Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Kinerja dan Isu terkait Pendidikan dan Kebudayaan - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal Rapat: 1 Feb 2016, Ditulis Tanggal: 21 Jul 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pada 1 Februari 2016, Komisi 10 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang evaluasi kinerja dan isu terkait pendidikan dan kebudayaan. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Kharis dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 14.30 WIB. (Ilustrasi: Kompasiana.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
  • BPI merupakan satuan kerja dari pemerintah.
  • Kemendikbud merasa bersimpati terhadap guru-guru yang diangkat tetapi tidak ada kepastiannya.
  • Kemendikbud bisa memastikan agar guru sudah disiapkan dengan baik.
  • Terkait ujian nasional yang menjadi perhatian adalah komputer.
  • Harus lebih banyak sekolah yang menggunakan teknologi untuk kegian belajar mengajar.
  • Kemendikbud merasa senang sekali ketika Panja Perfilman diadakan.
  • Yang menjadi tantangan dalam setiap perubahan kurikulum adalah mematangkan konsep.
  • Ada faktor yang akan menjadi indikator, diantaranya jumlah jam mengajar dan jarak.
  • Selama tidak ada aturan yang komprehensif, maka siapa saja bisa melakukan rekruitmen.
  • Sekolah-sekolah yang memiliki integritas tinggi akan mendapatkan piagam. Piagam dengan lebar 80x60 cm dipasang di sekolah untuk menjadi kebanggaan.
  • Ada 11.700 sekolah yang sudah mendapatkan piagam yang ditandatangani oleh Mendikbud.
  • Terkait guru honorer merupakan persoalan yang harus diselesaikan.
  • Guru honorer meningkat 3x lipat.
  • Peningkatan jumlah siswa dengan jumlah guru tidak proporsional.
  • Kemendikbud setuju banyaknya sekolah yang menggunakan pembelajaran dengan teknologi pendidikan.
  • Tujuan adanya neraca untuk menunjukkan secara details APBN dan APBD itu kemana saja dialokasikannya.
  • Kemendikbud setuju dengan pembuatan mapping. Peningkatan jumlah guru dan siswa tidak signifikan.
  • Terkait UN, banyak sekali daerah yang semangat gunakan CPT.
  • Dalam UU, perfilman diurus oleh kementerian yang mengurus kebudayaan.
  • Sosialisasi harus dilakukan, banyak yang tidak tahu terkait indeks integritas.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan