Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyampaian Aspirasi tentang Kondisi Guru Honorer PPPK dan Permasalahan Pendidikan - RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru

Tanggal Rapat: 2 Apr 2024, Ditulis Tanggal: 9 Jun 2024,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya

Pada 2 April 2024, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru tentang penyampaian aspirasi terkait kondisi guru honorer PPPK dan permasalahan pendidikan. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Fikri Faqih dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 10.32 WIB. (Ilustrasi: tirtamedia.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta Nusantara
  • Tuntutan guru honorer se-Indonesia:
    • Menyelesaikan semua permasalahan yang ada terkait honorer yang ada untuk tidak dites kembali seperti:
      • PG 2021 (P1)
      • THK II (P2)
      • Tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN
      • PG, TP, P (P3), PPG, dan guru swasta (P4)
    • Segera untuk mengangkat kategori di atas, agar tidak ada lagi anggaran untuk Tes CAT dan peserta dari pelosok ke tempat tes
    • Untuk yang tidak terdata di database BKN, pendataan mohon gunakan database Dapodik
    • Memperbanyak pembukaan formasi, ABK harus seimbang dengan guru yang ada dengan guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut
    • Memberikan sanksi pada Pemda/Pemprov jika daerahnya mempunyai honorer yang bekerja di sekolah-sekolah
    • Memberikan kesempatan kepada Tendik untuk diutamakan pada formasi 2024, karena sangat penting di sekolah
    • Memohon kepada pemerintah untuk tidak mengkotak-kotakkan ASN agar tidak ada gab antara PNS dan PPPK, tidak ada perbedaan antara PNS dan PPPK baik dalam pensiun, pengembangan karakter, dan seragam
    • Dikaji kembali PPPK yang memiliki akademik S2 untuk diakui keberadaannya di PPPK
    • Pemerintah pusat mengambil alih formasi sehingga penghapusan honorer tuntas
    • Ditiadakan sistem kontrak untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun PPPK untuk berganti nama
    • Pemerintah pusat memberikan instruksi ke pemerintah daerah untuk merelokasi guru-guru yang mengajar terlalu jauh dari rumah sehingga tidak efektif dan efisien
    • Mendesak pemerintah untuk menuntaskan guru-guru dan Tendik sesuai TMT atau lama pengabdian, tidak boleh disaingkan dengan guru-guru TMT di bawah 2 tahun
    • Buka semua formasi mata pelajaran sebanyak-banyaknya, buka formasi untuk mata pelajaran yang jarang dibuka, misalnya PAI dan Matematika, sebab untuk apa buka program studi jika tidak buka formasi
    • Guru yang tidak terdata di database BKN, diupayakan diberikan kesempatan dan kemudahan untuk diangkat menjadi ASN PPPK tanpa alasan apapun, karena sudah mengabdi, dapat dilihat dari TMT 2022 ke bawah hanya administrasi saja. Untuk TMT 2022 ke atas dilakukan tes CAT karena belum mencapai 3 tahun mengabdi
    • Membuka formasi BK untuk dilinierkan ke SD untuk mengatasi bullying yang terjadi di SD
    • SLB diberi kesempatan untuk mengikuti tes PPPK meskipun ijazahnya bukan PLB
  • Kesimpulan; Angkat semua guru honorer baik dari database BKN ataupun database Dapodik. Karena dilihat dari jumlah ABK itu lebih besar dari keduanya, sisanya untuk guru swasta (P4).

Forum Bersama Guru Honorer Jawa Barat
  • Aspirasi:
    • Bagi peserta seleksi PPPK 2023 yang berstatus P (Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas) harus diangkat langsung tanpa Tes CAT lagi, karena yang menjadi dasarnya adalah pada Tes CAT pengadaan PPPK tahun 2023 ini, terdapat peserta yang tadinya melaksanakan Tes CAT pengadaan PPPK tahun 2022 mereka mempunyai status P1 (prioritas satu), dimana pada Tes CAT pengadaan PPPK tahun 2023 P1 yang dimaksud diluluskan tanpa tes, jadi kami ingin sama adil dalam pelaksanaan Pengadaan PPPK tahun 2024 ini.
    • Formasi yang diharapkan pada pelaksanaan Pengadaan PPPK tahun 2024 disesuaikan dengan jumlah peserta yang berstatus P pada Tes CAT Pengadaan PPPK tahun 2023, serta membuka formasi bagi guru honorer sebagai guru kelas dan bidang studi yang sesuai dengan jumlah guru honorer tersebut yang ada pada kota/kabupaten masing-masing.
    • Afirmasi masa kerja 10 lebih dalam Pengadaan PPPK tahun 2024 karena dengan dasar bahwa masa kerja 10 tahun ini telah mengabdi lebih lama daripada masa kerja di bawahnya.
    • Linieritas ijazah lulusan disesuaikan dengan bidang formasi ijazah yang dimiliki karena dengan dasar bahwa pada Tes CAT tahun 2023 ini banyak guru yang tidak linier dapat mengisi jenjang instansi yang tidak sesuai.
    • Membuka formasi khusus untuk TAS (Tenaga Administrasi Sekolah)/ Tendik (Tenaga Kependidikan).
    • Menolak guru dari swasta untuk mendaftar PPPK ke sekolah negeri karena dengan dasar masih banyak guru honorer negeri yang belum terangkat.
    • Mengubah mekanisme penganggaran PPPK yang semula melalui mekanisme DAU menjadi DAK.

Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional
  • Yang sudah dilakukan dan perkembangannya:
    • Meminta audiensi dengan Dirjen GTK pada 10 Maret 2023 dalam hal ini bertemu langsung dengan Prof. Nunuk Suryani, selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
    • Melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait lainnya, yaitu pihak KemenPAN-RB serta sempat melakukan audiensi dengan Komisi 10 DPR-RI yang pada saat itu diterima oleh Ibu Sakinah Al Jufri dari Fraksi PKS.
    • Meminta pengarahan dan sekaligus naungan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia.
    • Dirjen GTK berjanji bahwa status P1 akan terus melekat pada semua pelamar Prioritas I.
    • Pelamar Prioritas I tidak akan lagi mengikuti tes yang dilaksanakan, karena status P1 akan menjadi prioritas dan nilai yang dipakai adalah nilai yang sudah ada.
    • Dirjen GTK berjanji akan menuntaskan semua pelamar Prioritas 1 selama formasi tersedia yang dibuka oleh masing-masing pemerintah daerah.

Forum Guru Non-ASN Pendidikan Menengah Sulawesi Selatan
  • Aspirasi:
    • Semua guru mata pelajaran Non ASN dengan pengabdian minimal 5 tahun ke atas harus jadi prioritas untuk diangkat menjadi ASN PPPK 2024 tanpa tes.
    • Guru induk jangan sampai tergeser karena mereka sudah lama mengabdi di sekolah tersebut.
    • Buka formasi sebanyak-banyaknya pada penerimaan ASN PPPK 2024 untuk mata pelajaran gemuk seperti:
      • Bahasa Inggris
      • Bahasa Indonesia
      • Matematika
      • Sosiologi
      • Bahasa Jerman
      • Biologi
    • Permohonan linieritas jurusan untuk mata pelajaran gemuk seperti:
      • Bahasa Inggris linier dengan BK
      • Bahasa Indonesia linier dengan Bahasa Daerah dan Seni Budaya
      • Sosiologi linier rumpung IPS dan BK
      • Bahasa Jerman linier dengan Bimbingan Bahasa Asing dan BK yang diakui di Dapodik untuk pemenuhan jumlah jam sertifikasi
      • Bilogi linier IPA
      • Matematika linier TIK
    • Untuk mapel Bahasa Jerman yang tidak ada formasi sejak rekrutmen Tahap 2 sampai tahap 4 PPPK, harap diusulkan ke pusat untuk dibukakan formasi tahun 2024.
    • Ada beberapa mapel pada rekrutmen tahun 2023 tidak bisa resume dan tidak bisa mendaftar karena sistem terkunci.
    • Guru honorer yang ikut seleksi PPPK tahun 2022 lolos memenuhi nilai ambang batas sesuai pada tahun 2021 dapat status TP pada seleksi tahun 2023 mendapat status P untuk diangkat secara langsung pada penerimaan PPPK 2024.
    • Agar dibukakan formasi PPPK sebanyak jumlah data Non ASN di Pemprov Sulawesi Selatan yang terlampir.
    • Sosiologi agar dilinierkan ke mapel BK, Sejarah, Geografi, dan TIK.
    • Meminta agar sekiranya dibukakan formasi mapel Antropologi di satuan kerja SMA sebagai mapel linier Sosiologi dan juga sebagai salah satu solusi untuk mencukupkan jumlah jam sertifikasi.
    • Agar dibukakan formasi di sekolah induk masing-masing.
    • Status pengabdian lama dijadikan prioritas dan melihat umur.
    • Agar dibukakan formasi PPPK sesuai jumlah guru honorer Bahasa Jerman karena selama 2 tahun tidak dibuka sehingga jumlah honorer yang semakin bertambah karena 2 tahun tidak ada perekrutan.
    • Bahasa Jerman dan Bahasa Inggris agar dilinierkan ke mapel lain, misalnya BK atau mapel lainnya.

Forum Bersama Guru Honorer Kota Tasikmalaya
  • Aspirasi:
    • Memohon afirmasi masa kerja di atas 10 tahun dan afirmasi usia 35+, dalam hal ini mengingat masih ada guru honorer dengan masa pengabdian lama 10 tahun lebih yang belum terekrut dalam PPPK, bahkan belum pernah bisa mengikuti seleksi sejak awal diadakan seleksi PPPK dikarenakan tidak linier.
    • Memohon agar guru honorer dengan masa pengabdian lama 10+ untuk diprioritaskan.
    • Memohon agar guru honorer yang berstatus P di seleksi PPPK tahun 2023 langsung pemberkasan (tidak tes lagi).Memohon regulasi anggaran untuk PPPK diubah dari DAU menjadi DAK.
    • Memohon agar diadakan RDPU secepatnya, dimana di dalamnya harus dihadiri oleh Kemendikbud, KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan Kemendagri, serta mengundang FBGH Kota Tasikmalaya dan forum yang lainnya yang hadir saat ini agar regulasi anggaran PPPK diketahui jelas oleh kami.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan