Badan Pusat Statistik (BPS)

• BPS telah melaksanakan sensus pertanian pada tahun 2013 dan sampai dengan tahun 2014 masih ada beberapa kegiatan sensus pertanian yang masih berjalan. 
• Pada tahun 2016 mendatang juga masih dilakukan sensus ekonomi yang sudah berjalan sejak tahun 2014 dan akan berakhir hingga tahun 2018 sesuai dengan panduan. 
• BPS telah mengumpulkan para direktur perusahaan, uji coba listing, penyusunan result framework, dan sebagainya. Mengingat, sensus ekonomi merupakan sensus paling kompleks dibandingkan dengan sensus lainnya.
• BPK memberikan opini disclaimer kepada BPS, dan kemudian meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
• Kinerja BPS pada tahun 2014 telah mencapai 95,7%. 
• Terkait Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL), realisasinya hampir mencapai 100%. Sementara, untuk Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA) dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) telah mencapai 100%.
• Adapun pengelolaan hibah langsung pada tahun 2014 masih belum berjalan sesuai prosedur.
• Terkait pengadaan data center dan penunjangnya masih belum memadai, karena permasalahan supply listrik dan pencatatan barang buku publikasi pada sekretariat pertama belum memadai yang disebabkan oleh keterbatasan gudang.
• Realisasi pemungutan biaya seleksi calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) tahun 2014 dan penyetoran ke kas negara tidak sesuai ketentuan. 
• Gedung-gedung BPS di kabupaten masih belum menempati tanah Pemda setempat dan belum didukung dokumen pemanfaatan tanah yang memadai serta penyelesaian aset berupa tanah dan bangunan eks TNI AD sebesar Rp21.997.500.000
  

Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintahan (LKPP)

• LKPP dibentuk pada tahun 2007 akhir, dan sudah menjalani tahun kedua dari 5 (lima) tahun pertama. 
• Misi LKPP adalah membuat pasar pengadaan yang efisien. 
• Dalam 5 (lima) tahun terakhir, penyerapan anggaran LKPP semakin membaik setiap tahunnya dimana pada tahun 2010 hanya sebesar 65% dan 4 (empat) tahun berikutnya di tahun 2014 mencapai 95%.
• Pemeriksaan dari BPK-RI sudah dilakukan sebanyak 5 kali. Pada tahun 2010 hingga 2012 mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP). 
• Alokasi pagu anggaran LKPP tahun 2014 sebesar Rp145 Miliar, dimana sebesar 51% digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Rencananya akan ada pembangunan gedung LKPP yang berkaitan dengan realisasi program peningkatan sarana dan prasarana. Pembangunan gedung LKPP tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp73 Miliar untuk tahun pertama.
• E-katalog LKPP berisi 40.000 item yang diantaranya menggandeng salah satu e-commerce.
• LKPP melalui e-Tendering telah melakukan penghematan sebesar Rp17,9 Triliun hingga tahun 2015.
• LKPP juga telah mendapatkan penghargaan Teknologi Leadership tahun 2013 dari majalah Singapore. 
• Di tahun 2014, LKPP juga mendapatkan peringkat ke-4 atas kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI. 
• Di tahun 2015, LKPP mendapatkan penghargaan terbaik untuk kepegawaian.
  

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

• Total neraca BPKP per 31 Desember asetnya mencapai Rp1,7 Triliun. Aset lancarnya Rp21,6 Miliar dan aset lainnya Rp19,1 Miliar. 
• Dalam laporan realisasi anggaran, target pengelolaan pendapatan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp2,86 Miliar, realisasinya mencapai Rp5,14 Miliar.
• Target pendapatan jasa pendidikan Rp14,2 Miliar, realisasinya Rp15,5 Miliar. 
• Untuk laporan realisasi anggaran belanja tahun 2014 terealisasi sebanyak 94,9%.
• Untuk opini BPK atas laporan keuangan, sejak tahun 2009 BPKP selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
• Laporan realisasi anggaran tahun 2014
  • Belanja pegawai Rp729.840.013, realisasinya Rp707.824.861 atau 96,98%
  • Belanja barang Rp471.238.575, realisasinya Rp435.020.020 atau 92,31%
  • Belanja modal Rp73.074.145, realisasinya Rp66.315.718 atau 90,75
    

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

• Laporan keuangan BPK tahun 2014 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dilakukan ke seluruh perwakilan. 
• Wisnu B. Soewito merupakan KAP yang melakukan pemeriksaan keuangan. 
• Opini atas laporan keuangan BPK-RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
• Catatan atas laporan keuangan tahun 2014 yang tidak akurat terjadi pada 13 satuan kerja perwakilan.