Rangkuman Terkait
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Atlet Sepak Bola atas nama Kevin Diks, Estella Raquel Loupattij, dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Panja RUU, Pandangan Mini Fraksi terhadap Hasil Pembahasan RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Operan (Carry Over) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah (Menteri Parekraf, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud Ristek, Menteri KumHAM, dan Menteri PPN
- Laporan Panja RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Tim Pemerintah (Menparekraf dan Wamenparekraf)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA) Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
- Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker) dan Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penghapusan Kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka, Kebijakan Mahasiswa Magang di Luar Negeri, dan isu lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Aspirasi tentang Kondisi Guru Honorer PPPK dan Permasalahan Pendidikan - RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum-Forum Guru Nasional
- Kegiatan Scientific Paper Competition Universitas Pertamina (SPACE UP) 6.0 dengan Tema Gen Z’s Role in Improving SDGs Points in Education Sector - RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Pertamina
- Penyampaian Aspirasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan Masa Depan SMK Penerbangan - RDPU Komisi 10 dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Penyampaian Aspirasi terkait masalah Pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, dan Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Amanat Raker 22 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Desember 2023 dan Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat Raker 14 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker
- Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kepariwisataan — Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Pakar
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Maarten Vincent Paes - Raker Komisi 10 dengan AD INTERIM Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Ucapan Terima Kasih Lulus Passing Grade, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia
- Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemendikbudristek, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala Perpustakaan Nasional
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) CEO Putri Hijabfluencer Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
Tanggal Rapat: 8 Nov 2022, Ditulis Tanggal: 11 Nov 2022,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Zainudin Amali, Menpora
Pada 8 November 2022, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI mengenai Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Dede Yusuf dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 2 pada pukul 11.20 WIB. (Ilustrasi: Jejak Parlemen)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Zainudin Amali, Menpora
- Postur anggaran tahun 2022 menurut fungsi dan program yaitu fungsi pelayanan, fungsi pendidikan, dan fungsi pariwisata total pagunya adalah Rp3.297.202.270.000 dan kalau sesuai dengan program, maka program dukungan manajemen, program kepemudaan, dan program keolahragaan totalnya sama. Sudah termasuk di dalamnya adalah dukungan untuk PON XX dan PEPARNAS XVI Papua 2021 sebesar Rp527.941.606.000, penyelenggaraan Asian Para Games Solo Rp316.365.760.000. Kemudian, ada susulan lagi yang masuk dari Kemenkeu yang tadinya tidak ada dalam DIPA, yaitu honor untuk Panitia ASEAN Para Games sebanyak Rp45.586.140.000, juga ada tambahan apresiasi atau bonus untuk Atlet/Pelatih SEA Games 2021 sebesar Rp201.780.000.000 dan untuk atlet serta pelatih Asian Para Games yang sudah mengantarkan kita menjadi juara umum yaitu sebesar Rp273.000.000.000 yang sedang mencari waktu yang tepat untuk penyerahannya. Saya berharap ini langsung diserahkan oleh Bapak Presiden sesuai permintaan atletnya. Jadi, sedang mencocokkan dengan waktunya Bapak Presiden, tapi dana ini sudah tersedia.
- Pada saat pembahasan Pagu tahun 2023, bisa saja nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang harus diadakan, maka itu akan muncul lagi. Jika ada kebutuhan, pasti Kemenkeu akan memberikannya.
- Semoga tahun 2023 akan seperti itu, karena ada banyak event-event yang waktu Kemenpora ajukan tidak disetujui, tetapi Menpora punya keyakinan nanti kalau sudah jalan pasti mau tidak mau negara harus memberikannya.
- Strategi untuk peningkatan capaian kinerja Kemenpora untuk Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda kita melakukan koordinasi internalisasi IPP lingkup Deputi 1, melaporkan hasil pengukuran kapasitas kelembagaan yang tentu berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan melakukan penyusunan Desain Besar Kepemudaan Nasional. Desain ini masih kita kejar terus, tetapi karena ini berbeda dengan Desain Besar Keolahragaan yang sifatnya pasti, sedangkan Desain Besar Kepemudaan sifatnya kualitatif, tapi kami yakin tetap masih bisa kita lakukan.
- Untuk Deputi Pengembangan Pemuda, melakukan koordinasi internalisasi IPP lingkup Deputi 2, melakukan koordinasi percepatan dan monev implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan kepemudaan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).
- Hari ini, Deputi 2 Kemenpora sedang berada di Sumatera Barat untuk mempercepat RAD ini, karena ada keterlambatan. Jadi, RAN-nya kita kejar, justru RAD-nya yang terlambat, karena terkadang posisi Dinas Pemuda Olahraga di daerah itu ada yang posisinya bagus dan ada yang tidak begitu bagus, sehingga kita harus dorong langsung dari Pusat.
- Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Pimpinan bahwa Kemenpora mendorong betul tentang penumbuhan minat kewirausahaan pemuda. Sekarang ini kita sudah bekerja sama dengan 35 perguruan tinggi dan organisasi di luar perguruan tinggi di beberapa tempat.
- Untuk Bidang Olahraga, Kemenpora melakukan finalisasi pengukuran SDI tahun 2022 dan langkah-langkah strategis pencapaian peningkatan partisipasi olahraga. Hal ini tidak mudah dilakukan, makanya salah satu caranya adalah Kemenpora launching Senam Kebugaran Jasmani yang dulu tahun 1984 kita kenal dengan SKJ. Hal ini Kemenpora dorong dan kita merasa terbantu untuk mendorong ini, karena guru-guru olahraga di tingkat SD SMP -SMA sangat bersemangat.
- Kemenpora wadahi mereka dengan membentuk organisasi yang bernama Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS). Bagi Bapak/Ibu yang ada di dapil bisa berkoordinasi dengan IRGORNAS di masing-masing dapil.
- Untuk peningkatan prestasi tentu kita konsisten untuk percepatan implementasi peta Jalan DBON walaupun secara anggaran DBON ini belum ada anggarannya yang tersendiri. Tapi dengan cara kami melakukan pergeseran dengan fungsi yang sama karena ini diwadahi oleh fungsi pendidikan. Ada 1 yang sudah siap tetapi terkendala dengan sekolah yakni UNP (Universitas Negeri Padang). Karena telat rekrutmen kita ini bagi mereka yang lulusan SD. Kalau dia diambil sekarang tanggung maka dipersiapkan dan di sana dia sudah menetapkan ada 5 cabor yang akan dibina di UNP. Ada atletik, renang, taekwondo dan panahan. Percepatan untuk implementasi DBON ini kita sekarang arahkan betul di Perguruan Tinggi terutama perguruan perguruan tinggi yang dulunya IKIP. Karena di situ ada fakultas keolahragaannya, laboratorium sport science dan mereka sekarang tergabung dalam LPTK. Selanjutnya untuk sekretariat kita ada tambahan ini karena ini dipimpin langsung oleh Wapres sudah diputuskan sekretariatnya di kantor Kemenpora jadi ada sekretariat langsung yang dimonitor langsung oleh Menko PMK secara reguler. Kemudian untuk sekretariat dan UPT mendorong peningkatan nilai kinerja anggaran, nilai IKPA dan status WTP dalam pengelolaan keuangan serta penerapan SOP dan standar pelayanan dalam pelayanan publik untuk peningkatan capaian indeks layanan publik. Kemudian beberapa catatan, pertama untuk di bidang pemudaan sudah tersusunnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Kalau tidak ada Perpres ini kita akan kesulitan karena sebagian K/L itu beranggapan bahwa urusan pemuda itu urusan Kemenpora. Padahal anggarannya ditempatkan di berbagai K/L lainnya. Kemudian Kita juga support pelaksanaan Jambore yang sudah berlangsung penyelenggara hasil pemuda yang disupport oleh Komisi 10. Kemudian untuk indeks pembangunan Pemuda sekarang mencapai 53,3 mengalami kenaikan dari tahun 2020 yakni kita hanya berada di 51. Dari bidang olahraga bersama dengan Komisi 10 kita telah menyelesaikan UU Nomor 11 tentang Olahraga. Kemudian penyelenggaraan Haornas di Kalimantan Timur Batakan. Kemudian pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi atau KORNAS ke-6 di Sumatera Selatan pada bulan Juli yang luar biasa pesertanya 12.000 yang berasal dari 34 Provinsi. Kemudian penyelenggaraan Festival Olahraga Tradisional juga kita sudah lakukan itu 19 Provinsi yang ikut. Kemudian pemecahan rekor muri Senam Kesegaran Jasmani pelajar di kawasan GBK dengan verifikasi 529.690 orang sedangkan riil peserta (yang masuk di zoom) itu mencapai lebih dari 1 juta orang. Terdapat kekurangan yaitu tidak menyiapkan Teknologi yang lebih untuk bisa mengakomodir yang satu juta ini. Kemudian pelaksanaan Asian Para Games 2022 kita menjadi juara umum dengan 175 medali emas, 44 medali perak dan 107 dari perunggu. Ada satu yang sangat mengharukan buat kita, ada atlet boccia harusnya dia sudah tidak bertanding karena kondisinya sudah tidak kuat. Saat sedang bertanding dia seharusnya sudah masuk rumah sakit, saya sudah minta untuk masuk rumah sakit kepada pelatihnya tetapi atlet itu menolak. Katanya harus mendapat medali dulu baru masuk rumah sakit dan akhirnya dapat medali. Tapi ketika masuk rumah sakit terlambat. Beberapa hari setelah itu meninggal. Jadi semangat dia untuk membela merah putih supaya dapat medali luar biasa. Yang baru saja kita dapatkan juga dari atlet para games kita Indonesia meraih predikat juara umum kejuaraan dunia para bulutangkis bulu tangkis sekali lagi mereka yang difabel mereka yang disabilitas kita juara umum dunia yakni menghasilkan 6 emas 2 perak dan tiga perunggu. Oleh karena itu perhatian Presiden kepada atlet Para Games ini dibangunkan training camp di Karanganyar Jawa Tengah. Kita juga menyelenggarakan penyelenggaraan IFSC Climbing World Cup Series 2022 di Jakarta Mempertahankan posisi kita di medali emas karena kita kuatnya di Speed. Kita harapkan untuk bisa pada saat di 2024 Paris mudah-mudahan kita bisa tetap mempertahankan medali ini. Saya tambahkan bahwa untuk Sea Games di Kamboja ini sedikit berat. Karena kita kekurangan kehilangan sekitar 30 medali yang kita dapatkan di Vietnam, kenapa begitu? Cabang-cabang olahraga yang kita menjadi juara umum itu tidak dipertandingkan. Tetapi kita sedang berupaya.
- Kemudian tentang sosialisasi terkait undang-undang ini kita perintah undang-undang sekarang sedang kita kerjakan dari PP yang harus segera maka kita sudah ajukan adalah 3 PP. Perpres juga seperti itu. Pada pelaksanaan sosialisasi yakni prinsip Pemerintah Daerah dan stakeholder daerah antusias. Prinsipnya itu mereka sangat senang dengan apa yang dilakukan dan diantaranya yang terkait dengan pembinaan olahraga pada jalur pendidikan.
- Dengan segala hormat mohon karena Kemendikbud adalah Mitra Komisi 10 DPR-RI untuk mengingatkan bahwa ada tugas mereka dalam DBOM untuk pembinaan olahraga dari jalur pendidikan. Kemudian penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dukungan pendanaan olahraga, penyelesaian keolahragaan, sarana dan prasarana ini pemberian penghargaan ini yang sedang kita persiapkan. Kemudian pada rangkaian sosialisasi ini kemenpora mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menghimpun dan menyusun memang ada yang sudah agak maju pemerintah daerahnya yakni di Provinsi Kalimantan Timur bahkan sudah mengalokasikan anggaran di dalam APBD tahun 2023 untuk jadi pusat nasional.
- Kemudian daerah-daerah yang telah kita datangi untuk sosialisasi yakni di Bengkulu, Jawa Barat, Sumatera Utara, Banten, Aceh dan Kalimantan Timur dan yang lain tetap masih jalan dalam progres level provinsi atau kabupaten/kota khusus untuk sepak bola tadi tentang capaian realisasi yang ekspektasinya sudah 90% tapi sekarang kita masih berada di 71,80%. Komitmen teman-teman akan sama dengan tahun lalu, jadi Menpora sampaikan dulu ada kendala, terutama soal administrasi. Kami sudah melakukan tugas yaitu sinkronisasi dengan kementerian lain, tetapi sekali lagi orang menganggap bahwa yang jalan hanya Kemenpora misal di Liga 3 ada pembinaan talenta sekolah itu kewajiban Kemendikbudristek. Pada saat rapat kerja dengan Komisi 10 nanti apa yang sudah dikerjakan dengan DBOM dan Inpres Nomor 3.
- Inpres dan DBOM Kemenpora buka disini mana yang tidak jalan dan dikerjakan, tentang rekomendasi TGIPF ini sudah bubar dan Menpora bukan lagi sebagai wakil. Rekomendasi-rekomendasi TGIPF sudah diterima kepada Presiden memerintahkan ke Menteri PUPR.
- Ini agar bisa mengevaluasi dan audit seluruh stadion yang ada digunakan kompetisi Liga 1 dan 2. Kemudian perintahnya audit Kanjuruhan dan membangun baru karena ini akan diratakan dan dibangun baru.
- Kebutuhan untuk kompetisi itu mendesak maka diprioritaskan untuk stadion-stadion yang ramai penonton maka ini menjadi prioritas dan ini akan menjadi safety soal pintu-pintu akan diperlebar agar ada standar FIFA.
- Stadion-stadion ini milik Pemda bukan milik Klub dan klub ini menyewa, ke Kemenpora yaitu pembinaan sesuai UU No 11 yang secara spesifik penanganan tentang edukasi supporter karena ini tidak mudah.
- Pemerintah bersama FIFA, PSSI, Kepolisian, Kemenpora, Kementerian PUPR, Kemenkes dan Kemendagri salah satu catatan penting yaitu edukasi suppoerter, Kemenpora mencoba ke supporter fanatik untuk diundang bisa merumuskan aturannya.
- Ini harus berorganisasi di Pasal 54 terkait supporter ini harus ada AD/ART kalau ada kejadian perlindungan, hak dan kewajibannya ada. Kemenpora perlu effort lebih supaya ada keinginan menjadi organisasi supporter.
- PSSI yang berkantor di GBK Arena, Kemenpora masing-masing mengirim dari kementerian untuk bergabung bersama FIFA dan AFC masih ada di Indonesia untuk menyelesaikan kasus ini. Yang sekarang sedang inpeksi oleh FIFA yaitu untuk World Cup U-20.
- Sekarang yang sedang urgent diselesaikan adalah SOP de pengamanan yang akan menjadi peraturan Polri yang mengakomodir semua statuta FIFA dan PSSI serta dikombinasi dengan SOP pengamanan sebab ini dibutuhkan dan FIFA mengawalnya.
- Ini urusan kompetisi Polri sedang mengurusnya untuk SOP dilibatkan bersama Kemenkes di dalamnya karena biasanya penanganan awal kesehatan kita lemah untuk standar minimal bisa kita penuhi dalam stadion itu ada ICU Darurat.
- Kehadiran Kemendagri karena stadion mempunyai Pemda, di Polisi sedang berjalan pemeriksaan-pemeriksaan agar diusut tuntas di Polda Jatim utamanya. Dari apa yang ada semoga setelah ini sepakbola menjadi enak ditonton karena semua diatur.
- Ketentuan-ketentuan sudah tercantum di sana. Rekomendasi PSSI ini ada KLB untuk memutuskan kongres yang harusnya November 2023 tapi dengan putusan ini dipercepat sesuai aturan yaitu tanggal 7 Januari 2023 akan kongres biasa.
- Kongres biasa ini akan terlaksana komite pemilihan dan Komite Banding, jadi mereka yang akan mengaturnya perkiraan terselenggara Maret, resikonya yaitu Piala Dunia ini bulan Mei 2023.
- PSSI sudah mengirim surat ke FIFA dan FIFA berpikir tentang FIFA World Cup baru. Itu menjadi pertimbangan dan ini ranah FIFA. Posisi Pemerintah tidak boleh intervensi karena Kemenpora tidak ingin kejadian tahun 2015 Indonesia di banned kembali
- Kalau ini terjadi lagi Indonesia akan bisa lebih parah sanksinya dan sepakbola akan mati dan peringkat akan melorot. Desakan untuk adanya pembekuan, Pemeritah tidak melakukan itu. Pemerintah hati-hati langkah-langkah ini untuk transformasi.
- Semoga ini akan segera ada jalan keluarnya. Penjelasan Kemenpora bisa lengkap dan siap untuk diskusi selanjutnya.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Atlet Sepak Bola atas nama Kevin Diks, Estella Raquel Loupattij, dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Panja RUU, Pandangan Mini Fraksi terhadap Hasil Pembahasan RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Operan (Carry Over) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah (Menteri Parekraf, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud Ristek, Menteri KumHAM, dan Menteri PPN
- Laporan Panja RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Tim Pemerintah (Menparekraf dan Wamenparekraf)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA) Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
- Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker) dan Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penghapusan Kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka, Kebijakan Mahasiswa Magang di Luar Negeri, dan isu lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Aspirasi tentang Kondisi Guru Honorer PPPK dan Permasalahan Pendidikan - RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum-Forum Guru Nasional
- Kegiatan Scientific Paper Competition Universitas Pertamina (SPACE UP) 6.0 dengan Tema Gen Z’s Role in Improving SDGs Points in Education Sector - RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Pertamina
- Penyampaian Aspirasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan Masa Depan SMK Penerbangan - RDPU Komisi 10 dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Penyampaian Aspirasi terkait masalah Pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, dan Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Amanat Raker 22 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Desember 2023 dan Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat Raker 14 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker
- Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kepariwisataan — Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Pakar
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Maarten Vincent Paes - Raker Komisi 10 dengan AD INTERIM Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Ucapan Terima Kasih Lulus Passing Grade, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia
- Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemendikbudristek, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala Perpustakaan Nasional
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) CEO Putri Hijabfluencer Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli