Rangkuman Terkait
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kendala dan Permasalahan Beasiswa Pendidikan Tinggi, serta Usulan Perbaikan Pelaksanaan Program Beasiswa — Panja Beasiswa Pendidikan Tinggi Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Sunaryo Kartadinata (Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia), Rico Novianto (BEM Universitas Indonesia), Khairunnas (BEM Universitas Sriwijaya), Jejen Zaenal (BEM Universitas Siliwangi), Ariyanto (BEM Universitas Lambung Mangkurat), dan Tata Rizki Wandi (BEM Politeknik Negeri Lampung)
Tanggal Rapat: 20 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 19 Mar 2021,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Prof. Sunaryo Kartadinata (ISPI), Rico Novianto (BEM Universitas Indonesia), Khairunnas (BEM UnSri), Jejen Zaenal (BEM UnSil), Ariyanto (BEM Universitas Lambung Mangkurat), dan Tata Rizki Wandi (BEM Politeknik Negeri Lampung)
Pada 20 September 2016, Panja Beasiswa Pendidikan Dikti Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Sunaryo Kartadinata (Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia), Rico Novianto (BEM Universitas Indonesia), Khairunnas (BEM Universitas Sriwijaya), Jejen Zaenal (BEM Universitas Siliwangi), Ariyanto (BEM Universitas Lambung Mangkurat), dan Tata Rizki Wandi (BEM Politeknik Negeri Lampung) mengenai Kendala dan Permasalahan Beasiswa Pendidikan Tinggi, serta Usulan Perbaikan Pelaksanaan Program Beasiswa. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 11 pada pukul 14.45 WIB. (ilustrasi: bhaskara.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Prof. Sunaryo Kartadinata (Ketua Umum ISPI)
- Prof. Sunaryo mengapresiasi undangan RDPU ini, karena merupakan satu langkah yang bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan beasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang kurang mampu. Hal tersebut sangat dirasakan manfaatnya.
- Mengenai aksesibilitas, harus di-review khususnya dalam memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa.
- Mengenai keterlambatan beasiswa sangat perlu diperhatikan, karena bantuan beasiswa tersebut juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari bagi mereka. Prof. Sunaryo mengharapkan Anggota DPR-RI dapat mencarikan solusinya.
- Beasiswa bidikmisi untuk program sarjana akan menjadi masalah bagi mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan kuliahnya selama 4 (empat) tahun, karena beasiswa ini hanya diberikan selama 4 (empat) tahun saja.
- Prof. Sunaryo mendengar rumor jika beasiswa bidikmisi mendapatkan pemotongan anggaran.
- Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) merupakan beasiswa unggulan.
- Mengenai beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), hal tersebut merupakan kebijakan yang sangat bagus, karena memberikan akses pada masyarakat Papua dan Papua Barat.
- Mengenai beasiswa SM3T, 70% akan membuat mahasiswa ingin kembali pada daerah saat mereka dikirimkan. Hal ini sangat membawa manfaat, karena mampu menutupi kekurangan guru secara cepat, serta menumbuhkan rasa cinta pada NKRI.
- Prof. Sunaryo menyampaikan bahwa lulusan beasiswa bidikmisi banyak yang cumlaude.
- Prof. Sunaryo menyarankan adanya penambahan kuota untuk beasiswa bidikmisi dan mengharapkan agar anggaran beasiswa tidak tercampur dengan anggaran yang lainnya.
Rico Novianto (BEM Universitas Indonesia)
- Mengenai beasiswa PPA, UI mengalami penurunan kuota menjadi 2.100 selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Padahal, untuk mahasiswa UI, beasiswa PPA ini digunakan untuk peningkatan prestasi, karena PPA merupakan penghargaan bagi mahasiswa yang mendapatkan Indeks Prestasi (IP) yang baik.
- BEM UI berharap adanya penambahan kuota beasiswa PPA.
- BEM UI berpandangan bahwa dengan uang Rp600.000 masih kurang dalam menutupi kebutuhan hidup mahasiswa di Jakarta. Mereka menyampaikan biaya hidup mahasiswa di Jakarta minimal Rp1 juta.
- BEM UI dan Rektorat sudah membuka ruang agar beasiswa ada dari pihak lain.
- Mekanisme pembinaan untuk beasiswa bidikmisi tidak di cover oleh Dikti. Hal tersebut perlu diperhatikan agar tidak memberatkan mahasiswa itu sendiri dan juga kampusnya.
- Terdapat 23-30 mahasiswa di semua fakultas yang menerima afirmasi 3T. Mereka berharap diberikan matrikulasinya dari Dikti, karena ada mahasiswa afirmasi yang drop-out, karena tidak mampu mengikuti pelajaran di UI.
Khairunnas (BEM Universitas Sriwijaya)
- Terkait beasiswa PPA, mengalami penurunan kuota yang sangat drastis, kuotanya hanya 210 mahasiswa saja.
- Sejak adanya sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), kepedulian mahasiswa terhadap kegiatan di kampus menjadi sangat kurang. Sebelum diterapkannya sistem UKT, biaya kuliah tiap semester sekitar Rp700.000. Namun, bagi mahasiswa yang mendapat sistem UKT, biaya kuliah per semesternya menjadi diatas Rp1 juta. Ironisnya, Universitas Sriwijaya juga mengalami pemotongan kuota beasiswa.
- Akibat adanya pemotongan anggaran ini, beasiswa menjadi tumbal dari Dikti.
- Terkait kuota bidikmisi, tidak ada masalah dan selalu mendapatkan kuota tambahan setiap tahunnya.
Jejen Zaenal (BEM Universitas Siliwangi)
- Terdapat program kuliah gratis dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut membuat kuota beasiswa bidikmisi diturunkan.
- Universitas Siliwangi mengalami banyak permasalahan setelah peralihan dari swasta menjadi negeri. Misalnya, Fakultas Teknik harus terpaksa kuliah yang lokasinya jauh dari lokasi Unsil berada.
- Saat ini, Unsil memiliki lahan 30 hektar. Namun, belum ada pembangunan. Diharapkan pada tahun 2017 mulai ada pembangunan yang dilakukan.
- Terkait beasiswa PPA, Universitas Siliwangi selalu mengalami penurunan jumlah kuota setiap tahunnya. Pada tahun 2014, hanya mendapatkan jatah 100 orang, tahun 2015 tidak mendapatkan jatah sama sekali, dan pada tahun 2016 mendapatkan kuota 96 orang.
- Terkait beasiswa Bidikmisi, Unsil selalu mendapatkan penambahan kuota dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2014, beasiswa tersebut cair setelah 1 semester berjalan.
- Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh fasilitas penunjang yang ada di dalamnya.
- Dikhawatirkan mahasiswa Unsil akan tertekan dengan masalah sarana prasarana yang ada saat ini.
- Mahasiswa daerah banyak yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Namun, hanya sedikit mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidikmisi walaupun biaya pendidikan semakin tinggi. Diharapkan Pemerintah dapat memfasilitasi aspirasi dari mahasiswa.
Ariyanto (BEM Universitas Lambung Mangkurat)
- Di Universitas Lambung Mangkurat, sudah tidak terdengar lagi beasiswa PPA.
- Tahapan seleksi beasiswa banyak yang tidak tepat sasaran.
- Diharapkan Komisi 10 DPR-RI dan Pemerintah mampu mengevaluasi sistem UKT.
Tata Rizki Wandi (BEM Politeknik Negeri Lampung)
- Politeknik Lampung mengalami penurunan kuota untuk Beasiswa PPA. Bahkan, untuk beasiswa bidikmisi sudah tidak ada kuotanya yang mengakibatkan penurunan aktivitas mahasiswa.
- Diharapkan kuota beasiswa bidikmisi dapat ditambahkan lagi.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar