Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN)

• Permasalahan
  • Pengumuman penerimaan beasiswa lebih lambat daripada pengumuman penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi
  • Mahasiswa diminta untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau mengundurkan diri dari kampus tujuan sebelum pengumuman penerimaan beasiswa
  • Banyak kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri  (BPPDN) tahun 2019
• Dampak BPPDN 2019
  • Mahasiswa membawa keluarga pindah ke kampus tujuan karena optimis mendapat beasiswa
  • Mahasiswa mendapatkan uang untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan hidup bersama keluarga di perantauan dari tabungan, pinjaman, dan menjual aset
  • Berdasarkan data Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) 2019, maka 397 calon doktor terancam putus kuliah karena tidak adanya solusi yang diberikan Pemerintah
  • Bahwa anggota AMDN 2019 sebagian besar tidak dapat pulang mengajar di home base masing-masing karena sudah diberikan surat tugas belajar dari kampus walaupun belum mendapat beasiswa dan seluruh tunjangan dihentikan
  • Bahwa tidak sedikit anggota AMDN 2019 terpaksa pulang kampung dengan rasa malu karena tidak ada dana untuk biaya hidup dan membayar UKT
• Permohonan AMDN 2019
  • Komisi 10 mendesak Kemendikbud memberikan bantuan dana pendidikan untuk semester 1 dan 2 bagi mahasiswa angkatan 2019 yang mempunyai nomor registrasi BPPDN yang belum mendapat pembiayaan
  • Komisi 10 mendesak Kemendikbud memberikan beasiswa on-going pada semester 3 bagi mahasiswa angkatan 2019 dengan prioritas yang memiliki nomor registrasi BPPDN
• Mahasiswa mendapatkan uang untuk membayar dan hidup bersama keluarga di perantauan dari tabungan pinjaman dan penjualan aset ini memang benar, ada teman kami yang dari Papua itu sudah menjual mobilnya.
• Berdasarkan data AMDN 2019, saat ini 397 calon doktor terancam putus kuliah karena tidak adanya solusi yang diberikan Pemerintah. Kami sudah mendaftar beasiswa BPPDN dan sudah mempunyai nomor registrasinya. Kami juga mengumpulkan semua nomor registrasi BPPDN dari anggota kami sebagai bukti bahwa kami memang masuk dan sudah mendaftar BPPDN, namun tidak dapat. 
• Anggota AMDN 2019 sebagian besar tidak dapat pulang mengajar di home base masing-masing karena sudah diberikan surat tugas belajar dari kampus padahal syarat pemberian tugas belajar itu adalah harus mendapatkan beasiswa.
• Bagi kami yang dari kampus swasta ada yang gajinya Rp1.600.000, kami yang sudah mengharapkan beasiswa tetapi ternyata tidak dapat kemudian merantau dengan gaji pokok segitu kalau di Jakarta buat biaya sewa tempat tinggal mungkin dapat yang kamarnya kecil, dan bahwa tidak sedikit anggota kami terpaksa pulang kampung dengan rasa malu karena tidak ada dana untuk hidup merantau.

Ketua Aliansi Mahasiswa Doktor Seluruh Indonesia (AMDI)

• Pernyataan Sikap AMDI 2018
  • SDM Unggul Indonesia Maju. Tagline ini menggema di Gedung Nusantara pada Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo menyambut HUT RI ke-74 dihadapan anggota MPR-RI. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan tantangan persaingan global harus dihadapi Indonesia dengan menyiapkan SDM yang unggul sehingga Indonesia dapat melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Pembangunan SDM adalah prioritas utama pemerintahan Jokowi pada periode kedua. Dalam pidato penyampaian visi pemerintahan keduanya dalam acara bertajuk Visi Indonesia di Sentul, Bogor pada 17 Juli 2019, Presiden memastikan bahwa kualitas pendidikan akan ditingkatkan dengan salah satunya memastikan pemerintah akan hadir dan memfasilitasi serta membantu pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta SDM Indonesia.
  • Peran Perguruan Tinggi dalam manjawab tantangan Indonesia, menyiapkan SDM unggul sangat vital. Perguruan tinggi merupakan salah satu garda terdepan dalam memimpin arah gerak Indonesia dengan inovasi dan riset, serta menyiapkan arus besar anak muda dalam bonus demografi Indonesia siap menjawab tantangan yang ada lewat pendidikan di perguruan tinggi yang berkualitas.
  • Kenyataan berkata lain, ribuan dosen yang telah mendaftar pendidikan Doktor di berbagai universitas terbaik di Indonesia harus menelan pil pahit bahwa pada tahun 2018, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang membawahi dosen di Indonesia tidak membuka beasiswa bagi pendidikan doktor. Alternatif pembiayaan yang disediakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) lewat Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) juga sangat sulit (bahkan hampir mustahil) diakses. Jeda pembukaan masa pendaftaran yang mendekati Libur Besar dan Cuti Bersama idul Fitri dan syarat lainnya membuat BUDI sepi pelarnar. Tercatat, penerima beasiswa doktor tahun 2018 hanya berjumlah 78 orang, jauh dari target Pemerintah untuk mencetak 14.000 doktor baru pada tahun 2019 (Dir SDM Dikti , 2017)
  • Tidak adanya fasilitas beasiswa yang disediakan negara, membuat ribuan dosen yang sekarang sedang menempuh pendidikan dokter angkatan 2018 terancam. Ketiadaan beasiswa ini membuat dosen yang sekarang sedang pendidikan doktor kehilangan fokus. Alih-alih berfokus pada riset, inovasi dan novelty yang akan dihasilkan, mahasiswa doktor diharuskan memikirkan masalah pendanaan pendidikan. Ketiadaan beasiswa juga membuat ancaman putus pendidikan akibat kehabisan dana menjadi semakin besar. Tidak hanyak pukulan bagi mahasiswa yang bersangkutan, penyelenggara putus pendidikan doktor juga akan membuat peringkat program doktor akan semakin sulit bersaing secara global. Efek jangka panjang masalah-masalah tentang beasiswa dan pendanaan pendidikan untuk doktor ini akan membuat dosen semakin tidak berminat melanjutkan pendidikan.
  • Perjuangan mahasiswa doktor angkatan 2018 menuntut negara hadir dalam memfasilitasi pendidikan mahasiswa doktor telah dilakukan sejak September 2018. Berbagai audiensi, rapat, percakapan pribadi, aksi massa kepada pihak Kemenristek, DPR, KSP, Kemenkeu, dan banyak lagi sedikit menemui titik terang dengan dikeluarkannya Surat Penetapan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor B/2620/D3.2/KD.02.00/2019 tentang Persetujuan Penetapan Dosen Penerima Bantuan Dana Beasiswa Satu Semester bagi Mahasiswa Program Doktor (S3) Dalam Negeri Angkatan 2018 Tahun Anggaran 2019. SK yang dikeluarkan cukup menjadi penambah darah bagi mahasiswa pada semester 3 yang sedang berjalan.
  • Bantuan studi satu semester hanya batas pada Semester 3, sehingga pada Semester 4 banyak rekan-rekan mahasiswa doktor 2018 harus melakukan cuti kuliah
• Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dosen-dosen dari seluruh Indonesia yang sedang menempuh pendidikan doktor angkatan 2018 berhimpun dalam Aliansi Mahasiswa Doktor Indonesia (AMDI) menuntut:
  • Meminta Komisi 10 DPR-RI untuk berkoordinasi dengan Kemendikbud, Kemenkeu, dan Bappenas agar secepatnya menetapkan pengusulan anggaran tambahan beasiswa on-going yang berjumlah Rp114 Miliar dengan jumlah 1.522 mahasiswa baik angkatan tahun 2018 maupun 2019.