Kepala Dinas (Kadin) Gunung Kidul

• Jumlah penduduk Gunung Kidul sebanyak 762.452 jiwa. Jumlah penduduk yang sekolah sampai SD 553 dan sekolah sampai SMP 143.
• Data siswa SD Gunung Kidul sebanyak 56.771. Untuk guru SD Kabupaten Gunung kidul jumlah Sumber Daya Manusianya (SDM) sangat kurang.
• Kadin meminta kedepannya peluang PNS guru bisa diperhatikan untuk wilayah Gunung Kidul.
• Usia anak SD 7-9 tahun sebanyak 19.210 orang. Siswa SMP 13-15 tahun sebanyak 38.250 orang. Siswa SMK sebanyak 32.863 orang.
• Anggota guru PNS sebanyak 2.862 dan non PNS sebanyak 1.852.
• Kualitas anak di Kabupaten Gunung Kidul secara personal ada yang juara 1 dalam UNBK di seluruh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
• Di Kabupaten Gunung Kidul, di setiap kecamatan terdapat TK.
• Permasalah lama di Gunung Kidul adalah ketersediaan sekolah untuk penduduk Gunung Kidul yang masih rendah.
• Pendidikan di Gunung Kidul membutuhkan dana sebesar Rp679.459 Miliar.
• Permasalahan lainnya adalah penyebaran sekolah tidak merata, jumlah guru PNS kurang, dan belum terpenuhinya standar layanan untuk pendidikan.
• Lama sekolah penduduk Gunung Kidul masih rendah, hanya 6-7 tahun (SD).
• Untuk memenuhi kebutuhan guru, hendaknya kebijakan moratorium tidak diberlakukan bagi guru.
• Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menambah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta penyederhanaan tata kelola, dan dilaksanakan ulang distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Walikota Batu

• Seluruh sekolah harus berkualitas dan berdaya saing, tidak boleh ada sekolah favorit. Sekolah harus merata dari kota hingga ke pegunungan.
• Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan wisata di Jawa Timur ini menjadikan pendidikan dan memberi fasilitas guest house untuk mahasiswa perguruan tinggi.
• Problemnya dalam sekolah-sekolah ingin ada fasilitas seperti laboratorium, lapangan, dan lain-lain.
• Anggaran daerah Batu sudah bisa menggratiskan seluruh sekolah negeri bahkan kalau mau swasta juga. Pemda Batu juga meningkatkan gizi dengan menambah program wajib minum susu tiap minggu.
• Permasalahan Pemda Batu adalah perpindahan sekolah dari sekitar kota Batu ke kota Batu.
• Pemda Batu ingin ada laboratorium pertanian, fasilitas olahraga dan lain-lainnya, seperti sekolah di daerah-daerah lain. Tapi di Batu ini sekolahnya kecil-kecil dan sedikit. Mau memperbesar harga tanahnya sudah mahal.

Kadin Batu

• Kurikulum 2013 yang belum maksimal dan di Batu masih menggunakan kurikulum 2006. Permasalahannya, kurikulum ini sangat kurang baik untuk pelaksanaan pendidikan di Kota Batu karena kekurangan guru. Hanya separuh sekolah di Batu yang memakai kurikulum 2013 dan ini merepotkan ketika UN.
• Dengan moratorium, rasio guru SD dan SMP sangat tidak seimbang. Banyak guru-guru pensiun dan tidak ada penggantinya, sarana prasarana tidak mendukung karena masih standar ruang kelas saja.
• Sekolah di Batu sudah melakukan boarding school dan full day school tetapi hanya beberapa sekolah saja. Penerapan full day school masih sulit karena banyak anak-anak yang ketika pulang sekolah pergi membantu orang tuanya.
• Saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kemarin, banyak anak-anak yang tidak mengerti sistem zonasi. Hal ini membuat banyak anak-anak yang tidak terserap sekolah negeri karena salah pilih.
• Kadin Batu meminta untuk Pemerintah membantu memberikan dana sebesar Rp120.000/bulan untuk SMA.
• Kota batu adalah kota wisata dan Sudin Batu berharap anak-anak bisa menjadi pemandu wisata cilik.
• Anak-anak yang masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jurusan pariwisata diberikan beasiswa.
• Sudin Batu juga memberi bantuan pendidikan bagi anak-anak yang kuliah di luar negeri yaitu Rusia, Perancis, Jepang, Filipina, dan lain-lain.
• Anak-anak di Batu dibiayai untuk SMP Rp120.000/bulan dan SMK Rp225.000/bulan. Anak-anak dibebaskan gratis masuk tempat rekreasi, minum susu murni 2 kali seminggu dan makan makanan bergizi satu kali seminggu, lalu dijemput dengan menggunakan APV untuk anak yang bertempat tinggal di pinggiran oleh Walikota.
• Data yang dari Sudin Batu adalah data kumulatif, sedangkan data yang diterima anggota DPR berasal dari Kemendikbud.

Walikota Ternate

• Terkait dengan UU No. 6 tentang Desa, Kelurahan dan Kecamatan, di Ternate terdapat 20 wilayah dengan jarak cukup jauh.
• Beberapa Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Ternate bermasalah dengan listrik dan air yang belum cukup memadai.
• Setiap kelas harus mempunyai 20-25 murid, tetapi di Kelurahan muridnya hanya 10-15 orang. Apabila tidak membuka sekolah, semangat sekolah masyarakat menjadi kecil.
• Pemda masih sangat kekurangan guru bimbingan konseling tingkat SD dan SMP.
• Pengadaan buku kurikulum 2013 masih sangat kurang sehingga di Ternate belum bisa menerapkan kurikulum 2013.
• Terkait dengan tunjangan profesi tahun 2016, 2 bulan masih belum terbayar. Guru-guru di Ternate banyak yang belum digaji. Hal ini sangat berpengaruh karena guru-guru mengajar cukup jauh di daerah-daerah.
• Masalah tunjangan profesi S1, harus ada kebijakan sendiri untuk menunjang karirnya.
• Masih banyak guru yang belum menguasai penggunaan IT dan masih banyak guru yang terkendala kenaikan pangkatnya.
• Masih minim pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, kurangnya gedung sekolah juga menjadi kendala. SMP dan SMA pun memiliki masalah infrastruktur yang sama.
• Masalah tenaga pendidik, yaitu PNS. jumlah guru di Ternate, baik yang PNS dan non PNS cukup banyak.
• Sejak 2010, Pemda telah mengalokasikan BOS daerah. Tahun 2017, siswa SD mendapatkan Rp35.000/anak dan siswa SMP Rp75.000/anak.

Bupati Lampung Timur

• Mengenai masalah pendidikan, yaitu masalah infrastruktur yang fokusnya lebih kepada kurangnya kursi di SD. Lampung Timur kekurangan kursi sekolah dan kurang gedung. Pada Kabupaten di pedesaan, profesi guru seolah-olah menjadi pilihan akhir. Kalau jadi guru cuma karena pelarian, maka saat mengajar itu tidak maksimal. Bidang pendidikan mempunyai persoalan personal.
• Jadi, ada Non-Governmental Organization (NGO) yang setiap kali ada pembangunan dan dana BOS cair, NGO itu sudah ikut campur. Persoalan NGO ini kedengaran sederhana, tapi keberadaannya malah membuat warga takut.
• Banyak siswa yang seharusnya lanjut sekolah (usai sekolah), tetapi tidak bisa lanjut sekolah karena kurangnya kursi.
• Di desa, lulusan manapun dan jurusan apapun, profesi terakhirnya adalah guru.
• SMP dan SMA pun memiliki masalah infrastruktur yang sama.
• Ada juga masalah di bidang eksternal pendidikan, persoalan ini agak serius. Ketakutan ini dialami oleh para kepala sekolah karena banyaknya tekanan eksternal.
• Pemda berharap Pemerintah fokus pada penyediaan sarana dan prasarana sekolah karena jarak antar sekolah sangat jauh dan membuat kesulitan melakukan pengawasan.
• Kepala sekolah takut jika mendapatkan KIP karena non Pemerintah sering berinteraksi pada sekolah-sekolah tersebut.
• Masalah pekerjaan di Lampung Timur adalah generasi muda lebih tertarik menjadi guru dengan gaji yang rendah dibanding menjadi petani.
• Pemda Lampung Timur berharap SMA dan SMK kembali kewenangannya pada Kabupaten.

Kadin Lampung Timur

• Jumlah guru di Lampung Timur ada 18.000 guru dan yang bersertifikasi ada 4.874 guru.
• Salah satu permasalahan berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan dasar adalah tidak adanya kesempatan mengirimkan guru untuk mengikuti diklat pelatihan untuk guru-guru kami.
• Saat ini dari 164 SMP, hanya 76 sekolah yang memakai kurikulum 2013 karena belum ada sarana prasarana sekolah.

Walikota Garut

• Masalah pendidikan adalah masih rendahnya angka rata lama sekolah dan belum meratanya bantuan operasional sekolah yang diterima serta kurangnya tingkat kesejahteraan guru. Selain itu, juga kurangnya guru di daerah garut.

Kadin Tegal

• Sudin Tegal memberi bantuan komputer untuk sekolah-sekolah di Tegal. Dengan datangnya Komisi 10 di wilayah Tegal, ini membawa semangat baru bagi pembangunan pendidikan.
• Dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang zonasi di masing-masing wilayah, diharapkan mutu pendidikan menjadi merata.
• Angkutan umum untuk memfasilitasi siswa untuk sekolah.
• Penyelenggaraan pendidikan dasar masih sangat kurang.
• Angka Partisipasi Kasar (APK) 120 dan Angka Partisipasi Murni (APM) 120.
• Tegal kekurangan 270 guru dan sampai sekarang masih belum bisa terpenuhi.
• Sarana prasarana di Kabupaten Tegal cukup baik. Permasalahan hanya pada UNBK dan Walikota meminta untuk tahun 2018, semua sekolah sudah bisa mengikuti UNBK.
• Masalah lain yaitu kurangnya koordinasi pendidikan antara daerah dengan Provinsi, jadi Sudin langsung mengajukannya ke pusat.
• Kurangnya pemerataan peserta didik berdasarkan zona di wilayah Kecamatan.
• Masih banyak SD yang belum terisi full karena kurangnya guru.

Dinas Pendidikan Klungkung

• Pemda Klungkung membuat inovasi dalam bidang pendidikan dengan membuat program “Klungkung mengajar” dengan mengajak para relawan yang merupakan turunan dari program “Indonesia Mengajar”.
• Di Klungkung banyak anak-anak yang tidak PAUD dan TK. Anak-anak langsung masuk ke SD. TK Negeri hanya ada 5, maka rata-rata tidak bisa melanjutkan ke SD yang berbayar.
• Angka partisipasi murni SD dengan SMP di Klungkung adalah 88,89%.
• Di bidang pendidikan, kurang dari segi perpustakaan, UKS, sarana olahraga, dan komputer untuk ujian yang berbasis komputer.
• Solusi yang Pemda buat adalah pembangunan UKS, sarana olahraga, kemudahan transportasi gratis, pembuatan perpustakaan, dan pelayanan yang maksimal untuk seluruh siswa.
• Siswa berjarak dengan sekolah sejauh 5 km, maka harus ada peningkatan prasarana dan sarana.
• Pemda di Kabupaten juga mengusulkan untuk mendirikan 3 SMK lagi. Untuk anggarannya, Pemda membutuhkan dana Rp22,60 Miliar. Anggaran Pemda 20% di luar dari anggaran belanja tidak langsung.

Bupati Klungkung

• Pemda kekurangan guru mata pelajaran di SD.
• Untuk penambahan jumlah SMP membutuhkan dana Rp8,6 Miliar, untuk ruang kelas membutuhkan Rp7,7 Miliar, penambahan guru membutuhkan Rp11,3 Miliar, UKS membutuhkan Rp 2,7 Miliar, perpustakaan Rp2,9 Miliar, renovasi ruang kepala sekolah Rp18,5 Miliar, UN CBT Rp3,6 Miliar, pemberdayaan angkutan umum untuk memfasilitasi siswa untuk sekolah.