Rangkuman Terkait
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Daya Serap APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2018, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
Tanggal Rapat: 19 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 19 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Menteri Pemuda dan Olahraga
Pada 19 Juni 2019, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) mengenai Daya Serap APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2018, dll. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Djoko U dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 11:55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan kesekretariatan, raker dihadiri oleh 41 dari 55 anggota Komisi 10 DPR RI dan sudah kuorum sesuai Pasal 1 ayat 1 tentang Tata Tertib.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) - Imam Nahrowi
- Agenda utama rapat kerja:
- Daya serap APBN tahun 2018.
- Daya serap pelaksanaan APBN kuartal I tahun 2019.
- Pembahasan RKA-K/L dan RKP-K/L tahun 2020.
- Kemenpora juga mengusulkan untuk membahas revisi anggaran antar program untuk pemenuhan dukungan kesekretariatan.
- Anggaran Kemenpora pada 2018 adalah sejumlah Rp 9.434.847.434.000. Perubahan anggaran tersebut disebabkan karena adanya kepentingan untuk penambahan anggaran BA-BUN untuk penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games.
- Daya serap tahun 2018 adalah 82,7%.
- Kemenpora dalam pagu alokasi anggaran (definitif) TA 2019 mendapatkan anggaran sebesar Rp 1.951.091.970.000 yang terbagi dalam 7 satker pusat dan 34 satker dekonsentrasi dengan daya serap kuartal I hingga pertengahan kuartal II tahun 2019 per 17 Juni 2019 mencapai 17,66%. Beberapa poin penjelasannya adalah sebagai berikut:
- Dalam pelaksanaan anggaran, selalu terdapat kehati-hatian, melakukan langkah-langkah strategis percepatan (akselerasi) penyerapan APBN TA 2019 dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi, ketentuan peraturan yang berlaku dan sesuai target yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2019.
- Pada kuartal I, kegiatan-kegiatan banyak yang bersifat persiapan, sedangkan pelaksanaan kegiatan sebagian besar terjadwal secara internasional dan nasional pada semester II tahun 2019.
- Beberapa kegiatan besar yang menggunakan anggaran besar pada semester II, yakni:
- Event kepemudaan: Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda (HSP), Paskibraka, Jambore Pemuda Indonesia (JPI), Kegiatan kepemudaan, Penghargaan bagi pemuda, termasuk Kota/Kabupaten Layak Pemuda.
- Event keolahragaan: SEA Games Filipina, termasuk pengiriman kontingen dan bonus, FORNAS, Peparpenas di Papua, Pelaksanaan Hari Olahraga Nasional (Haornas), Indonesia Open Xtreme Championship (IOXC).
- Event-event nasional dan internasional tersebut merupakan hasil kesepakatan nasional maupun internasional.
- Realisasi anggaran kuartal I dan pertengahan kuartal II TA 2019 (dalam Rp):
- Sekretariat: Pagu 273.341.412.000, Realisasi (per 17 Juni 2019) 97.430.079.580 (36,51%).
- Deputi pemberdayaan pemuda: Pagu 84.364.700.000, Realisasi (per 17 Juni 2019) 18.935.406.488 (12,96%).
- Deputi pengembangan pemuda: Pagu 202.872.100.000, Realisasi (per 17 Juni 2019) 30.538.798.166 (15.05%).
- Deputi pembudayaan olahraga: Pagu 284.129.450.000, Realisasi (per 17 Juni 2019) 20.863.147.486 (7,34%).
- Deputi peningkatan prestasi olahraga: Pagu 950.325.608.000, Realisasi (per 17 Juni 2019) 146.403.077.325 (15,4%).
- UPT: Pagu 14.858.700.000, Realisasi (per 17 Juni 2019) 3.299.777.040 (22,01%).
- BLU LPDUK: Pagu 26.000.000.000, Realisasi (per 17 Juni 2019) 6.707.561.821 (25,8%).
- Total satker: Pagu 1.836.891.970.000, Realisasi (per 17 Juni 2019) 316.147.847.906 (17,21%).
- Dana dekonsentrasi: Pagu 114.200.000.000, Realisasi (per 17 Juni 2019) 27.436.625.232 (24,03%).
- Total Kemenpora: Pagu 1.951.970.000, Realisasi (per 17 Juni 2019) 344.523.446.308 (17,66%).
- Mengenai sasaran pengentasan kemiskinan, Menpora akan membangun kepemudaan dengan mencapai target 55,33% pada tahun 2020.
- Pagu indikatif Kemenpora TA 2020 berdasarkan surat bersama Menkeu dan Men PPN/Kepala Bappenas No. S-338/MK.02/2019 dan B-241/M.PPN/D.8/KU.01.01/2019 tanggal 29 April 2019 perihal pagu indikatif belanja K/L TA 2020. Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 1.487.676.155.000 dengan rincian:
- Fungsi pelayanan:
- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian pemuda dan olahraga Rp 285.859.045.000.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian pemuda dan olahraga Rp 7.280.938.000.
- Fungsi pendidikan:
- Program kepemudaan dan keolahragaan Rp 441.278.066.000.
- Fungsi pariwisata:
- Program pembinaan olahraga prestasi Rp 753.258.105.000.
- Fungsi pelayanan:
- Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 mengusung tema Peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas. Kegiatan dan program yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
- Pembangunan infrastruktur dan pemerataan wilayah.
- Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan keselamatan kerja.
- Ketahanan pangan, air, dan energi.
- Stabilitas pertahanan dan keamanan.
- Usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemenpora untuk pagu anggaran TA 2020 sejumlah Rp 555.400.000.000. Usulan tambahan anggaran akan digunakan untuk:
- Peningkatan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.
- Program peningkatan sarpras aparatur Kemenpora.
- Program kepemudaan dan olahraga.
- Program pembinaan olahraga prestasi.
- Pembangunan industri dan pengembangan pelatihan pencak silat dilakukan karena peraih emas terbesar di Asian Games 2018 dan harus menjadi cabor yang dipertandingkan dalam olimpiade.
- Kemenpora juga mengusulkan tambahan anggaran untuk kebutuhan baru sebesar Rp 210.000.000.000, yang akan diperuntukan untuk kegiatan dan program sebagai berikut:
- Penguatan koordinasi kegiatan kepemudaan di daerah.
- Persiapan bidding Indonesia sebagai Calon Tuan Rumah Olimpiade 2022 yang dimaksud, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- Promosi Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020.
- Rapat dengan IOC dan negara anggota.
- Promosi Indonesia ke para anggota IOC.
- Pembentukan panitia bidding.
- Koordinasi antar kementerian.
- Rapat-rapat persiapan.
- Kemenpora juga mengajukan usulan perpindahan antar fungsi dan program. Hal ini diajukan mengingat adanya penurunan sebesar Rp 23.245.762.000 dari tahun 2018 ke tahun 2019.
- Pada tahun 2019 ini, Kemenpora menerima 286 CPNS atlet berprestasi dan 30 CPNS umum, terdapat pula pemindahan SKO Ragunan ke kawasan PP-PON Cibubur, serta adanya perawatan rutin gedung secara berkala. Oleh karena itu, diperlukan tambahan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan kebutuhan tersebut.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- RKA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro