Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Sekjen BPK)

• Salah satu dasar penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) BPK yaitu didasarkan pada renstra.
• Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp3,119 Triliun.
• BPK diminta melakukan penghematan sebesar Rp200 Miliar sehingga pagu anggaran 2017 sebesar Rp2,869 Triliun.
• BPK mempunyai 12 tema dengan 16 fokus pemeriksaan.
• Usulan tambahan anggaran 2017 sebesar Rp294,27 Miliar diajukan untuk menunjang visi dan misi.
• BPK sudah membuat peta perwujudan dari sasaran strategis dan indikator utama.
• BPK mengharapkan pimpinan dan anggota Komisi 11 memberikan dukungan dan usulan tambahan anggaran dapat disetujui.
• Tugas BPK adalah melakukan pengawasan akuntabilitas dan mereview laporan keuangan Pemerintah Pusat sebelum diserahkan ke Presiden.
• Untuk program dukungan manajemen dan program pengawasan intern, BPK membuat 4 fokus pengawasan yaitu pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengawasan aset, dan kontribusi peningkatan ruang fiskal yang dilakukan untuk mendorong peningkatan dan efisiensi pengeluaran.
• Program lainnya adalah program peningkatan tata kelola dengan peningkatan kapabilitas aparat intern Pemerintah.
• Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 58,46% per Agustus 2016.
• BPK mendapatkan surat Menkeu yang memberikan pagu anggaran dan kemudian ada surat Menkeu lainnya mengenai anggaran terbaru.
• Sebelum penyesuaian, anggaran BPK sebesar Rp1,623 Triliun. Namun dilakukan penghematan sebesar Rp132,599 Miliar sehingga pagu anggaran 2017 menjadi sebesar Rp1,49 Triliun.
• Output pengawasan di tahun 2017 sebesar 17 output.
• BPK berharap mendapatkan dukungan dari Komisi 11.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

• Kepala BPS yang baru dilantik 3 jam yang lalu bernama Suharyanto.
• Kegiatan BPS adalah melakukan di bidang statistik sesuai UU No. 16 Tahun 1997.
• Tugas BPS menyediakan data statistik dasar dan biasanya untuk data pembahasan asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
• Pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp4,8 Triliun. Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 73,8%.
• Pagu awal tahun 2017 sebesar Rp4,9 Triliun. Terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp486 Miliar. Akibat pemotongan anggaran, BPS membatalkan survei disabilitas.
• BPS mempunyai Sekolah Tinggi Statistik (STIS) yang akan melakukan Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) khusus untuk anak-anak di Indonesia Timur.
• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) untuk pengadaan kendaraan operasional yang telah berumur lebih dari 10 tahun.
• Terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp85 Miliar dari kerjasama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya, contohnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk survei demografi dan kesehatan Indonesia.
• Pagu anggaran tahun 2017 setelah penyesuaian sebesar Rp4,4 Triliun.
• BPS tidak meminta tambahan anggaran karena BPS memahami keuangan negara sedang sulit dan BPS akan mengefisiensi anggaran.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP)

• LKPP umurnya paling muda dibandingkan 3 lembaga mitra yang sedang hadir, baru 8 tahun. Tugas LKPP adalah mengawal pengadaan barang jasa.
• E-purchasing ini pengadaan baru melalui e-katalog tanpa lelang.
• Jumlah produk di e-katalog 2016 sebanyak 74.000 produk. Tiap tahun hampir 2 kali lipat bertambah jumlah produknya. E-purchasing dianggap sukses dimana ceritanya dikutip dari Kominfo.
• Pagu anggaran 2016 untuk LKPP hanya Rp240 Miliar. Terdapat dua kali pemotongan. Pemotongan pertama sebesar Rp64 Miliar dan pemotongan kedua Rp29 Miliar. Anggaran LKPP 2016 dipotong sebesar 41%.
• Opini BPK untuk LKPP sebagian besar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
• Negara yang paling maju e-katalognya adalah Korea yang sudah mempunyai 350.000 item.
• LKPP mendapat amanat dari Presiden untuk revisi Perpres No. 54 dan akan LKPP selesaikan.
• Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp213,8 Miliar. LKPP meminta agar anggaran tersebut disetujui.