Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Realisasi Anggaran Tahun 2015 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata

Tanggal Rapat: 16 Dec 2015, Ditulis Tanggal: 14 Jul 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Menteri Pariwisata

Pada 16 Desember 2015, Komisi 10 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata tentang realisasi anggaran tahun 2015. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Kharis dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 15.30 WIB. (Ilustrasi: Barantum)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Pariwisata
  • Kemenpar setuju Indonesia akan ke dunia digital dan akan menjadi yang terbaik, pun dari segi infrastruktur.
  • Kemenpar mengucapkan terima kasih untuk anggaran yang naik 10x lipat.
  • Kemenpar akan menggunakan wisata budaya dengan nilai-nilainya.
  • Indonesia berada di posisi 4, kalah dengan Filipina.
  • Kemenpar sudah undang semua perguruan tinggi yang ada fakultas pariwisatanya, ada sekitar 105 yang hadir.
  • NTB telah memenangkan kategori destinasi Halal.
  • Indonesia sebagai negara pariwisata, negara ini bisa bersaing dan menang di pariwisata dan ekonomi kreatif.
  • Semua lulusan sekolah pariwisata akan kita sertified. 100.000 mahasiswa pariwisata, dan 25.000 lulusan kita sertified.
  • Wisman dari target 128 triliiun, pencapaian Wisman 80% dan devisa 22%, itu artinya kualitas Indonesia bagus.
  • Untuk wisata ziarah modal Kemenpar adalah sejarah Wali Songo.
  • Acara yang Kemenpar tayangkan adalah acara yang memenangkan festival.
  • Untuk lintas sektor dilaporkan sudah 100% dan yang memonitor KSB.
  • Wisata religi dan halal adalah wisata budaya. Modelnya ada 3 daerah: Aceh, Sumbar, dan NTB.
  • Kondisi makro mempengaruhi kondisi pariwisata secara lokal.
  • Bangsa Indonesia kekuatannya di cultural, tetapi commercial branding-nya rendah.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan