Wali Kota Lampung

• Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Lampung menambah daya tampung murid sebesar 40%-50%. Tidak hanya biaya sekolah, tapi juga menggratiskan seragam, buku, dan tas.
• Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Lampung menambah daya tampung lagi sebesar 60%-70%. 
• Pemerintah Kota Lampung juga menyekolahkan guru yang belum Sarjana (S1) dan Magister (S2).
• Setiap tahun jumlah guru di Kota Lampung masih kurang, meskipun sudah dilakukan pengangkatan sebanyak 250 guru setiap tahunnya, ternyata masih tidak seimbang dengan guru yang pensiun.
• Rasio perbandingan guru dan siswa 1:48. 
• Kota Lampung tidak menerima guru dari kota lain. Padahal, Lampung menjadi Ibu Kota Provinsi. 
• Wali Kota Lampung memohon kepada Komisi 10 DPR-RI untuk membantu menambah jumlah guru di Lampung, karena Lampung masih kekurangan guru. 
• Ruang kelas masih kurang, dana dari Pemerintah Pusat sangat kecil. Sedangkan, setiap tahunnya murid selalu bertambah. 
• Wali Kota Lampung memohon kepada Komisi 10 DPR-RI agar Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Lampung ditambah.
• DAK Pendidikan di Provinsi Lampung 5 (lima) tahun terakhir:
  • Tahun 2012 Rp17 Miliar
  • Tahun 2013 Rp18 Miliar
  • Tahun 2014 Rp28 Miliar 
  • Tahun 2015 Rp29 Miliar
  • Tahun 2016 Rp15 Miliar
• Honor guru honorer di Lampung sebesar Rp200.000/bulan untuk kurang lebih 8.000 guru.
• Wali Kota Lampung berencana akan mengggratiskan pendidikan di Lampung.
  

Wali Kota Bima

• Permasalahan umum pendidikan di Indonesia semuanya sama, yaitu meminta DAK Pendidikan ditambah.
• Pemerintah Kota Bima sedang mengoptimalisasikan website resmi untuk bidang pendidikan. 
• Neraca pendidikan sangat membantu daerah untuk melakukan inovasi pengembangan.
• Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Bima baru saja kena musibah banjir yang membuat semua sarana dan prasarananya habis. 
• Banjir yang menimpa sekolah-sekolah kedalamannya mencapai 1,5 hingga 2 meter. 
• Sampai saat ini, bantuan dari Gubernur belum datang. Padahal, kejadiannya sudah sebulan yang lalu. 
• Kondisi pendidikan di Kota Bima yang serba keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana, saat ini sudah berjalan normal, meskipun banyak murid yang tidak pakai seragam sekolah.
• Alokasi DAK Pendidikan selama 5 (lima) tahun terakhir untuk Bima tidak meningkat, melainkan semakin menurun yang diikuti dengan jumlah murid yang terus bertambah.
  

Bupati Ciamis

• Permasalahan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dari dulu selalu mengenai sarana dan prasarana, serta penyediaan guru.
• Di Ciamis, tingkat kerusakan sarana dan prasarana pendidikan untuk SD sebesar 12%, dan SMP sebesar 17%.
• Di daerah meskipun sudah dipenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya, dan dibantu Dana BOS serta sertifikasi, ternyata masih ada 1 (satu) sekolah yang PNS-nya hanya 1 (satu), yaitu hanya Kepala Sekolah-nya saja, sisanya masih honorer.
• Bupati Ciamis tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS, juga menambahkan insentifnya. Fasilitas guru honorer sangat terbatas dan tidak manusiawi untuk seseorang yang mencerdaskan penerus bangsa.
• Mengenai DAK, Bupati Ciamis setuju agar Pemerintah memberikan insentif lebih untuk Pendidikan dan Kesehatan.
• Pada tahun 2016, Ciamis mendapatkan DAK Pendidikan sebesar Rp9 Miliar, dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp26 Miliar.
• Bupati Ciamis mengusulkan terkait sertifikasi jangan masuk APBD, karena fitnahnya luar biasa. Pemerintah Kabupaten harus membayar Rp80 Miliar untuk 1 triwulan dan hanya dibayarkan Rp7 Miliar.
• Kebutuhan untuk guru di Ciamis sebanyak 1.287 guru. Jika tidak ada penambahan guru lagi, Ciamis akan kekurangan guru, karena banyak yang akan pensiun.
• Bupati Ciamis yakin di tahun 2017 ini akan ada Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tidak ada PNS-nya. 
• Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) juga harus mendapatkan perhatian, karena ada SDN yang tidak mempunyai guru untuk mata pelajaran PAI. 
  

Bupati Pekalongan

• Secara umum kondisi pendidikan di Pekalongan hampir sama dengan yang lainnya.
• Bupati Pekalongan melihat tren DAK Pendidikan turun. Ia husnudzon agar aspirasinya dapat didengar untuk penambahan DAK Pendidikan.
• Di Pekalongan masih ada disparitas antara kota dan daerah terpencil. 
• Guru harus mempunyai intensif khusus. 
• Pemerintah harus memperlakukan secara khusus bagi pendidikan di daerah 3T, khususnya yang berkaitan dengan guru.
• Mendapatkan nilai 6 (enam) di Jakarta, di Pekalongan bisa mendapatkan nilai 10 (sepuluh). Oleh karena itu, pentingnya standardisasi sertifikasi pendidikan.
• Bupati Pekalongan berharap agar DAK Pendidikan dapat ditambahkan untuk menambahkan jumlah guru sehingga kita dapat mengatasi keterlambatan pendidikan.
  

Bupati Brebes

• Permasalahan di Brebes sama dengan kabupaten lain, terkait sarana dan prasarana, serta ketersediaan guru. 
• Guru SD dan SMP di Brebes ada 10.884 orang, yang sudah sertifikasi sekitar 85,4%. Sebagian guru masih honorer dan sudah berkali-kali menuntut untuk dijadikan PNS.
• Wilayah Brebes terbagi 3 (tiga), yaitu Bagian Utara Pantai, Tengah Daratan, dan Selatan Perbukitan. 
• Sebanyak 1.345 SMP/MTs dalam kondisi sarana dan prasarana yang baik. 
• Terkait pola koordinasi data sarana dan prasarana yang rusak antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pusat, diperoleh dari Dapodik. Lalu, dipegang Dinas Pendidikan, dan dibuat Peraturan Bupati dengan indeks kerusakan.
• Bupati Brebes merasakan ketidakefisienan data Dapodik. Di tahun 2017, Pemkab akan membuat sistem elektronik untuk pendataan.
• Pemkab Brebes memilih 4 (empat) sekolah yang menjadi tenaga ahli/konsultan untuk mendata potensi kerusakan di SD-SMP. Konsultan tersebut menganalisis dan merekomendasikan solusi untuk sarana dan prasarana pendidikan di Brebes. 
• Pemkab Brebes sediakan dana Rp300 Juta bagi para konsultan.
• Data yang dimiliki Tim Konsultan akan diberikan pada Tim Sarana dan Prasarana di web ppkbrebes.com
• Fungsi Neraca Pendidikan digunakan sebagai acuan untuk meningkat kinerja dan mutu untuk neraca pendidikan. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menggali informasi dan sebagai acuan penetapan keputusan. Neraca tersebut meningkatkan sinergi antara Pemerintah dan ekosistem pendidikan.
• Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Brebes saat ini, yaitu sebanyak 2003 sekolah rusak ringan, 780 sekolah rusak sedang, 423 sekolah rusak berat, dan 107 sekolah rusak total.
  

Bupati Garut

• Ruang kelas untuk SD di Garut ada 1.508 dimana 40% dalam keadaan baik, dan 60% dalam keadaan rusak.
• DAK Pendidikan tahun 2016 untuk Garut hanya Rp4,2 Miliar. 
• Bupati Garut sudah melakukan pendekatan kepada kementerian terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada.
• Pemkab Garut tidak mempunyai perencanaan DAK, karena dana yang turun tidak pasti. Maka, APBD menjadi solusi bagi keterbatasan dana. 
• Bupati Garut mengusulkan agar sertifikasi tidak masuk ke APBD. 
• Gaji pegawai hanya Rp900 Miliar, sedangkan harus menambah jumlah sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan jumlah guru yang ada.
• Pemkab Garut mulai mengembangkan boarding school, dananya Rp7 Miliar. Selama Ini, full day school, tapi sarana dan prasarananya tidak mencukupi. Untuk boarding school, 5 (lima) sekolah digabung dan akan dibangun. Rencananya, Juli 2017 akan selesai pembangunannya, dananya dari APBD.
  

Bupati Lahat

• Dana pendidikan dari APBD tidak sepenuhnya digunakan untuk renovasi dan membangun kelas baru.
• Tahun 2016 yang lalu, Pemkab Lahat mendapatkan APBD sebesar Rp1,7 Triliun, dimana alokasi untuk pendidikan sebesar Rp7,9 Miliar. 
• Bupati Lahat memohon DAK Pendidikan tahun 2017 ditambah.
• Tahun 2016, Pemkab Lahat mendapatkan DAK Pendidikan sebesar Rp42,7 Miliar. Tahun 2017 ini, Pemkab Lahat menbutuhkan Rp104,9 Miliar, tetapi DAK yang didapatkan hanya Rp12,7 Miliar.
  

Bupati Kupang

• Bupati Kupang mendukung kualitas pendidikan yang baik ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, tapi nyatanya sarana dan prasarananya sampai saat ini masih memprihatinkan.
• Bupati Kupang menyampaikan kekurangan tenaga pendidik untuk tingkat SD-SMP sekitar 1.000 guru. 
• Indonesia sudah merdeka 71 tahun yang lalu, tapi sarana dan prasarana pendidikannya sampai detik ini masih memprihatinkan.
• Bupati Kupang meminta DAK Pendidikan jangan diturunkan, melainkan dinaikan. 
• Petunjuk teknis juga harus jelas dan selesai tepat waktu. Jika kita berkomitmen untuk mutu pendidikan yang lebih baik, maka semua hal harus diperhatikan, khususnya guru dan sarana prasarana penunjangnya.
• Sebanyak 1.300 orang dibiayai untuk belajar di LPTK Kupang untuk mengambil S1 Keguruan. 
• Program Indonesia Pintar (PIP) di Kupang bermasalah. Sebanyak 49.000 orang belum diverifikasi oleh Kemendikbud. Sekolah tidak diberikan rekomendasi, karena bertabrakan dengan petunjuk teknisnya. 
• Bupati Kupang menghargai niat baik Pemerintah, tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang ada.
• DAK Pendidikan yang ada hanya untuk tingkat SD-SMP-SMA, sedangkan untuk Paud/TK belum mendapatkan perhatian.
• Paud/TK sebagai pembentukan dasar karakter anak perlu mendapatkan perhatian Pemerintah.
• Bupati Kupang meminta tolong kepada Mendikbud membuat Juknis untuk 3 (tiga) tahun sekali, karena dengan membuat Juknis setiap tahunnya akan menghabiskan anggaran yang banyak.