Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2016, Permasalahan dan Solusi APBN Perubahan TA 2016, serta Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata RI

Tanggal Rapat: 17 Jan 2016, Ditulis Tanggal: 4 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10

Pada 17 Januari 2017, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata RI mengenai Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2016, Permasalahan dan Solusi APBN Perubahan TA 2016, serta Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN TA 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Sutan Adil Hendra dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jambi pada pukul 11:06 WIB. Raker dihadiri oleh 35 orang dari 10 fraksi. Terdapat 2 (dua) anggota baru di Komisi 10 DPR-RI, yaitu Anita Jacoba (Fraksi Partai Demokrat, dapil Nusa Tenggara Timur) yang menggantikan Isma Yatun dan Irine Yusiana Roba Putri

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI menyampaikan bahwa Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif yang didasarkan atas surat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu sebesar Rp4,2 Triliun.
  • Kemenpar RI diminta melakukan self-blocking sebesar Rp800 Miliar dan sampai 12 Januari 2017 daya serap belanja sebesar 96,4% terhadap anggaran setelah self-blocking.
  • Permasalahan terhadap APBN-Perubahan TA 2016 adalah ketetapan waktu database, keterbatasan homestay, dan keterbatasan kuota penerbangan.
  • Terdapat peningkatan kunjungan wisata mancanegara di Indonesia sebesar 10,5%.
  • Program Wonderful Indonesia mendapat 46 penghargaan di 22 negara. Khusus untuk World Halal Tourism Award, Indonesia berhasil memenangkan 6 kategori dari 12 kategori yang diperlombakan.
  • Capaian kinerja tahun 2016 untuk pengembangan kelembagaan adalah tenaga kerja yang disertifikasi 35.000 dan pelatihan dasar 17.000. 
  • Kemenpar RI melakukan penguatan pengendalian APBN yang efektif dan efisien menuju good governance
  • Kemenpar RI mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2015.
  • Kemenpar RI juga mendapatkan penghargaan terkait kategori kelembagaan hubungan masyarakat terbaik tahun 2016. 
  • Pagu anggaran yang disetujui untuk Kemenpar RI hanya Rp4,2 Triliun dari Rp8 Triliun.
  • Program prioritas Kemenpar RI adalah digital tourism, homestay, branding, 10 destinasi prioritas, pengelolaan crisis center, dan aksesibilitas udara.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan