Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Lanjutan dengan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi RI

Tanggal Rapat: 25 Jan 2017, Ditulis Tanggal: 21 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Mohamad Nasir - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Pada 25 Januari 2017, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) Lanjutan dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI mengenai Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 11 pada pukul 10:54 WIB. Raker ini merupakan lanjutan Raker pada 18 Januari 2017. (ilustrasi: lintasjatim.com) 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Mohamad Nasir - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
  • Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) belum pernah membuat statement di publik khususnya yang berkaitan dengan kualitas pendidikan dan akademik Indonesia. 
  • Prestasi mahasiswa meningkat di tahun 2016 dari yang sebelumnya berjumlah 350 orang meningkat menjadi 530 orang, baik di tingkat nasional maupun internasional. 
  • Mahasiswa sudah didorong oleh perguruan tinggi untuk berkompetisi. Lomba debat hukum dan konferensi menjadi salah satu upaya mahasiswa untuk berkompetisi. 
  • Jumlah proposal mahasiswa juga sudah cukup baik dan sudah di-review
  • Jumlah serapan tenaga kerja bagi lulusan Sarjana harus ditingkatkan, beberapa diantaranya melalui event seperti job expo, Program Kreativitas Mahasiswa-Kewirausahaan (PKM-K), dan lain-lain.
  • Terkait beredarnya isu Dokter Layanan Primer (DLP) yang akan dihapuskan merupakan anggapan atau opini publik saja. 
  • Kemenristekdikti tetap membantu menyediakan kebutuhan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atas program DLP.
  • Mengenai beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), hampir semuanya sudah tersalurkan kepada yang membutuhkan, hanya beberapa yang terkendala karena salah kirim.
  • Terkait Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, langkah yang sudah ditempuh adalah berkomunikasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan mengenai revisinya sedang dikoordinasikan dengan IDI.
  • Permasalahan Fakultas Pendidikan Kedokteran yang akreditasinya masih C, sudah dilakukan perbaikan dan pendampingan dengan membagi menjadi tiga kategori yaitu barat, tengah, dan timur.
  • Hasil evaluasi yang dipresentasikan ini didapatkan dari pendataan kepada satuan-satuan kerja dan dengan real time
  • Survei kinerja dapat dilihat secara online. Cek langsung ke lapangan juga dilakukan misalnya ketika mengecek beasiswa Bidikmisi sudah tepat sasaran atau belum.
  • Science and Techno Park (STP) sudah diawasi oleh Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) seperti LIPI, Batan, dan lainnya. 
  • STP sudah ada di Kalimantan Utara, Sumbawa Timur, dan Papua Barat. Bengkulu juga mendukung STP, tetapi disana terbentur Undang-Undang Otonomi Daerah yang mengharuskan bahwa kegiatan Kemenristek dilakukan di Pusat, tapi sudah mulai berjalan dengan adanya furniture, komputer, pelatihan dan lain-lain.
  • Pada review tahap 1 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 20 Januari 2017, dinyatakan bahwa Kemenristekdikti merupakan salah satu dari 5 (lima) Kementerian/Lembaga (K/L) yang laporan anggarannya sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
  • Terkait hanya 2 (dua) Perguruan Tinggi Indonesia yang masuk top dunia padahal awalnya ditargetkan tiga. Permasalahannya adalah jumlah publikasi ilmiah yang rendah, jumlah dosen dan mahasiswa produktif yang masih kecil, sistem masih belum teridentifikasi, dan lain sebagainya. Kendala lainnya adalah visa yang mahal. Perlu adanya visa mahasiswa untuk memudahkan mahasiswa asing dan Indonesia keluar-masuk Indonesia. 
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengatakan bahwa visa mahasiswa sudah tersedia layanannya, tetapi belum gencar dilakukan sosialisasinya. 
  • Jumlah jurnal ilmiah Indonesia yang terpublikasi oleh Scopus hanya 20 (dua puluh) di tahun 2016. Memang ada yang berupa learning audio yang dibuat oleh Indonesia, karena orang Indonesia memang hobi berbicara. Akan tetapi, learning audio tidak terhitung publikasi.
  • Jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi tahun 2016 angkanya mencapai 10.000. Kemenristekdikti selalu membuka kesempatan untuk sertifikasi. Namun, yang menjadi permasalahan adalah banyak yang belum memiliki jabatan, dan tingkat kelulusan sertifikasi masih 60%. Salah satu faktornya adalah plagiarism. 
  • Mengenai pengadaan sarana dan prasarana, sebenarnya hanya masalah waktu, sehingga belum terealisasi secara maksimal.
  • Mengenai isu impor professor, sebenarnya yang dimaksud adalah world class professor, dengan mengadakan pertemuan professor asing dan Indonesia.
  • Kemenristekdikti berencana meluncurkan program publikasi internasional milik Indonesia yang bernama Science and Technology Project, karena setiap publikasi ada biayanya, sehingga Kemenristekdikti menginisiasi software ini, dan diharapkan jurnal-jurnal Indonesia dapat masuk ke situ.
  • Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, sedang ada pembangunan Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RS PTN), yaitu Rumah Sakit Universitas Airlangga (RS UNAIR), Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada (RS UGM), dan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (RS USU).
  • Anggaran untuk riset sebesar Rp1 Triliun. Diharapkan proyek-proyek strategis bidang pendidikan tetap berjalan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bahwa proyek dapat dilakukan pada tahun jamak atau multiyears. 
  • Progress penguatan IPTEK lainnya adalah publikasi Indonesia yang sudah naik persentase partisipasinya, yaitu sebesar 153% dari target. 
  • Anggaran penelitian dosen naik untuk tahun 2016, yang turun adalah anggaran untuk pengabdian masyarakat. Namun, hal itu sedang dibicarakan untuk dapat ditingkatkan. 
  • Mengenai pendanaan riset akan diberikan kepada industri yang menerapkan penelitian dan pengembangan, karena sedang mengembangkan penelitian yang akan diklasterkan menjadi dasar, terapan, dan inovasi.
  • Progress pada IPTEK lainnya adalah smartphone buatan Indonesia dimana tidak hanya hardware-nya yang dibuat Indonesia, tetapi juga software-nya dan sedang launching di universitas-universitas. Nanti, akan ada sistem koperasi bernama Digicoop. 
  • Inovasi lainnya adalah garam farmasi, yang tadinya 100% impor, saat ini sudah 2.000 ton diproduksi di Indonesia. Lalu, untuk sapi Bali genetiknya sudah diperbaiki oleh ahli genetika Indonesia.
  • Terkait adanya pernyataan bahwa suara Menristek sebesar 35% ada di dalam pemilihan rektor. Menristekdikti menanyakan dasarnya dari pernyataan tersebut.
  • Pada tahun 1999, memang 100% ada di tangan Menteri, tapi hal itu seharusnya berbeda dengan tahun ini, dan kenapa ada pemilihan rektor yang dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu penjaringan, penyaringan, pemilihan, dan pelantikan. 
  • Mengenai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah dipersiapkan dengan menyediakan guru SMK yang produktif dan dalam hal ini bekerja sama dengan Kemendikbud.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan