Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

• Payung dari masalah peningkatan mutu pendidikan dimulai dari sosialisasi hingga evaluasi.
• Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh Indonesia.
• Badan SNP (BSNP) ditugaskan mengembangkan dan mengevaluasi standar yang melibatkan stakeholders lain.
• Ada acuan akademik, hukum, dan empiris yang mendasari standar mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi.
• Lembaga yang mengevaluasi standar adalah Badan Akreditasi Nasional (BAN), sehingga ada keterkaitan yang erat antara BSNP dan BAN satuan pendidikan.
• Standar pendidikan ditetapkan untuk mengukur dan mengevaluasi mutu tingkat pendidikan yang ada. Standar bukan untuk penyeragaman.
• Dalam perjalanannya, dari 8 standar ada beberapa yang direvisi. Revisi terbaru SNP pada tahun 2014 dengan perubahan 4 standar.
• Sejak tahun 2003 hingga 2014, implementasi SNP dimulai dari kurikulum 2013, penuntasan kurikulum 2013 dan juga sertifikasi.
• Kewajiban penjaminan mutu tercantum dalam PP No. 19 Tahun 2005, terbagi dalam sekolah, Pemda, dan Pemerintah Pusat.
• Kewajibannya sudah tertera dengan beberapa tanggung jawab bersama.
• Penetapan standar, pemetaan mutu, perencanaan peningkatan mutu, implementasi dan evaluasi ada dalam satu kesatuan.
• BSNP menetapkan standar, BAN yang melakukan audit eksternal. Lalu, keluar rating A, B, dan C.
• Komponen yang digunakan adalah instrumen diagnostic, dengan rapor berisi rekomendasi dan solusi untuk sekolah.
• BAN sebagai penjaminan mutu eksternal, Kementerian menerapkan sistem penjaminan mutu, dibantu juga dari daerah.
• Kemendikbud akan fokus ke sistem aplikasi penjaminan mutu yang dilakukan BAN.
• Kemendikbud ingin mengetahui masalahnya dengan adanya aplikasi ini, bukan menilai atau memberi rating.
• Kemendikbud sedang mengejar waktu sampai tahun ajaran baru agar semua data sekolah bisa masuk.
• Dari 216.000 sekolah yang sudah terdaftar dan yang telah diproses 158.000 sekolah. Data yang lengkap ada pada 134.000 sekolah.
• Kemendikbud mempunyai data per provinsi. Setiap provinsi bisa di break down, contoh di Jawa rating paling rendah di Kabupaten Sampang.
• Spesifik melihat satu sekolah juga dapat dilakukan. Contoh: standar kompetensi lulusan dari SMA 1 Gresik.
• Dari pemetaan ini, Kemendikbud melakukan tindak lanjut. masalah yang paling sering adalah kualitas guru dan mutu sarana prasarana.
• Solusi yang Kemendikbud lakukan:
  • Untuk kompetensi guru dilakukan Dirjen GTK.
  • Standar mutu dilakukan Dikdasmen.
  • Masalah sarpras dilakukan oleh Pemda.
• Hingga April 2017, Kemendikbud baru dapat mengakreditasi 73,1% dari 8 standar mutu di semua jenjang pendidikan.
• Target capaian SNP hingga 2021 dengan keadaan asumsi sekarang diproyeksikan hanya bisa mencapai 72,5%.
• Untuk meningkatkan jumlah akreditasi di pendidikan non-formal, perlu segera adanya penambahan anggaran.
• Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dijadikan dasar 2014 adalah 44,75% dengan hasil tertinggi diperoleh oleh Jogja (52,23%) dan terendah Maluku (35,75%).
• Pedagogik (cara mengajar) menjadi masalah utama. UKG 2015 dilakukan untuk 2,7 juta orang, sementara tahun 2016 terjadi kenaikan yang signifikan, yakni hingga 66,05 orang (masalah utama pedagogik dibanding profesionalitas).
• BAN menyusun perangkat akreditasi yang terdiri dari instrumen, petunjuk, dan sistem penilaian akreditasi.
• Akreditasi based on SNP. Fokus pada 34 provinsi. Ada beberapa provinsi yang di bawah rata-rata nasional.
• Hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah adalah:
  • Standar kompetensi lulusan dan sarpras SD/MI. Kelemahan di standar kompetensi SD/MI adalah:
    • Siswa belum mendapat pelajaran seni dan lokal.
    • Tingkat sarpras yang masih kurang.
    • Kepemilikan laboratorium dan ruang ibadah.
    • Izin mendirikan dan penunjukkan bangunan sangat rendah.
• Untuk SMA/MA, standar sarpras harus mendapat perhatian lebih. Tapi, tiap tahun tetap ada peningkatan.
• Untuk SLB, yang paling rendah adalah standar prasarana.
• Untuk SMK, standar pemenuhan yang paling rendah adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan serta pengelolaan.