Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 -— Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Tanggal Rapat: 7 Jun 2018, Ditulis Tanggal: 5 Aug 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Kepala Perpustakaan Nasional RI

Pada 7 Juni 2018, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengenai Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2019. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Fikri Faqih dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 11:00 WIB. Sebagai pengantar rapat, Abdul Fikri mengatakan bahwa Komisi 10 DPR-RI ingin mendapatkan penjelasan mengenai arah dan kebijakan Perpusnas RI atas kenaikan pagu indikatif dan ingin mengetahui sandingan antar-deputi termasuk strategi yang dilakukan dalam rangka memenuhi target dalam RKP Tahun 2019. (ilustrasi: swara.tunaiku.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Perpustakaan Nasional RI
  • Visi dari Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan
  • Misi dari Perpustakaan Nasional Tahun 2015-2019 adalah terwujudnya layanan prima perpustakaan, perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa, dan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. 
  • Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Perpustakaan Nasional antara lain:
    • Terwujudnya layanan prima perpustakaan 
    • Terwujudnya perpustakaan sebagai pelestari khazanah budaya bangsa
    • Terwujudnya perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
  • Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia dianggap kurang produktif dan banyak komponen yang berpengaruh akibat dari kurangnya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, tidak mampu berinovasi, dan tidak mampu menggunakan teknologi informasi.
  • Berdasarkan perbandingan pagu indikatif, pagu anggaran tahun 2019 meningkat. Pada tahun 2017 pagu anggarannya sebesar Rp563.872.459.000. Tahun 2018 pagu anggarannya sebesar Rp572.040.837.000, dan pada tahun 2019 pagu anggarannya sebesar Rp730.775.563.000. Berikut rincian pagu indikatif berdasarkan program/kegiatan:

  • Arah kebijakan Perpustakaan Nasional tahun 2019 yaitu mengembangkan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, meningkatkan budaya gemar membaca, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian fisik, serta kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno. Berikut program dan kegiatan prioritas nasional tahun 2019:
    • Pandangan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar
    • Penerimaan layanan Pendidikan berkualitas
    • Penguatan literasi untuk kesejahteraan
    • Lisensi informasi terapan 
    • Pendampingan masyarakat untuk lisensi informasi
    • Pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
  • Target transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu pada tahun 2018 60 perpustakaan umum di 21 provinsi. Pada tahun 2019, 300 perpustakaan umum di 60 kabupaten di 21 provinsi. Berikut usulan dan fisik sub bidang perpustakaan tahun 2019:

  • Berdasarkan hasil analisa dari proposal yang masuk ke Perpusnas RI, Bappenas RI, dan Menteri Keuangan RI, memilih 3 program besar yaitu:
    • Renovasi gedung layanan perpustakaan provinsi/kab/kota sebanyak 50 unit perpustakaan
    • Pengadaan perabot kerja, penyimpanan koleksi, dan perlengkapan lainnya sebanyak 75 paket
    • Pengadaan perangkat TIK sebanyak 100 paket

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan