknas.
- Tidak hanya PAUD yang menjadi konsentrasi Direktorat Program Pascasarjana UNJ. Pihaknya juga tidak sepakat mengenai tambal sulam.
- Undang-Undang tentang Sisdiknas harus segera direformasi, karena belum adanya konsitensi terkait pijakan undang-undang dalam mikrosistem pendidikan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai ruh atau dasar perumusannya.
- Direktorat Program Pascasarjana UNJ menyoroti juga terkait peran pendidikan keluarga. Terbesit satu kesimpulan dimana negara tidak perlu hadir dalam pendidikan keluarga, akan tetapi justru disini negara seharusnya masuk dengan sistem-sistem dan upaya menjadikan orang tua yang ideal, dan lain-lain.
- Terlalu banyak yang menyatakan bahwa kita tidak dipersiapkan untuk menjadi orang tua. Tanpa ketahanan keluarga yang kuat, Direktur Program Pascasarjana UNJ yakin masyarakat dan bangsa kita akan lemah.
- Kita tidak pernah dipersiapkan dalam peran pendidikan keluarga. Dalam Bab Mikrosistem, pendidikan adalah tentang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang lebih luar biasa, Dinas Perguruan Tinggi (Dikti) sudah lebih dulu memberanikan diri mengukuhkan menjadi undang-undang sendiri yaitu Pendidikan Tinggi.
- Dalam Undang-Undang tentang Sisdiknas, rentetan pendidikan sudah jelas tercantum mulai PAUD, SD, SMP, SMA, hingga Perkuliahan.
- Terdapat hal yang sangat krusial saat menyusun Undang-Undang tentang Sisdiknas yaitu tidak melihat analisis kondisi empirik bangsa kita. Sudah puluhan tahun kurikulum pendidikan kita “terjajah” dengan pendidikan kebarat-baratan.
- Ketika melihat di televisi di berbagai sudut maritim kita dicuri orang. Sistem pendidikan kita belum mengakomodasi pendidikan kelautan, sehingga Direktorat Program Pascasarjana UNJ mencoba membuat sesuatu yang dapat dilakukan untuk menelusuri dari dekat para nelayan.
- Indonesia masih terlalu berfokus pada pendidikan yang berkaitan dengan darat, sedangkan maritimnya masih kurang, banyak pulau kita yang hilang begitu saja.
- Tidak ada generasi muda Indonesia yang ingin menjadi nelayan. Bahkan, di Kepulauan Seribu pun generasi mudanya tidak ada yang mau menjadi nelayan. Maka wajarlah apabila Indonesia masih mengimpor garam, dan wajar juga jika komoditas ikan kita masih impor juga. Hal ini karena tidak ada yang mau melanjutkan sebagai nelayan yang artinya tidak ada regenerasi.
- Pendidikan maritim mau tidak mau harus ditingkatkan, namun bukan berarti melupakan yang di darat.
- Pada 28 Mei 2016 pada hari sabtu, Program Pascasarjana UNJ melaksanakan Lokakarya Nasional PAUD. Dalam pelaksanaan kurikulum, ternyata sangat dipengaruhi kompetensi guru. Lebih dari 90% tenaga pengajar PAUD tamatan SD/SMP, dan hanya 1% yang lulusan S1, S2, atau S3.
- Pengajaran tidak dapat dilaksanakan dengan baik, perlu meningkatkan kompetensi guru PAUD dengan melakukan pendidikan dan latihan berjenjang.
- Sebagai pencetak guru PAUD jenjang S1, UNJ memiliki kepentingan yang sangat besar, karena guru cerdas membuat anak lebih cerdas dan guru kreatif akan membuat anak lebih kreatif.
- S1 PAUD sudah memiliki asosiasi di seluruh Indonesia dan saat ini sudah terdapat 61 program studi baik di perguruan tinggi negeri/swasta.
- Terdapat undang-undang terutama Undang-Undang tentang Guru dan Dosen yang berdampak kepada pendidikan PAUD formal/non-formal. Hanya guru Taman Kanak-Kanak (TK) yang menggunakan peristilahan Guru.
- Guru TK mendapatkan sertifikasi dan insentif yang jauh lebih besar, sehingga pendidik PAUD itu seolah-olah bukan Guru.
- Direktorat Program Pascasarjana UNJ menginginkan agar pendidik PAUD memiliki peluang dan kesempatan yang sama, karena sebagai program studi, UNJ merasa masih mendapatkan penghargaan dan pelatihan yang sangat rendah dan terbatas.
- Guru PAUD harus S1 atau setara dengan S1, tapi yang terjadi saat ini masih sangat jauh dari harapan. Baik TK ataupun yang lainnya insentifnya masih sangat kecil. Jadi, jumlah nominalnya dikurangi dan jumlah kuotanya juga dikurangi.
- Tahun ini terjadi pengurangan secara intensif, baik itu secara kuota maupun yang lainnya.
- UNJ memiliki PAUD yang berada di kolong jembatan, diharapkan Anggota Komisi 10 DPR-RI sebagai wakil rakyat dapat memperjuangkan pendidik PAUD untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan guru-guru yang lainnya yang dalam ha inil berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diharapkan pula pelatihan-pelatihan dasar bagi pendidik PAUD lebih diperbanyak.
- Direktur Program Pascasarjana UNJ menginginkan adanya satu follow up atau tindak lanjut yang nyata dan dapat dirasakan semuanya. Sekali lagi ini tidak berbicara tentang uang, melainkan mengenai kualitas sumber daya manusianya. Tujuannya untuk anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan ceria.
- Negara ini telah mampu untuk membuat dokumen regulasinya, tetapi Pemerintah belum mampu untuk melaksanakannya.
- Dokumennya sangat bagus, tetapi pelaksanaan dilapangannya tidak bagus.
- Jika tidak salah, terdapat 6 (enam) kementerian yang menangani masalah PAUD, tapi ironisnya belum mampu dilaksanakan dengan baik.
- Direktorat Program Pascasarjana UNJ juga ingin menyampaikan bahwa katanya negara akan hadir untuk warga negaranya, Direktorat Program Pascasarjana UNJ merupakan mahasiswa S3 dan hadir untuk memberikan masukan bagi rancangan undang-undang, tapi negara belum mampu melihat alokasi beasiswa untuk dosen dengan sebaik-baiknya.
- Negara belum mampu melihat kemajuan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti beasiswa untuk dosen yang akan mencetak calon guru-guru. Seluruh tunjangannya dan dana alokasi beasiswa cukup banyak tapi tidak mampu diserap dengan baik.
- Direktorat Program Pascasarjana UNJ mengusulkan bahwa wajib PAUD itu perlu. Di setiap desa-desa diadakan PAUD, tapi tidak ada guru yang kompeten, hanya ada ibu-ibu PKK yang peduli, karena masih ada diskriminasi di pendidikan SD dan PAUD.
- Sebaiknya Pemerintah membuat peraturan wajib PAUD sebelum SD. PAUD ini merupakan investasi untuk menuju generasi emas. Oleh karena itu, tentu ini perlu dibuat regulasinya.
- Direktorat Program Pascasarjana UNJ hanya akan mengkampanyekan jargon “Anakku, emasku, bersama-sama berjalan menuju generasi emas”. Alangkah baiknya jika negara mengalokasikan dana pendidikan terbesar itu berada di PAUD, karena PAUD merupakan pondasi awalnya.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Panja RUU, Pandangan Mini Fraksi terhadap Hasil Pembahasan RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Operan (Carry Over) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah (Menteri Parekraf, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud Ristek, Menteri KumHAM, dan Menteri PPN
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA) Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
- Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker) dan Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penghapusan Kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka, Kebijakan Mahasiswa Magang di Luar Negeri, dan isu lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Aspirasi tentang Kondisi Guru Honorer PPPK dan Permasalahan Pendidikan - RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum-Forum Guru Nasional
- Kegiatan Scientific Paper Competition Universitas Pertamina (SPACE UP) 6.0 dengan Tema Gen Z’s Role in Improving SDGs Points in Education Sector - RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Pertamina
- Penyampaian Aspirasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan Masa Depan SMK Penerbangan - RDPU Komisi 10 dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Penyampaian Aspirasi terkait masalah Pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, dan Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Amanat Raker 22 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Desember 2023 dan Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat Raker 14 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker
- Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kepariwisataan — Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Pakar
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Maarten Vincent Paes - Raker Komisi 10 dengan AD INTERIM Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Ucapan Terima Kasih Lulus Passing Grade, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia
- Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemendikbudristek, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala Perpustakaan Nasional
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) CEO Putri Hijabfluencer Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif