Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Harmonisasi Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)

Tanggal Rapat: 21 Mar 2017, Ditulis Tanggal: 30 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Kemenristekdikti

Pada 21 Maret 2017, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tentang Harmonisasi Program Studi Dokter Layanan Primer (Prodi DLP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Jawa Barat 11 pada pukul 10:31 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: http://www.dpr.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kemenristekdikti
  • Pemerintah wajib menjalankan tentang pendidikan kedokteran, agar lebih berkualitas. Bukan hanya Dokter Layanan Prima (DLP).
  • Etika profesi dan sumpah dokter juga diatur dalam PP tersebut.
  • Kemenristekdikti meminta Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi, sudah 7 kali pertemuan dan menyetujui.
  • Kemenristekdikti meminta Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi perihal DLP.
  • PB IDI mengusulkan agar ditunda dulu terkait norma DLP, yang lain tidak ada masalah.
  • Masih terdapat perbedaan pandangan terkait DLP dengan organisasi profesi, RPP sebaiknya disetujui semua pihak.
  • Kemenristekdikti berbicara dengan PB IDI, melibatkan Kemenkes juga. Tapi PB IDI belum bisa memberi masukan konkret.
  • Diusulkan Kemenko agar bisa disebut juga dokter keluarga DLP itu.
  • Bisa dilihat dari surat PB IDI, yang menjadi bahan diskusi, bahwa dalam mengakomodasi keinginan Pemerintah, harus mengubah dasar hukum DLP, artinya revisi UU 20 tentang kedokteran. Menghapus semua pasal tentang DLP di RPP.
  • Kemenristekdikti menyampaikan RPP kepada Presiden disertai penjelasan yang telah dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan PB IDI.
  • Telah disampaikan RPP ke Presiden tanggal 14 maret. Diharapkan April ini bisa diimplementasikan.
  • Begitu PP terbit, program DLP perlu disiapkan, regulasi teknis implementasinya perlu disiapkan.
  • Kemenrisstekdikti berharap dukungan politis Komisi 10 sebagai pemrakarsa UU 20.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan