Sekjen Kemendikbud

• Pada laporan keuangan, Kemendikbud berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2013. Menkeu Sri Mulyani atas nama pemerintah menyerahkan penghargaan tersebut pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2018.
• Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK):
  • Pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan mengalami peningkatan yang terlihat dalam survei Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan, Kemendikbud memperoleh nilai 80,93 setara dengan sangat baik.
  • Kemendikbud mendapatkan penghargaan sebagai Top 25 Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Tahun 2018.
  • Kemendikbud mendapatkan penghargaan dari Humas Indonesia dengan kategori Ruang Pelayanan Informasi Terinovatif dan Kategori terpopuler di Media.
• Kemendikbud telah mengembangkan sistem berbasis jaringan dalam mendukung tata kelola perencanaan, keuangan, persediaan barang dan jasa, persuratan dan tata laksana, data kepegawaian, sistem informasi kerja, dan sistem informasi pengaturan dan organisasi.
• Perbaikan gaya kelola pengadaan barang dan jasa:
  • LPSE: Telah dilakukan pemutakhiran aplikasi SPSE versi 4.3.
  • SIMPel: Dari 200 satker dalam negeri yang sudah menggunakan SIMPel sebanyak 176 satker (88%).
  • SIRENBAJA: Dari 200 satker dalam negeri yang sudah menggunakan SIRENBAJA sebanyak 200 satker (100%).
  • SIPlah: Telah diterbitkan Kemendikbud No. 250/M/2019 tentang pengadaan barang dan jasa di sekolah yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah dan juga Surat Edaran Sesjen Nomor 76810/A6.3/LK/2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah.
  • UKPBJ: Sudah terbentuk UKPBJ Kemendikbud.
  • Sistem agenda: Telah tersedia aplikasi agenda kegiatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
• Data rumah belajar via desktop pada 15 Agustus 2019 terdapat 456.245 guru, 178.120 siswa, dan 86.657 sekolah.
• Pagu anggaran Sekjen Tahun 2020 adalah Rp 1.712.765.448
• Program prioritas Sekjen Tahun 2020:
  • Beasiswa unggulan.
  • Darmasiswa.
  • Bantuan pemerintah penyelenggaraan pendidikan.
  • Pengembangan dan penerapan media pembelajaran berbasis TIK di satuan pendidikan.
  • Pengembangan penelitian pembelajaran di Asia Tenggara.
  • Layanan sensor film.
  • Fasilitasi pengembangan perfilman.
  • Fasilitasi layanan dan kerja sama luar negeri.
  • Layanan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan ASN.
  • Fasilitasi informasi, komunikasi, dan layanan publik.
  • Fasilitas perencanaan, evaluasi analisis, dan sinkronisasi kebijakan.
  • Fasilitasi regulasi dan bantuan hukum.
  • Fasilitasi manajemen organisasi bidang pendidikan dan kebudayaan.
  • Layanan akuntabilitas keuangan dan kinerja.
  • Fasilitasi ketatausahaan dan keprotokoleran.
  • Fasilitasi penyediaan barang dan jasa, pengelolaan aset BMN dan sarana prasarana Kementerian.
• Dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah) :
  • DAK fisik bidang pendidikan: 18.334,6
    • Sub bidang PAUD 307,6
    • Sub bidang SD 6.501,0
    • Sub bidang SMP 4.482,6
    • Sub bidang SMA 319,7
    • Sub bidang SMK 2.718,5
    • Sub bidang SLB 3.867,0
  • DAK non fisik bidang pendidikan: 117.302,7
    • BOS 54.315,6
    • BOS PAUD 4.425,5
    • Tunjangan profesi guru PNSD 53.816,3
    • Tambahan penghasilan guru PNSD 992,7
    • Tunjangan khusus guru PNSD 2.063,7
    • BOP kesetaraan 1.477,2
    • BOP Museum dan Taman Budaya 141,7

Ditjen PAUD - Dikmas

• Tren perkembangan daya serap anggaran PAUD tahun 2018-2019 mengalami peningkatan.
• Kebijakan ditjen PAUD dan dikmas 2020:
  • Perluasan akses yang tepat sasaran dan adil.
  • Mendorong terwujudnya budaya mutu di setiap satuan PAUD dan Dikmas.
  • Pemanfaatan IT sesuai dengan perkembangan zaman, iptek dan kearifan lokal.
  • Mempererat sinergi dengan berbagai pihak.
  • Mempertahankan wilayah bebas dari korupsi dan terus meningkatkan tata kelola.
• Postur anggaran PAUD - DIKMAS 2019 adalah Rp 1,813 Triliun
  • Anggaran menurut jenis belanja:
    • Belanja modal Rp 175.389.933
    • Belanja sosial Rp 1.600.000
    • Belanja pegawai Rp 199.976.324
    • Belanja barang lainnya Rp 1.436.290.723
  • Anggaran menurut jenis kegiatan:
    • UPT Ditjen PAUD - DIKMAS Rp 479.200.851 (26%).
    • Kursus dan pelatihan Rp 452.036.824 (25%).
    • Setditjen PAUD - DIKMAS Rp 299.626.633 (17%).
    • Pendidikan Keluarga Rp 132.382.613 (7%).
    • PAUD Rp 246.831.131 (14%).
    • Keaksaraan dan kesetaraan Rp 203.176.028 (11%).
• Alokasi anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2019 dan Rencana Tahun 2020:
  • 2019:
    • APBN Rp 1,81 Triliun yang terbagi untuk 5 satker pusat sebanyak Rp 1.318 Miliar (76,74%) dan 29 UPT sebanyak Rp 494 Miliar (27,26%).
    • DAK Rp 6,63 Triliun untuk 1.998 lembaga PAUD, 176 SKB, 7,5 juta anak PAUD, dan 925.000 peserta didik kesetaraan.
    • Total anggaran Rp 8,44 Triliun.
  • 2020:
    • Turun dari APBN 2019 menjadi Rp 1,65 Triliun yang terbagi untuk 5 satker pusat sebanyak Rp 1.240 Miliar (75,17%) dan 29 UPT sebanyak Rp 409 Miliar (24,38%).
    • Turun dari DAK 2019 menjadi Rp 6,58 Triliun untuk 2.170 lembaga PAUD, 252 SKB, 506 PKBM, 7.459.167 anak PAUD, dan 882.457 peserta didik kesetaraan
    • Total anggaran Rp 8,23 Triliun.
• Program prioritas PAUD - Dikmas:
  • Pendidikan anak usia dini
    • 300 lembaga alat permainan edukatif.
    • 100 lembaga ruang kelas baru PAUD.
    • 100 Kab/kota satu tahun pra sekolah dasar.
    • 200 lembaga PAUD holistik integratif.
    • 8.000 lembaga pembelajaran berkualitas lembaga PAUD.
    • 1.040 lembaga peningkatan kapasitas lembaga/mitra PAUD.
    • 25 lembaga PAUD percontohan yang dibangun/direvitalisasi.
    • 250 lembaga PAUD di daerah 3T yang dibangun/direvitalisasi.
    • 6.500 anak PAUD inklusi.
    • 20.000 anak PAUD yang dinilai tingkat pencapaian perkembangannya.
  • Pendidikan kesetaraan:
    • 350 lembaga SPNI yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan mendapatkan pembinaan dan pendampingan.
    • 500 lembaga satuan pendidikan penyelenggara pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang bermutu.
  • Pendidikan keaksaraan:
    • 94.500 orang peserta didik layanan pendidikan keaksaraan.
    • 471 lembaga masyarakat menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan dan penguatan budaya baca.
  • Kursus dan pelatihan:
    • 60.000 orang untuk pendidikan kecakapan kerja.
    • 60.000 orang untuk pendidikan kecakapan wirausaha.
    • Penguatan 1.800 lembaga kursus dan pelatihan.
    • Pengembangan 70 dokumen kurikulum dan bahan ajar kursus dan pelatihan.
    • Peningkatan kompetensi 15.000 orang peserta didik kursus dan pelatihan.
  • Pendidikan keluarga:
    • 45.000 orang memperoleh informasi mengenai pendidikan dan pengasuhan anak melalui laman dan medsos.
    • 15.000 satuan keluarga mengikuti peningkatan pengetahuan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan.
    • 70.579 keluarga dari anak 2-18 tahun mendapatkan peningkatan pengetahuan pengasuhan dan sebagai penggerak pendidikan keluarga.
    • 43.300 anak remaja mengikuti peningkatan kapasitas personal dan sosial sebagai agen perubahan.

Ditjen Dikdasmen

• Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2018 untuk perempuan dan laki-laki:
  • SD 91,85%
  • SMP 95,62%
  • SMA 95,38%
• Data pokok pendidikan dasar dan menengah:
  • SD: 148.806 sekolah, 25.021.514 siswa, 1.774.778 PTK, 1.121.383 rombel, dan 1.081.079 ruang kelas.
  • SMP: 39.426 sekolah, 9.916.639 siswa, 823.184 PTK, 351.007 rombel, dan 357.538 ruang kelas.
  • SMA: 13.709 sekolah, 4.813.788 siswa, 397.866 PTK, 164.456 rombel, dan 163. 048 ruang kelas.
  • SMK: 13.929 sekolah, 4.946.151 siswa, 381.475 PTK, 181.985 rombel, dan 165.537 ruang kelas.
  • SLB: 2.244 sekolah, 133.519 siswa, 30.971 PTK, 30.243 rombel, dan 19.903 ruang kelas.
  • Jumlah: 218.113 sekolah, 44.831.611 siswa, 3.408.274 PTK, 1.849.074 rombel, dan 1.767.105 ruang kelas.
• Pagu anggaran satuan kerja Ditjen dikdasmen:
  • APBN 2019 Rp 19.076.108.558
  • Pagu anggaran 2020 Rp 19.474.649.720
  • Selisih Rp 398.541.162
• Pagu anggaran Ditjen dikdasmen tahun 2020 per belanja:
  • Belanja pegawai Rp 532.376.157
  • Belanja barang Rp 9.054.034.045
  • Belanja modal Rp 252.868.219
  • Bantuan sosial Rp 9.636.371.300
  • Jumlah Rp 19.474.649.720
• Kegiatan prioritas nasional Ditjen dikdasmen:
  • Afirmasi akses dan percepatan wajib belajar 12 tahun:
    • Program Indonesia pintar untuk 17.927.308 siswa sebanyak Rp 9,69 Triliun.
    • 69 unit sekolah baru dengan dana sebesar Rp 269,95 Miliar.
    • Renovasi 455 sekolah dengan dana Rp 311,49 Miliar.
    • ADEM untuk 2.895 siswa dengan dana Rp 79,12 Miliar.
    • Inklusi untuk 3.395 siswa dengan dana Rp 91,5 Miliar.
    • BOP Pendidikan untuk 136.739 siswa dengan dana Rp 298,3 Miliar.
  • Penjaminan mutu pendidikan:
    • Penjaminan mutu 315.869 sekolah dengan dana Rp 814,36 Miliar.
    • 4.893 sekolah menuju SNP dengan dana Rp 172,54 Miliar.
  • Revitalisasi pendidikan vokasi:
    • Revitalisasi 557 SMK dengan dana Rp 4,5 Triliun.
    • Kewirausahaan 1.256 sekolah dengan dana Rp 119,5 Miliar.
    • Sertifikasi profesi 128.534 siswa SMK dengan dana Rp 74,7 Miliar.
  • Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran:
    • Penerapan kurikulum di 171.030 sekolah dengan dana Rp 227,6 Miliar.
    • Penguatan pendidikan karakter dan ekskul untuk 17. 067 siswa dengan dana Rp 174,7 Miliar.
    • Beasiswa bakat dan prestasi untuk 9.612 siswa dengan dana Rp 28,26 Miliar.
    • Festival dan lomba untuk 30.200 siswa dengan dana Rp 338,18 Miliar.
    • Peralatan Pendidikan sebanyak 3.271 paket dengan dana Rp 373 Miliar.
  • Peningkatan tata kelola pendidikan:
    • Manajemen berbasis sekolah untuk 56.862 sekolah dengan dana Rp 73,8 Miliar.
    • Dapodik dan RKS untuk 218.113 sekolah dengan dana Rp 40,3 Miliar.
    • Penerapan SPM 548 daerah dengan dana Rp 16,0 Miliar.
• Klaster pariwisata membuka potensi daerah wisata dimana lokasi SMK berada dari 6 kegiatan revitalisasi SMK untuk mencapai sarana dan prasarana sekolah dengan berbasis teknologi.
• Strategi implementasi dilakukan untuk mencapai 3.300 SMK aliansi dan 1.700 SMK pengimbas dengan harapan dapat terealisasi dalam 5 tahun kedepan.
• Jumlah kepala sekolah TK-SLB sebanyak 311.933, guru 2.698.61, pengawas 25.860. Diantaranya ada yang belum memiliki sertifikat pengawas dan ada 208 kepala sekolah yang belum PNS.
• Jumlah guru di sekolah negeri sebanyak 2.179.714 guru dengan rincian guru PNS 60% dan bukan PNS 36%. Jumlah ini mengalami kenaikan.
• Terdapat sekolah di 1 daerah P3K dengan jumlah lulusan sebanyak 20, tetapi anggarannya hanya ada 10 sehingga mereka hanya mengambil 10, tetapi Kemendikbud selalu berkoordinasi dengan daerah tersebut terkait P3K.
• Penerimaan CPNS pada tahun ini dilakukan melalui 2 jalur, yaitu CPNS murni dan P3K murni.
• Kebutuhan guru tahun 2020 sebanyak 819 ribu, jika tidak ada pengangkatan terobosan guru besar-besaran. Maka akan adanya kelemahan dalam mengajar.
• Sebelumnya ada ide untuk guru-guru yang sudah pensiun akan ditarik lagi ke sekolah untuk mengajar, tetapi ada kendala peraturan yang bertabrakan dengan adanya kalimat "darurat guru". Jika komposisi guru seperti ini, sampai kapanpun proses mengajar akan terganggu.
• Dari 311.933 kepala sekolah, terdapat 230.029 kepala sekolah yang belum memiliki NUKS dan yang memiliki NUKS 81.904.
• Dulu sistem pelatihan ditarik ke pusat, setelah kepelatihan tidak bisa menjamin akan dipraktekkan atau tidak. Sekarang dengan berbasis zona, pusat hanya bertugas untuk menyiapkan instruktur. diklat PKP berbasis zona tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 814 Miliar yang berfokus pada 2.580 zona dan jumlah sasaran 23.220 KK.

Ditjen Kebudayaan

• Mempunyai 5 direktorat, yaitu Sejarah, Pelestarian cagar budaya, Kepercayaan Tuhan YME dan tradisi, Warisan dan diplomasi budaya, serta Kesenian.
• Terdapat 3 UU dalam mandat peraturan di bidang kebudayaan dan harusnya ada revisi UU karena sudah adanya perkembangan.
• Indeks pembangunan kebudayaan sangat rendah. Oleh karena itu, selama ini alat ukur kebudayaan sangat susah. Komposisi dari dimensi sudah dilakukan simulasi penghitungan.
• Target Capaian untuk kegiatan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) pada tahun 2019 adalah selesainya seluruh dokumen PPKD daerah Kab/kota dan provinsi sekitar 75% dari total 508 kota kabupaten.
  • Kondisi data PPKD Kab/Kota seluruh Indonesia: Dari 514 Kab/Kota, terdapat 339 Kab/Kota yang sudah menyusun dan 175 Kab/Kota yang belum menyusun.
  • Kondisi PPKD Provinsi seluruh Indonesia: Seluruh Provinsi sudah menyusun (34 Provinsi).
• Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) disusun sejak 22 Januari 2019 dengan mendorong peran serta 61 K/L/BUMN. Hingga 28 Agustus 2019, telah terkumpul Masukan dari 43 K/L/BUMN.
• RIPK adalah dokumen kebijakan budaya pertama yang digalang lewat gotong royong lintas instansi dalam skala sebesar ini.
• Pagu anggaran Ditjen Kebudayaan Tahun 2019 adalah Rp 1.792.343.598 dan Pagu anggaran tahun 2020 turun menjadi Rp 1.358.482.330.
• Rencana alokasi dana DAK non fisik BOP Museum dan Taman Budaya tahun 2020 sebesar Rp 141.700.000.000

Balitbang

• Balitbang adalah satuan utama pendidikan dan kebudayaan.
• Kegiatan prioritas pusat penilaian pendidikan:
  • Pengembangan bank soal.
  • Pelaksanaan penilaian pendidikan.
  • Pengembangan aplikasi penilaian pendidikan.
  • Penyusunan bahan kebijakan untuk perbaikan mutu pendidikan.
• Tingkat kognitif UN rendah, sehingga anak harus dibekali kognitif tingkat tinggi. Anak-anak jarang terlatih penalaran tingkat tinggi dan hanya hafalan saja padahal dalam kehidupan kita tidak menggunakan matriks tapi penalaran dari ilmu itu. Harapannya di ujian tahun depan, selain mengerjakan soal, anak-anak juga mengerjakan survei.
• Terdapat kegiatan yang stakeholder di balitbang dan sebagai pendukung di Balitbang.
• Akan ada pembekalan di era digital yang bisa digunakan untuk latihan oleh siswa dan guru.
• Bahasa Indonesia jauh lebih sulit dibaca oleh mesin dibanding bahasa Inggris. Hal ini kemungkinan karena yang digunakan bahasanya tidak baku dan singkatan-singkatan juga menyulitkan mesin.
• Kemampuan guru dalam menulis masih rendah, khususnya menulis soal.
• Pada tahun 2018, mata pelajaran TIK kembali dimasukkan. Namun jika dulu berorientasi microsoft office, saat ini digital.
• Topik penelitian yang dilakukan balitbang di tahun 2020 diantaranya adalah mengenai kebhinekaan.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (BPBP)

• Pada tahun 2019, BPBP telah mencetak 2.4 juta buku yang akan dikirimkan ke daerah-daerah 3T. Selain itu, sedang direncanakan 170 judul buku baru tahun ini yang masih dalam proses penilaian.
• Salah satu kegiatan BPBP bekerja sama dengan Perpusnas melalui gerakan "Mudik Asyik Baca Buku".
• BPBP telah melaksanakan uji kemahiran bahasa Indonesia, termasuk untuk warga negara asing.
• Revitalisasi adalah bahasa dan sastra yang masih bisa bertahan.
• Jumlah bahasa tahun 2018 ada 668 bahasa dengan tambahan dari Papua 40 bahasa, Papua barat 5 bahasa, Kalimantan utara 4 bahasa, Sulawesi barat 3 bahasa. Untuk mengetahui bahasa-bahasa tersebut dapat mengunjungi website petabahasa.kemdikbud.go.id
• Buku pendidikan yang dikembangkan sebanyak 66 judul dengan adanya pengembangan model buku peminatan sebanyak 22 judul dan untuk uji coba buku teks pelajaran 2018 sebanyak 44 judul.
• Untuk buku elektronik, terdapat 18 judul buku untuk SD, SMP kelas 7, dan SMA kelas 10. Buku elektronik memiliki 1010 judul buku dimana buku teks pelajaran terdapat 300 judul, buku nonteks pelajaran 610 judul, dan buku K/L 100 judul.
• Pagu anggaran BPBP adalah sebesar Rp 551.557.489.
• Terdapat isu penting di BPBP, yaitu penguatan regulasi, perlindungan bahasa daerah, ekonomi kreatif berbasis bahasa, laboratorium forensik kebahasaan, dan pemajuan sastra.
• Terdapat 5 kegiatan program utama perlindungan bahasa dan sastra, yaitu pemetaan bahasa dan sastra, kajian vitalitas, konservasi, revitalisasi, serta peta dan registrasi.
• Terdapat 5 program utama pengembangan bahasa, yaitu:
  • Penyusunan kamus vokasi dan kamus bidang ilmu (format cetak dan elektronik) untuk mendukung pendidikan vokasi. Target 10 kamus dengan rincian 5 kamus vokasi rumpun industri kreatif dan 5 kamus bidang ilmu.
  • Sidang komisi istilah dengan memadamkan istilah bidang ilmu ke dalam Bahasa Indonesia. Target 800-1.000 istilah/komisi.
  • Korpus Indonesia (KOIN) yang menyediakan data bahasa skala nasional yang dapat digunakan untuk penelitian kebahasaan. Target 5 juta kata.
  • Asialex 2020 yang menghimpun semua pakar leksikografi se-Asia yang akan dilakukan pada bulan Juni 2020.
  • Pengayaan kosakata bahasa Indonesia dengan menambahkan jumlah entri dalam KBBI dan pengembangan produk. Target 2.000 entri.
• Total anggaran pusat pembinaan bahasa dan sastra Rp 36.398.554.00 untuk program prioritas pusat pembinaan bahasa dan sastra.
• Program prioritas pusat perbukuan:
  • Buku pendidikan yang dikembangkan sebanyak 96 judul buku dengan biaya Rp 9.835.017.210.
  • Buku elektronik sebanyak 12 judul buku dengan biaya Rp 2.708.780.000.
  • Kebijakan dan standar perbukuan sebanyak 2 dokumen dengan biaya Rp 1.904.424.000.
  • Buku pendidikan yang dinilai sebanyak 980 judul buku dengan biaya Rp 16.393.770.000.
  • Dokumen pengawasan buku pendidikan sebanyak 5 dokumen dengan biaya Rp 2.377.170.000.
  • Sumber daya manusia perbukuan tersertifikasi dan terakreditasi sebanyak 5 dokumen dengan biaya Rp 7.159.955.500.
  • Sistem informasi perbukuan sebanyak 6 dokumen dengan biaya Rp 4.229.170.000.

Inspektorat Jenderal

• SDM pengawasan Itjen sebanyak 401, dan keahliannya sebagai berikut:
  • Internal auditor 92 orang.
  • Forensik 52 orang.
  • Manajemen risiko 60 orang.
  • Sistem informasi 2 orang.
• Isu penting di kementerian adalah merubah paradigma untuk lebih ke pendampingan dan konsultasi.