Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP)

Tanggal Rapat: 15 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 29 Nov 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Sekjen BPK RI, Kepala BPS, Kepala LKPP, dan Kepala BPKP

Pada 15 September 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Marwan dari Fraksi Partai Demokrat dapil Lampung 2 pada pukul 15:36 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat dihadiri oleh 12 anggota dari 7 Fraksi. (Ilustrasi: kompasiana.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sekjen BPK RI, Kepala BPS, Kepala LKPP, dan Kepala BPKP


Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK)

  • Salah satu dasar penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) BPK yaitu didasarkan pada renstra.
  • Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp3,119 Triliun.
  • BPK diminta melakukan penghematan sebesar Rp200 Miliar sehingga pagu anggaran 2017 sebesar Rp2,869 Triliun.
  • BPK mempunyai 12 tema dengan 16 fokus pemeriksaan.
  • Usulan tambahan anggaran 2017 sebesar Rp294,27 Miliar diajukan untuk menunjang visi dan misi.
  • BPK sudah membuat peta perwujudan dari sasaran strategis dan indikator utama.
  • BPK mengharapkan pimpinan dan anggota Komisi 11 memberikan dukungan dan usulan tambahan anggaran dapat disetujui.
  • Tugas BPK adalah melakukan pengawasan akuntabilitas dan mereview laporan keuangan Pemerintah Pusat sebelum diserahkan ke Presiden.
  • Untuk program dukungan manajemen dan program pengawasan intern, BPK membuat 4 fokus pengawasan yaitu pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengawasan aset, dan kontribusi peningkatan ruang fiskal yang dilakukan untuk mendorong peningkatan dan efisiensi pengeluaran.
  • Program lainnya adalah program peningkatan tata kelola dengan peningkatan kapabilitas aparat intern Pemerintah.
  • Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 58,46% per Agustus 2016.
  • BPK mendapatkan surat Menkeu yang memberikan pagu anggaran dan kemudian ada surat Menkeu lainnya mengenai anggaran terbaru.
  • Sebelum penyesuaian, anggaran BPK sebesar Rp1,623 Triliun. Namun dilakukan penghematan sebesar Rp132,599 Miliar sehingga pagu anggaran 2017 menjadi sebesar Rp1,49 Triliun.
  • Output pengawasan di tahun 2017 sebesar 17 output.
  • BPK berharap mendapatkan dukungan dari Komisi 11.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

  • Kepala BPS yang baru dilantik 3 jam yang lalu bernama Suharyanto.
  • Kegiatan BPS adalah melakukan di bidang statistik sesuai UU No. 16 Tahun 1997.
  • Tugas BPS menyediakan data statistik dasar dan biasanya untuk data pembahasan asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
  • Pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp4,8 Triliun. Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 73,8%.
  • Pagu awal tahun 2017 sebesar Rp4,9 Triliun. Terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp486 Miliar. Akibat pemotongan anggaran, BPS membatalkan survei disabilitas.
  • BPS mempunyai Sekolah Tinggi Statistik (STIS) yang akan melakukan Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) khusus untuk anak-anak di Indonesia Timur.
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) untuk pengadaan kendaraan operasional yang telah berumur lebih dari 10 tahun.
  • Terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp85 Miliar dari kerjasama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya, contohnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk survei demografi dan kesehatan Indonesia.
  • Pagu anggaran tahun 2017 setelah penyesuaian sebesar Rp4,4 Triliun.
  • BPS tidak meminta tambahan anggaran karena BPS memahami keuangan negara sedang sulit dan BPS akan mengefisiensi anggaran.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP)

  • LKPP umurnya paling muda dibandingkan 3 lembaga mitra yang sedang hadir, baru 8 tahun. Tugas LKPP adalah mengawal pengadaan barang jasa.
  • E-purchasing ini pengadaan baru melalui e-katalog tanpa lelang.
  • Jumlah produk di e-katalog 2016 sebanyak 74.000 produk. Tiap tahun hampir 2 kali lipat bertambah jumlah produknya. E-purchasing dianggap sukses dimana ceritanya dikutip dari Kominfo.
  • Pagu anggaran 2016 untuk LKPP hanya Rp240 Miliar. Terdapat dua kali pemotongan. Pemotongan pertama sebesar Rp64 Miliar dan pemotongan kedua Rp29 Miliar. Anggaran LKPP 2016 dipotong sebesar 41%.
  • Opini BPK untuk LKPP sebagian besar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  • Negara yang paling maju e-katalognya adalah Korea yang sudah mempunyai 350.000 item.
  • LKPP mendapat amanat dari Presiden untuk revisi Perpres No. 54 dan akan LKPP selesaikan.
  • Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp213,8 Miliar. LKPP meminta agar anggaran tersebut disetujui.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan