Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Kinerja, Ujian Nasional 2016, dan Isu-Isu Aktual - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal Rapat: 11 Apr 2016, Ditulis Tanggal: 1 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pada 11 April 2016, Komisi 10 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang evaluasi kinerja, Ujian Nasional 2016, dan isu-isu aktual. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ferdiansyah dari Fraksi Golkar dapil Jawa Barat 11 pada pukul 16.00 WIB. (Ilustrasi: Amanat.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  • Pengadaan komputer didorong untuk digunakan dalam proses belajar, jadi tidak hanya untuk UN. Jika komputer diciptakan untuk ujian, nanti harganya akan sangat mahal.
  • Kemendikbud membuat neraca pendidikan daerah untuk mendorong peningkatan dana pendidikan di daerah.
  • Data usulan aspirasi untuk KIP tidak harus dari kepala sekolah, yang penting anaknya miskin atau kurang mampu.
  • Pembangunan untuk gedung sekolah dan kelas akan jalan terus, sementara yang moratorium hanya gedung kantor.
  • Ada satu catatan tentang braille, ada kasus di Surabaya, yakni terkait UN baru diketahui 1 hari sebelumnya jika orang tersebut tunanetra.
  • Untuk belajar dibentuk cara aktif, siswa mencari sendiri, dan fungsi guru sebagai fasilitator.
  • Pelaksanaan UN BK tidak boleh membebani orang tua siswa.
  • Kemendikbud sangat memperhatikan soal terkait anak penyandang tunanetra.
  • Sebelum ada kontraksi dalam APBN, Kemendikbud sudah melakukan efisiensi hingga Rp2T.
  • Di semester ini, Kemendikbud akan memprioritaskan penyaluran anggaran KIP untuk kelas 6,9, dan 12 karena anggarannya terpotong.
  • Nilai UN tidak akan menjadi faktor penghambat kelulusan, karena penentu lulusnya ditentukan oleh sekolah.
  • Kemendikbud tidak akan menutupi semua problem terkait UN, karena jika tidak terbuka maka tidak akan mengubah apapun.
  • Semua anggaran terkait tunjangan akan Kemendikbud amankan dari pemotongan anggaran.
  • Profil guru akan Kemendikbud petakan serta solusi terkait defisit guru di daerah.
  • Tunjangan profesi guru akan di-carry over ke 2017, bukan sertifikasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan