Prof. Agus Purwadianto

• Dokter Layanan Primer (DLP) adalah pintu masuk pertama pada upaya kesehatan perorangan, sehingga pelayanan yang sifatnya umum dapat ditangani disini.
• Jumlah DLP yang hanya 32%, lebih sedikit jika dibandingkan dengan dokter spesialis sebesar 68%. 
• Dokter spesialis memiliki reputasi tinggi dan lebih nyaman waktu luangnya, sehingga memiliki waktu kontak yang sedikit.
• Walau pengertian DLP dan spesialis setara, secara sosiologis akan ada layer baru dengan adanya DLP.
• Politik Pemerintah kurang affirmative pada pelayanan primer.
• Fungsi utama DLP adalah pencegahan, pembedahan minor, dan lain-lain.
• Intinya, dengan adanya DLP akan terbentuk suatu sistem yang terintegrasi dan mampu berkolaborasi. Namun anehnya, DLP tidak menempati satu slot secara proporsional untuk dibahas.
• Seharusnya definisi layanan primer harus masuk di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah seharusnya mengajukan pengakuan langsung.
• Pembahasan DLP menimbulkan kontroversi.

Prof. Budi Sampurna

• Tidak seluruh dokter harus menjadi DLP, ia diperbolehkan memilih DLP atau spesialis.
• Belum adanya kemampuan untuk menguraikan dengan baik perbedaan antara DLP di bidang Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), karena di undang-undang hanya pokoknya saja. Oleh karena itu, di dalam PP harus diuraikan.
• Dokter primer seharusnya dapat menyelesaikan 85% persoalan kesehatan. Akan menjadi bagus jika target itu mampu dicapai.
• Antara Kemendikbud dan Kemenkes sudah membentuk tim tentang pendidikan layanan primer. Secara sosiologis, sejak tahun 2013 sudah dibentuk tim untuk membahas bersama terkait DLP.
• Terdapat buku IDI berjudul Peranan dan Kedudukan DLP. Namun, setelah kepengurusan IDI yang baru, IDI tidak menyetujui apa yang ditulis di buku tersebut. Mungkin karena dinamika yang menimbulkan perbedaan, sehingga perlu didiskusikan ulang bersama.
• Di dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, terkait DLP hanya sedikit pokok-pokok yang diaturnya. DLP harus diatur lebih rinci.
• Definisi DLP juga masih belum tuntas. 
• Prodi DLP dapat dilaksanakan jika semuanya sudah siap.
  

Prof. Laksono Trisnantoro

• Ketika menyusun Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, terdapat niat persiapan Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menyaring pasien di berobat di layanan primer untuk tidak ke rumah sakit.
• Jenis DLP dapat macam-macam, seperti layanan keluarga, perusahaan, boarding school, dan lain-lain.
• Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah berjalan, jika tidak mempunyai DLP yang memiliki ijazah master, Indonesia akan kalah dengan negara tetangga.
• IDI dan KII sudah menolak Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, karena undang-undang ini sangat reformis.