Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

• Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP)-1:
  • Jumlah rekomendasi 10.
    • Tindak lanjut:
      • 70% telah sesuai rekomendasi,
      • 30% belum sesuai dan/atau dalam proses.
  • Nilai rekomendasi Rp9.433.314.094.
    • Tindak lanjut:
      • 62,3% telah sesuai rekomendasi Rp5.913.600.000,
      • 37,7% belum sesuai dan/atau dalam proses Rp3.519.714.094.
• Kegiatan pelatihan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp6,307 Miliar belum dilaksanakan.
• Masalah pembayaran honor penulis dan penelaah buku kurikulum 2013 tidak sesuai ketentuan. Rekomendasinya ada 3 dengan nilai Rp1,547 Miliar. Rekomendasi baru ditindaklanjuti 2.
• Pada IHPS-1, upaya penyelesaiannya:
  • Memerintahkan kepada pengelola dana, Dekon Provinsi Sumatera Utara untuk menyetorkan dana BOS ke negara.
  • Memerintahkan pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.
• IHPS-2:
  • Permasalahan:
    • Pembagian tugas dan tanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP, SMA, SMK, antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan masyarakat belum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat (2).
    • Masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp8,42 Triliun di Pemkab/Pemkot belum digunakan untuk penyediaan prasarana sekolah yang dibutuhkan.
    • Kemendikbud belum optimal dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, antara lain:
      • Kemendikbud belum menerbitkan standar sarana dan prasarana,
      • Standar tenaga pendidik, dan
      • Standar pembiayaan pendidikan kesetaraan.
    • Secara umum, Pemda belum menetapkan perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang selaras dengan Pemerintah Pusat.
• Tindak lanjut Kemendikbud atas rekomendasi adalah membentuk action plan yang telah disampaikan kepada BPK.
• Status terkini Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) 2018 dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.
• Pagu indikatif tahun 2018 adalah Rp40,093 Triliun. Arah kebijakannya adalah pemerataan, kualitas, dan dukungan tata kelola.
• Program prioritas pendidikan vokasi:
  • Penguatan kemitraan.
  • Peningkatan kualitas pembelajaran.
  • Pendidikan dan pelatihan.
  • Pemenuhan sarana prasarana.
  • Peningkatan kualitas pendidik.

Fikri Faqih dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 9 membacakan Rekomendasi Panitia Kerja Sarana Prasarana (Panja Sarpras)

• Regulasi perbaikan 1.300.000 ruang kelas rusak, Panja mendorong mengeluarkan kebijakan afirmatif.
• Sumber perbaikan ruang kelas rusak dari DAK terlalu kecil, Panja mendorong dana perbaikan berasal dari DAK, Dana Bagi Hasil (DBH), dan BAPUN dengan simulasi.
• Peta jalan perbaikan ruang kelas rusak disusun sebelum pembahasan pagu anggaran 2018.
• Kebutuhan penganggaran disampaikan saat Presiden menyampaikan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
• Pengaturan perbaikan ruang kelas meliputi:
  • Menu penyesuaian masing-masing daerah,
  • DAK tidak diatur secara rumit/birokratis,
  • Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) bulan Januari untuk 2 tahun,
  • Sinkronisasi data Dapodik di lapangan,
  • Pembangunan pendidikan berjalan tanpa ada diskriminasi,
  • Hak validasi,
  • Khusus daerah yang mengalami bencana alam harus ada tindakan afirmatif.
• Prioritas penyelesaian ruang kelas rusak masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sektor pendidikan sebanyak 436.000 ruang.
• Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu maksimal 10% dari sumber pendapatan daerah, jadi harus dari Pusat.