Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan

Tanggal Rapat: 12 Jun 2023, Ditulis Tanggal: 27 Jul 2023,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Badan Kebijakan Fiskal

Pada 12 Juni 2023, Komisi 11 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan tentang pembahasan RKA K/L Tahun 2024. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Dolfie dari Fraksi PDIP dapil Jawa Tengah 4 pada pukul 14.34 WIB. (Ilustrasi: CNN Indonesia)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Anggaran Kemenkeu
  • Kerajinan pada saat ini kita saat ini memiliki 852 pegawai dengan komposisi 140 orang berusia 18 sampai 30 tahun, 321 orang berusia antara 31 sampai 40 tahun, 227 orang berusia 41 sampai 50 tahun dan 164 orang berusia sudah di atas 50 tahun. Kemudian dari segi pendidikan juga kita lihat masih ada 19 orang yang lulusan SLTA atau lebih rendah, Diploma 1 3 ada 193 orang, sarjana 332 orang dan S2 296 orang. Tahun ini kami bertambah S3 nya dari 11 menjadi 12 orang dibanding tahun lalu.
  • Direktorat Jenderal Anggaran pada dasarnya adalah mengelola, menyiapkan dan kemudian melakukan berbagai aktivitas untuk dapat ditetapkannya APBN kita. Dan kemudian mengelola pelaksanaan APBN bekerjasama dengan Kementerian lembaga. Sasaran strategis Direktorat Jenderal anggaran yang pada dasarnya mirip dari tahun ke tahun. Hanya untuk tahun 2023 ada beberapa penekanan misalnya pada perencanaan APBN kita sangat mengupayakan APBN yang lebih berkualitas yang di dalamnya juga sudah mendukung pengelolaan keuangan negara yang optimal. Kami berkontribusi melalui kebijakan fiskal yang efektif kemudian pengelolaan PNBP yang optimal dan mengelola belanja negara secara berkualitas dan tentu tidak kurang adalah dukungan manajemen yang cukup efektif.
  • Di dalam pelaksanaannya sejauh ini alhamdulillah karena juga situasi perekonomian masih cukup bersahabat. Performance APBN kita tentu ini bukan kinerja DJA-nya tetapi DJA menjadi salah satu komponen yang ikut membantu mengelola. Sehingga profil dari APBN kita sejauh ini pada kolom 30 April ini cukup resilian. Dengan pendapatan negara 1.000,5 triliun, Belanja Negara 765,8 triliun yang tetap ada pertumbuhan 2% dibanding tahun lalu. Kemudian keseimbangan primer ini positif 374,3 triliun dan surplus masih tercatat 234,7 triliun.
  • Di area belanja negara yang menjadi area tradisional dari DJA, Kementerian lembaga mencapai 257,7 triliun atau 25,7% dari pagunya. Sementara belanja non kementerian lembaga 265 triliun atau 21,3% dari pagu. Beberapa anggaran yang bersentuhan langsung dengan rakyat ini menjadi perhatian sungguh-sungguh dari kami antara lain adalah di bidang kesehatan. Kita sudah menjalankan 42,3 triliun naik dari tahun lalu yang di 37,4 triliun. Kemudian ketahanan pangan kita juga kelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian perlindungan sosial ini. Pendidikan kita membelanjakan 162,1 triliun sejauh ini dan infrastruktur ini merupakan pendorong untuk kita bisa melakukan penetrasi kepada masyarakat yang lebih luas baik dengan menghidupkan aktivitas ekonomi di daerah-daerah ataupun aktivitas-aktivitas lain. Karena kita terus mengupayakan konektivitas yang lebih baik. Hubungan yang lebih mudah sehingga logistik dan sebagainya juga lebih mudah kita sediakan. Infrastruktur menjadi penunjang berbagai aktivitas untuk di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan maupun perlindungan sosial
  • Untuk belanja Non KL kita terus melakukan pembayaran manfaat pensiun untuk ASN, TNI dan Polri. Kita juga membayarkan subsidi ini tetap naik dibanding tahun lalu. Walaupun kenaikannya jauh lebih rendah dibanding kenaikan yang terjadi tahun lalu. Namun kompensasi ini yang perlu terus kita waspadai karena walaupun harga-harga cenderung termoderasi tapi ternyata tetap cukup tinggi. Antara lain kita juga membayar kompensasi atau kewajiban kompensasi dari q4 tahun lalu yang kita lakukan di tahun ini.
  • Beralih ke sisi penerimaan PNBP, kami juga terus mengajak koordinasi Kementerian lembaga untuk bisa terus menjaga potensi dan merealisasikan potensi dari PNBP tahun ini. Kami targetnya adalah 441,39 triliun sejauh ini kita lihat adanya capaian yang cukup menggembirakan yaitu 217,8 triliun. Kita mengalami kenaikan 22,8% dibanding tahun lalu. Pendapatan dari SDA migas sudah mulai mengalami penurunan karena memang harga dari ICP sudah mulai menurun sementara SDA nonmigas masih ada pertumbuhan yang cukup tinggi ini terutama karena dari batubara. Kemudian kekayaan negara dipisahkan ini juga menghasilkan penerimaan yang cukup menggembirakan. Sejauh ini 40,8 triliun sudah disetorkan dan dalam perjalanannya Kementerian BUMN nampaknya akan mengupayakan Satu jumlah yang lebih tinggi daripada 40,8 triliun ini. Kemudian dari PNBP lainnya baik itu penjualan hasil tambang bagian pemerintah maupun dari Kementerian lembaga yang menyediakan layanan. Kita sudah mendapatkan 56,9 triliun sedikit lebih rendah dari 57,6 triliun tahun lalu terutama karena kita tidak menerima terlalu banyak sisa anggaran tahun sebelumnya yang kemudian disetorkan kembali ke kas negara atau yang biasa kita sebut penerimaan TAYL dari tahun anggaran yang lalu. Tahun kemarin kita mencoba me-manage pengelolaan anggaran maupun kas dengan cukup baik sehingga tahun ini kita tidak melihat adanya pengembalian-pengembalian dana ke kas negara akibat tidak tereksekusi di tahun sebelumnya. Pendapatan BLU ini ada kenaikan sedikit 6,4% dibanding tahun lalu tahun ini sudah mencapai 21,5 triliun.
  • Kita bukan berada di ujung tombak dari aktivitas collection PNBP ini tetapi dengan dorongan yang sekarang semakin semakin persisten kita lakukan dengan mencoba memberikan platform yang lebih lebih komprehensif integrated satu dengan yang lain. Kita membantu KL untuk terus melakukan kinerja melakukan performansi pengelolaan atau penerimaan PNBP dengan lebih baik. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang dengan lebih baik lagi.
  • Di dalam mengelola anggaran kita bersama-sama terus mengupayakan keterbukaan yang lebih baik untuk masalah penganggaran ini. Berdasarkan Open budget survey 2021 yang diumumkan 2022 kemarin Indonesia merupakan negara dengan keterbukaan penganggaran yang terbaik di lingkungan ASEAN. Kemudian di lingkungan Asia kita nomor 2 dan di dunia kita di peringkat 17. Tentu ini tidak hanya peran dari pemerintah kemenkeu atau bahkan DJA, tetapi ini semua pihak termasuk DPR termasuk BPK. Ini memberikan kontribusi yang yang sangat baik agar kita dapat terus meningkatkan keterbukaan penganggaran kita yang tentunya mendapat penilaian yang baik dari masyarakat luar.
  • Mengenai capaian kinerja Direktur Jenderal anggaran sendiri sebagai satu organisasi salah satu eselon 1 di kementerian keuangan. Kami diukur dari perspektif stakeholder, perspektif customer, perspektif internal proses maupun perspektif learning and brush. Pada triwulan 1 kami mencapai angka 113,64 berdasarkan indeks sampai dengan maksimum 120. Sementara dari 2020 sampai 2023 kita lihat bahwa saat ini mulai terjadi perbaikan dibanding 2- 3 tahun sebelumnya dimana ada masalah pandemi tapi ini akan terus kami perbaiki.
  • Kemudian realisasi anggaran di Direktorat Jenderal anggaran Tahun 2022 dan 2023. Di Tahun 2022 kami total merealisasikan penggunaan anggaran 74,34 miliar atau 98,93% dari pagu yang disediakan untuk kami. Tahun ini sampai dengan April ini kami membelanjakan total 15,3 miliar rinciannya ada di belanja barang sampai dengan April 11,7, belanja pegawai 1,9, belanja modal 1,7. Kemudian Mei ini kami sudah membelanjakan 22,2 miliar dari paku total 96,7 miliar.
  • 3 tahun terakhir pada saat kita berhadapan dengan pandemi kami belajar banyak dan kami juga ingin melanjutkan beberapa yang kami harus pelajari selama masa pandemi. Yang kami rasakan ini betul-betul baik untuk dilanjutkan. Kami melihat bahwa kita bisa mengendalikan belanja birokrasi sebetulnya termasuk dalam hal ini perjalanan dinas, pencetakan, konsinyering dan sebagainya. Ini kita akan lakukan terus untuk bisa lebih selektif melakukan penghematan. Kemudian kita juga belanja pegawai sekarang terpusat di Sekjen seluruhnya. Kemudian ruang kerja ini juga sedang terus kita kelola dengan lebih baik. Kita bisa lebih hemat ruang dengan jumlah orang yang sama tapi kita mengelola cara orang bekerja secara orang datang ke kantor. Kemudian cara orang bekerja di tempat di kantor di tempat yang tidak kemudian diikat kepada individu-individu. Kemudian Kemudian kita juga melakukan penyediaan alat peralatan bekerja karena memang kita sekarang mendorong orang menggunakan komunikasi secara elektronik daripada selalu bertemu secara fisik.
  • Beberapa capaian yang direcognize oleh pihak lain.Tahun lalu seluruh unit eselon 2 di Direktorat Jenderal anggaran sudah mencapai predikat wilayah bebas korupsi. Kemudian kami juga melakukan beberapa hal yang lain termasuk untuk mengupayakan menjadi pelayanan informasi yang yang informatif. Kita mendapatkan acknowledgment dari Menteri Keuangan sebagai PPID informatif. Kemudian dalam hal penggunaan digital payment dan kartu kredit pemerintah kami peringkat 2 di dalam sistem marketplace. Kemudian juga di dalam memberikan quality tim untuk untuk customer customer service itu kami mendapatkan beberapa penghargaan dari pihak luar yang tentunya ini memberikan apresiasi tersendiri buat kami dan membangkitkan semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk Survei penilaian integritas kami nomor 1 di lingkup kementerian keuangan. Untuk kepatuhan LHKPN di tingkat kementerian keuangan kami di peringkat 3 dan untuk kualitas pelaksanaan anggaran kami ada di peringkat pertama.
  • Pada tahun 2024, kami ada di 4 program yaitu program kebijakan fiskal, program pengelolaan penerimaan negara, program pengelolaan belanja negara dan program dukungan manajemen. Untuk program kebijakan fiskal kami berpartisipasi pada satu diantara 7 Fokus strategis kementerian keuangan. Yang menjadi fokus Kami adalah kebijakan APBN yang mendukung agenda prioritas pemerintah. Di sini kami mengharapkan bahwa akurasi dari proyeksi realisasi APBN ini akan sangat baik pada level 96 dari 100 nilainya. Kemudian juga kita lakukan pada tingkat output maupun kegiatannya adalah penyusunan RUU APBN dan nota keuangan. Kemudian untuk program pengelolaan penerimaan negara, Penerimaan negara ini kami berfokus pada 4 dari 7 Fokus strategis kementerian keuangan. Terdiri dari penyesuaian peraturan turunan dari undang-undang HPP dan undang-undang PNBP. Kemudian pemantapan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak wajib bayar instansi pengelola dan juga pengguna jasa. Kemudian perluasan basis penerimaan negara dan yang keempat penguatan transformasi sistem administrasi penerimaan negara. Untuk program pengolahan belanja negara kita akan fokus pada 5 dari 7 Fokus strategis kementerian keuangan. Mulai dari penguatan kebijakan penganggaran dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian, penguatan kualitas belanja pemerintah, penguatan efektivitas dan dukungan anggaran, prioritas pengelolaan belanja subsidi yang efisien dan tepat sasaran, pengelolaan program bantuan sosial yang berkeadilan. Beberapa kegiatannya mencakup evaluasi peran APBN pada, Pembangunan IKN. Kemudian beberapa Bimtek kemudian regulasi di dalam penganggaran Sinergi di dalam perencanaan penganggaran bersama dengan Kementerian PPN dan juga melakukan evaluasi jabatan fungsional khususnya analisa anggaran. Untuk program dukungan manajemen kami fokus pada satu dari antara 6 fokus strategis kementerian keuangan. Fokus Kami adalah pada penguatan transformasi digital kemenkeu. Beberapa kegiatannya adalah melanjutkan penyempurnaan dari sistem informasi PNBP. Kemudian sistem informasi anggaran melakukan pengelolaan organisasi yang mengelola sistem tersebut dan juga pengembangan SDM dan melakukan komunikasi publik secara efektif.
  • Pagu indikatif untuk DJA, alokasi untuk kami adalah 63,82 miliar ini untuk program kebijakan fiskal 1,46 miliar, program penerimaan negara 5,65 miliar, program Belanja Negara 15,34 miliar dan program dukungan manajemen 41,37 miliar. Rencananya ini untuk belanja pegawai 7,51 Miliar, untuk belanja barang 51,4 miliar, belanja modal 4,91 miliar. Belanja pegawai ini relatif rendah karena gaji dan tunjangan sejak tahun 2023 ini dipusatkan semuanya pada sekretariat jenderal. Sumber dana kami seluruhnya adalah dari Rupiah murni 63,82 miliar.
  • Perkenankan kami menyampaikan beberapa progress kegiatan. Di bidang PNBP Kami terus menyempurnakan regulasi di bidang pengelolaan PNBP ini juga kami membangun terus membangun sinergi bersama Kementerian lembaga yang lain yang menjadi ujung tombak untuk collection ini agar mereka lebih Diligent lebih rajin untuk mengelola piutang-piutang mereka. Saat ini kami sudah mulai menerapkan automatic blocking system untuk pengelolaan PNBP ini. Join program kami lakukan dengan DJP DJBC, LNSW dan yang lain-lain terdiri dari join analysis joint probis dan teknologi informasinya join audit join collection dan juga secondment dari anggota masing-masing di tempat yang lain untuk belajar bagaimana menangani penagihan. Pengembangan IT ini kami terus lakukan secara kolaboratif. Simbara yaitu sistem informasi mineral dan batubara ini kami inisiasi tapi kemudian dengan bantuan LNSW ini berkembang lebih pesat bahkan sekarang sudah melibatkan Kementerian Perhubungan kemudian Kementerian ESDM dan yang lain-lain. Sehingga kita akan segera mendapatkan satu database yang lebih lengkap untuk pengelolaan aktivitas di bidang mineral dan batubara. Kemudian di bidang Migas kami terus mencoba membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan SKK Migas dan juga dengan Kementerian ESDM agar kita memiliki data yang sama untuk melakukan berbagai hal termasuk membuat prediksi dan sebagainya. Untuk terus meningkatkan peran sebagai regulator PNBP ini kami juga meningkatkan kapasitas kami sendiri dengan mencoba mengikutsertakan tim kami anggota tim kami dalam berbagai kesempatan pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP ataupun DJPC dan juga kami membangun kompetensi secara lebih struktural dengan berkolaborasi dengan BPK dengan mengikuti training training yang mereka lakukan. Kemudian pertukaran data ini juga sudah lebih baik kami lakukan antara lain termasuk lewat SImbara. Kemudian untuk optimalisasi kami terus melakukan perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban maupun pengawasan yang lebih komprehensif dan kami membangun kolaborasi yang yang lebih baik dengan Kementerian/Lembaga.
  • Kami sedang membangun road map untuk PNBP yang lebih baik. Saat ini mengelola PNBP sebagaimana yang sudah kami praktekkan selama ini tapi kami akan terus membangun persepsi yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik, kolaborasi yang lebih baik dengan berbagai pihak baik internal kementerian keuangan maupun eksternal kementerian keuangan. Untuk itu kami memahami kami juga harus memperbaiki Proses bisnis kami. Kemudian sistem informasi regulasi dan juga penguatan sumber daya manusia itu yang kami harapkan di tahun 2024.
  • Untuk yang lain dalam sistem perencanaan penganggaran, kami terus mendorong integrasi sistem perencanaan dan penganggaran Krisna Sakti. Saat ini sudah benar-benar menggunakan platform yang sama, databasenya juga sudah kita satukan sehingga kita pada dasarnya menggunakan data yang sama baik di kami maupun di Bappenas.
  • Kemudian untuk sinkronisasi perencanaan penganggaran pusat dan daerah ini terus kami perbaiki juga. Memang ada yang langsung dengan DJPK tapi ada yang sedikit muter karena DJPK menggunakan juga satu modul di Krisna dan ini Tentunya memerlukan kolaborasi 3 pihak. Kami, DJPK dan juga Bappenas untuk bisa melakukan sinkronisasi secara dan interkoneksi yang yang lebih baik.
  • Kemudian penguatan penerapan informasi lokus, kami sekarang sudah mengunci. Jadi kalau satu kegiatan lokusnya tidak diisi maka dia tidak bisa browsing dengan urusan penyimpanannya. Dengan demikian ini akan memudahkan kita nanti untuk mengidentifikasi lokus dari semua kegiatan dan hal ini akan membantu kita untuk menghindari duplikasi kegiatan pada lokus yang sama antara belanja KL dengan transfer ke daerah. Kemudian untuk standarisasi output kami terus lakukan. Di tahun anggaran 2023 telah melakukan lagi tambahan pendefinisian 25 KRO dan standardisasi RO.
  • Untuk standar biaya keluaran ini juga menjadi hal yang penting untuk membangun kredibilitas dari anggaran kita. Kami mendorong semua K/L untuk membangun standar biaya keluaran. Baik standar biaya keluaran umum maupun standar biaya keluaran khusus. Untuk itu memang Lha ini untuk itu memang kita mengundang K/L untuk mengusulkan standar biaya keluaran untuk aktivitas mereka. Tahun 2023 kita melakukan penetapan untuk 1981 standar biaya keluaran khusus dan 13 standar biaya keluaran umum. Untuk tahun anggaran 2024 saat ini sudah masuk 1794 usulan standar biaya keluaran khusus beberapa diantaranya yang baru. Tetapi juga masih Kami harapkan adanya tambahan-tambahan lagi karena kami cukup yakin masih masih banyak yang belum dibuatkan standar biaya keluarannya. Kemudian sedang dikaji ada 3 standar biaya keluaran umum yang baru sehingga nanti jumlah SBKU akan diharapkan bisa akan menjadi 16 pada akhir tahun ini.
  • Kami terus menyempurnakan tata cara penilaian kinerja anggaran bersama dengan Direktorat Jenderal perbendaharaan. Kami mencoba melakukan streamlining menghapuskan duplikasi variabel di dalam penilaian kinerja dan mudah-mudahan dengan demikian tidak perlu ada penilaian yang kemudian kontradiktif di satu dinilai baik tapi yang lain dinilai kurang baik. Kami berkomitmen untuk melakukan harmonisasi dan akan terus kami kembangkan juga bersama dengan Kemenpan RB nantinya dan juga Bappenas.
  • Kemudian kami juga terus membangun SOP link untuk monev bersama dengan DJA, DJPB dan juga DJPK. Karena kami ingin melihat kegiatan monev atas belanja KL maupun transfer ke daerah untuk area yang sama dapat dilakukan secara sinkron.
  • Kemudian untuk mendorong SBK sementara untuk formulasi pemberian penghargaan dan sanksi. Kami sedang membangun kembali suatu satu formula yang efektif. Kami harapkan nanti efektif untuk memberikan insentif ataupun memberikan disinsentif dengan cara memberikan penghargaan dan sanksi ini yang kami sedang develop dan Dan kami juga melakukan hal ini bersama-sama dengan DJPB dan DJPK bahkan mungkin kita bisa perluas ke DJKN dalam konteks relevansinya dengan pengeluaran aset ataupun DJPPR.
  • Untuk peningkatan kualitas data ini terus kami perbaiki data-data formatnya maupun strukturnya yang kami dapatkan dari Kementerian lembaga Melalui aplikasi Sakti dan kami ingin terus pastikan tidak ada perbedaan data capaian antar aplikasi di Krisna dan di Sakti. Karena sekarang sudah datanya sudah connected satu dengan yang lain.
  • Kami juga ingin melaporkan perkembangan penyusunan road map untuk reformasi sistem pensiun. Ini merupakan isu yang kompleks jadi tidak mudah untuk membangun konsepnya itu sendiri dalam waktu yang singkat dan kami harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Yang paling sekarang paling Intens adalah kolaborasi kami dengan Kemenpan RB. Namun kami dapat laporkan bahwa kami sudah mengidentifikasi bahwa kita akan bekerja di tiga area besar. Yang pertama mengenai programnya sendiri ini menyangkut desain manfaat desain iurannya dan sebagainya. Kemudian kita juga akan bergerak di area kelembagaan dalam hal ini nanti siapa pengelolaannya. Apakah kita akan terus mempertahankan PT Taspen dan PT Asabri atau kita memiliki kelembagaan yang baru yang mungkin kami nanti kita nilai lebih efektif untuk menjadi pengelola dari program-program ini. Untuk perbaikan tata kelola ini terutama adalah penerapan best practices untuk bidang aktuaria akuntansi dan juga investasi. Terutama kita sedang berjalan saat ini adalah bagaimana kita mencoba mengaplikasikan practice yang baik untuk pengungkapan kewajiban dari program kemudian mencantumkannya di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Dan juga di sisi yang lain kita juga ada Taspen dan Asabri bagaimana kita menjaga akuntabilitas mereka harmonis.
  • Beberapa catatan yang kami akan terus jaga perjuangkan adalah saat kita melakukan reformasi kita harapkan manfaat pensiun yang dihasilkan itu adalah manfaat pensiun yang tentunya lebih baik karena kita secara de facto sering mendapati bahwa manfaat pensiun yang dianggap kurang berarti bagi PNS. Yang tentunya kemudian juga ada memunculkan Dilema yang lain Karena pada saat yang bersamaan kita melihat kelompok masyarakat yang lain yang bukan PNS justru sebetulnya belum mendapatkan manfaat pensiun sama sekali. Kemudian dampak ekonomi dan keuangan dari reformasi ini harus bisa kita kendalikan kita pastikan tidak menimbulkan ketidakstabilan atau instabilitas baru yang tentunya akan kontrak produktif dengan upaya kita melakukan reformasi. Dan kesinambungan, ini juga kesinambungan dari program tidak hanya dalam konteks keuangan tetapi juga dalam konteks tata kelola yang menjamin kesinambungan.
  • Proses Kami adalah mulai dari perbaikan tata kelola karena ini bisa kita lakukan dengan atau tanpa perubahan desain benefit, desain iuran maupun kelembagaannya. Ini bisa kita terus lakukan. Kemudian membangun skema manfaat ini desain benefit yang yang lebih acceptable dan juga lebih sustainable tentunya sekaligus dengan skema pendanaannya. Kelembagaan mungkin menjadi satu konsekuensi yang mengikuti dari pengembangan desain benefit desain sistem pendanaannya dan juga perbaikan tata kelola.
  • Kami telah menyelesaikan PP baru untuk penyusunan rencana kerja anggaran ini adalah PP 6 tahun 2023 ini sudah kita selesaikan. Dan sekarang sedang dibangun atau disusun Peraturan Menteri Keuangan untuk pelaksanaannya yang akan nanti kita terapkan untuk menyusun rencana kerja anggaran mulai tahun 2024. Kemudian kami juga laporkan kami Intens terlibat di dalam diskusi mengenai RPP manajemen kesejahteraan pegawai ASN. Ini leadnya adalah Kementerian PAN RB tetapi karena pasti berdampak pada masalah keuangan ini kami cukup banyak terlibat dan dilibatkan. Kemudian IKN, Ini juga terus bergerak karena memang ini sesuatu yang baru undang-undangnya sudah ada beberapa pp-nya juga sudah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan IKN kemudian melihat perlu berbagai penyesuaian sehingga PP yang baru pun kemudian perlu dipertimbangkan untuk ditinjau kembali diperbaiki dan sebagainya.
  • Dalam fungsi paling konvensionalnya DJA itu adalah mendukung Kementerian lembaga di dalam hal perencanaan dan penganggaran. Kami saat ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan terus mencoba menjalankan fungsi, yaitu mendukung perencanaan dan penganggaran di Kementerian lembaga tapi kami juga didorong diminta untuk bisa mendukung berbagai transformasi yang dicanangkan di Kementerian lembaga. Seperti di Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan ini terus dilakukan dengan Intens dan kami menjadi jadi Mitra mereka untuk melakukan perubahan tersebut.
  • Dalam konteks penganggaran Pemilu ini kami juga terus berkolaborasi dengan KPU Bawaslu dan berbagai instansi lain yang terlibat dalam penyelenggaraan persiapan penyelenggaraan pemilu ini terus mencoba menjaga agar kegiatan mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak terganggu hanya karena isu anggaran.
  • Beberapa hal menjadi perhatian kami antara lain adalah penyederhanaan struktur organisasi yang akan kami terus lakukan. Kemudian membangun talenta dengan mendorong pemanfaatan berbagai beasiswa yang tersedia baik di lingkungan intern kementerian keuangan maupun dari pihak-pihak lain ini kami terus mendorong agar peningkatan kapasitas. Kemudian pembinaan jabatan fungsional analisa anggaran ini menjadi tanggung jawab Kami ini juga terus kami perbaiki kemudian knowledge management System yang kami terus sempurnakan untuk media pembelajaran bagi seluruh karyawan DJA dan tidak kalah pentingnya adalah kami terus mengingatkan aktivitas-aktivitas anti korupsi di lingkungan kami.

Dirjen Pajak
  • Direktorat pajak terdiri dari kantor pusat karena kami mempunyai vertikal ada Kanwil dan juga Kantor Pelayanan Pajak 14 Direktorat 1 sekretariat Direktur Jenderal 4 tenaga pengkaji. Kemudian kami memiliki 34 kantor wilayah dan kami yang ada di lapangan ujung tombak ada 352 kantor pelayanan pajak yang tugasnya sama. Mulai dari penyuluhan pelayanan sampai dengan penegakan hukum perpajakan.
  • Kinerja kami di tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022. Bahwa Tahun 2022 capaian kami ada di 1.716 triliun dengan capaian 115%. Kemudian di tahun 2021 capaian kami ada di 103,9% atau angkanya sekitar 1.278 triliun yang bergerak positif jauh di atas pada waktu kita di tahun 2020 yang hanya 89%.
  • Kemudian untuk perkembangan wajib pajak terdaftar yang wajib SPT karena ada beberapa wajib pajak terdaftar tapi tidak memiliki kewajiban SPT karena penghasilannya di bawah PTKP. Sebagai contoh atau belum memiliki penghasilan yang di atas PTKP tadi dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan dari 18 juta di tahun 2019 bertumbuh menjadi 19 juta di di awal 2023 kemarin.
  • Kemudian untuk realisasi anggaran di Tahun 2020 anggaran yang terserap 6,37 triliun kemudian 2021 7 triliun dan di Tahun 2022 7,9 triliun. Dan tahun ini agak sedikit memang mengalami penurunan karena ada beberapa yang di sentralisasi di sekretaris jenderal kemudian berkaitan dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja.
  • Untuk tax ratio yang menjadi tugas dan fungsi dari direktur jenderal pajak bahwa sejak tahun 2020 di Titik terendah di 8,3 tax ratio secara keseluruhan. Kemudian di tahun 2021 di 9,1 dan di tahun 2022 di 10,4.
  • Strategi kami di tahun 2024 untuk optimalisasi penerimaan perpajakan khususnya penerimaan pajak:
    • Mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan
    • Mendorong sistem perpajakan selaras dengan struktur perekonomian
    • Mendorong tax ratio melalui potensi peningkatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.
    • Mendorong optimalisasi pengelolaan aset
    • Mendorong inovasi layanan
  • Kebijakan perpajakan tahun 2024:
    • Mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan
    • Memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan eksternalisasi
    • Memperkuat sinergi melalui joint program, pemanfaatan data dan penegakan hukum
    • Menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan
    • Insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi
  • Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024:
    • Tantangan tahun 2024
      • Kondisi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global
      • Perubahan iklim dan ekonomi hijau
      • Digitalisasi dan risiko disrupsi ekonomi
    • Peluang tahun 2024
      • Pelaksanaan pemilu 2024 berdampak positif
      • Akselerasi transformasi ekonomi berlanjut
      • Reformasi struktural
    • Aktivitas inti adalah pengawasan pembayaran masa dan pengujian kepatuhan material
  • Kebijakan teknis Pajak Tahun 2024
  • Optimalisasi perluasan basis pemajakan sebagai tindak lanjut UU HPP
    • Penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan
    • Kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan
    • Optimalisasi implementasi core tax system
    • Insentif fiskal yang terarah dan terukur
  • Pagu Indikatif Dirjen Pajak 2024 total adalah Rp6.195.665.377.000. Anggaran dialokasikan pada Program pengelolaan penerimaan negara dan program kebijakan fiskal merupakan anggaran yang akan digunakan melaksanakan kegiatan teknis.
  • Anggaran DJP per fungsi TA 2024:
    • Fungsi utama : Rp 3.318,41 M
    • Pelayanan
      • Pengawasan
      • Penyuluhan
      • Pemeriksaan dan penilaian
    • Fungsi pendukung : Rp 2.877,25

Dirjen Bea Cukai
  • Highlight Program DJBC TA 2022:
    • Penguatan integritas dan kelembagaan
      • Implementasi program penguatan integritas pegawai DJBC dan penanganan pengaduan melalui whistleblowing system
      • Penguatan kelembagaan melalui reorganisasi kantor pusat dan pembangunan zona integritas
    • Pelayanan
      • Perbaikan probis pelayanan
      • Implementasi NLE melalui kolaborasi K/L, platform dan pembayaran
    • Pengawasan
      • Kolaborasi dengan APH dalam gempur rokok ilegal, pertukaran data dan pengawasan SDA
      • Pemberantasan narkotika, TNOC, TPPU
      • Revitalisasi Patia
      • Analisis penerimaan
      • SMART-PCC
      • Manajemen risiko Surat Keterangan Asal
    • Optimalisasi Penerimaan
      • Peningkatan kualitas pemeriksaan melalui Penul, Audit, dan penguatan Probis keban
      • Joint Program
      • Dialog penerimaan dan ALCo Regional
      • Dukungan PEN melalui fasilitas penanganan covid-19 dan relaksasi SKA
  • Capaian Kinerja DJBC Tahun 2022
    • Realisasi Penerimaan DJBC : 106,27% dari 125,13 di 2021
    • Dwelling time : 2,84 hari dari 2,8 di 2021
    • Unit kerja berpredikat ZI/WBK : 46 dari 50 di 2021
    • Nilai kepuasan pengguna layanan : 4,54 dari 4,49 di 2021
    • Nilai kinerja organisasi : 112,04 NKO dari 114,07 di 2021
    • Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah : 94 dari 93,1 di 2021
  • Kinerja penerimaan DJBC TA 2018-2022 berupa pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 tumbuh 26,37 persen didorong oleh peningkatan harga komoditas produk kelapa sawit mencapai 57,4 persen.
  • Penerimaan bea masuk tumbuh 30,56 persen karena peningkatan impor mencapai 21,1 persen.
  • Kinerja kawasan berfasilitas TA 2022 berupa nilai ekspor KB KITE mengalami peningkatan sebesar 18,16 persen namun nilai impor KB KITE mengalami penurunan sebesar 0,67 persen.
  • Kontribusi ekspor KB KITE terhadap ekspor nasional pada tahun 2022 sebesar 37 persen.
  • Insentif fiskal IKM (Industri Kecil Menengah) pada fasilitas KITE IKM adalah fasilitas yang diberikan untuk IKM yang melakukan pengolahan, perakitan atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor.
  • Dukungan UMKM ekspor 2022 tumbuh 5,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya hanya 3.414 UMKM. Ada 618 UMKM telah melakukan ekspor mandiri dan 90 UMKM ekspor melalui pihak ketiga.
  • Dukungan penanganan COVID pada pemanfaatan fasilitas impor penanganan covid sebesar Rp 1.37 triliun yang terdiri dari fasilitas impor vaksin sebesar Rp 1,06 triliun dan fasilitas impor alkes sebesar Rp 314 miliar.
  • Kinerja penindakan TA 2022 pada TPPU terkait kasus terbesar dalam sejarah DJBC berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp 44,06 miliar.
  • Modus penggunaan speed boat HSC untuk penyelundupan miras, rokok, narkotika, baby lobster, senjata api dan TKI Ilegal.
  • Kami menjadi yang terbaik dalam pengelolaan pengaduan, bea cukai mendapatkan penghargaan. Perbaikan layanan kepabeanan pada implementasi sistem komputer pelayanan risk assessment nilai pabean.
  • Strategi implementasi dan next step yaitu memasuki tahun 2023 NLE sedang dalam proses perluasan implementasi pda 32 pelabuhan laut dan 6 bandara.
  • Utilisasi dan pengukuran outcome pada program NLE telah mulai berjalan dan digunakan, secara paralel juga dalam tahap penyempurnaan.
  • Outcome NLE telah diukur secara internal maupun eksternal dan menunjukan dampak positif.
  • Perbaikan manajerial pada implementasi program budaya, pembinaan pegawai, pemetaan titik rawan, komunikasi internal, pemantauan pegawai dan peningkatan kompetensi.
  • Penguatan nilai Kemenkeu dan sikap dalam implementasinya. TIK strategic DJBC pada single core system terkait penyatuan beberapa sistem utama CEISA yang selama ini terpisah, simplifikasi dan integrasi.
  • Tren pagu dan realisasi TA 2020-2024 pada anggaran tahun 2023 penyerapan anggaran per tanggal 12 Juni 2023 sebesar 33,56 persen.
  • Tahun 2022 penyerapannya sebesar 97,76 persen.
  • Keterlibatan DJBC dalam program pada renja Kemenkeu 2024 rencana kerja DJBC sebesar Rp 2.841.363.907.000.
  • Program kebijakan fiskal DJBC TA 2024 pada fokus strategi program kebijakan penerimaan negara yang diarahkan untuk mendorong investasi, peningkatan daya saing dan pengendalian eksternalitas negatif.
  • Penguatan tata kelola dan akuntabilitas untuk penyusunan dan implementasi grand design organisasi, penguatan integritas dan budaya Kemenkeu Satu dalam rangka peningkatan solidaritas dan integritas ASN Kemenkeu.
  • Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan yaitu penguatan, harmonisasi dan sinkronisasi fasilitas fiskal bidang kepabeanan dan cukai.
  • Optimalisasi fasilitas kawasan khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan.
  • Penerimaan negara yang optimal yaitu intensifikasi kebijakan tarif cukai HT melalui kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang bersifat multi year pada tahun 2023 dan 2024 rata-rata sebesar 10 persen.
  • Pagu indikatif 2023 yang diusulkan sebesar Rp 2.841.363.907.000.

Lembaga Nasional Single Window
  • Pendalaman rencana kerja dan anggaran Kemenkeu pada pagu indikatif tahun 2024 yaitu Kemenkeu Terpercaya.
  • Tugas kami melaksanakan pengelolaan INSW dan penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor, impor dan dokumen logistik nasional secara elektronik.
  • Layanan utama kami untuk layanan ekspor, impor dan logistik secara digitalisasi melalui pengelolaan INSW dan penyelenggaraan SINSW dalam mendukung perdagangan internasional.
  • Stakeholder kami yaitu pelaku usaha, K/L terkait ekspor, impor dan logistik.
  • Peran strategis kami yaitu penerimaan negara, integrasi probis internasional, fasilitas, reformasi layanan K/L dan dukungan manajemen.
  • Agenda pembangunan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi pada manifest domestik.
  • Program anggaran LNSW dalam mendukung dan mendorong transformasi digital pada sistem pemerintahan, pelaksanaan tugas dan fungsi, perkembangan logistik, kebijakan pemerintah, harapan masyarakat usaha dan K/L terkait.
  • Penataan ekosistem logistik nasional pada simplifikasi proses bisnis layanan pemerintahan di bidang logistik, kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran.
  • Capaian kinerja lembaga NSW pada tahun 2022 implementasi NLE pada 14 pelabuhan dan tahun 2023 target implementasi 32 pelabuhan dan 6 bandara.
  • Tren capaian dwelling time terus menunjukan kinerja yang semakin membaik. Hasil survey prospera pada efektivitas implementasi NLE pada SSM QC efisiensi 28,9 waktu dan 24,6 persen biaya.
  • Realisasi anggaran LNSW secara YoY penyerapan 2022 meningkat dan berada posisi tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
  • Proyeksi penyerapan optimis dapat dicapai, sejalan dengan meningkatnya mandat dan didapatkan oleh LNSW dan penyelesaian SINSW generasi kedua.
  • Capaian kinerja LNSW yaitu top digital award 2022 dan governance of the year 2022.
  • Pengembangan sistem INSW generasi kedua pada pengembangan sistem KEK, pengembangan layanan kolaborasi NLE, pengembangan integrasi sistem penerimaan negara, pengembangan aplikasi SSm perizinan.
  • Pengembangan aplikasi sistem informasi nasional neraca komoditas (SINAS NK) dan pengembangan portal Kemenkeu-Satu UMKM dalam rangka penguatan daya saing UMKM.
  • LNSW dalam mendukung program penerimaan negara fokus strategi diidentifikasi untuk memastikan program pengelolaan penerimaan negara TA 2024 dapat memenuhi kebutuhan agenda pembangunan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, serta dihasilkan secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
  • LNSW dalam mendukung program dukungan manajemen fokus strategis diidentifikasi untuk memastikan dukungan manajemen terhadap program teknis melalui penguatan budaya Kemenkeu Satu.
  • Pagu Indikatif LNS TA 2024 pada program penerimaan negara 4,66 persen, program Dukman 95,34 persen, modal 27,26 persen, pegawai 7,95 persen dan barang 64,79 persen.
  • Penjelasan kenaikan pagu indikatif 2024 program pengelolaan penerimaan negara yaitu 4,30 miliar pada program pengelolaan penerimaan negara.
  • Program dukungan manajemen 87,97 miliar pada pengadaan infrastruktur sistem INSW pada penyiapan infrastruktur yang memenuhi high availability.
  • Pagu indikatif Kemenkeu TA 2024 sebesar 92.269.472.000.

Badan Kebijakan Fiskal
  • Terkait profil BKF, capaian kinerja 2020-2023, pengelolaan organisasi dan transformasi kelembagaan.
  • Tugas BKF mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pemberian rekomendasi atas kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Kami menjadi perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel dalam rangka mendukung visi Kemenkeu menjadi pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif.
  • Capaian kinerja untuk ekonomi Indonesia pulih, tumbuh kuat dengan inflasi yang terkendali pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari tahun 2020 sampai tahun 2023.
  • Pemulihan ekonomi merata di seluruh wilayah pada kebijakan fiskal mempercepat pemulihan ekonomi berkualitas, mampu menurunkan pengangguran dan kemiskinan.
  • Periode 2014-2019 tercipta lapangan kerja meluas. Capaian kinerja keuangan BKF 2022 dari total pagu sebesar Rp 262. 451.082.000 dimana 196.218.522.000 merupakan pagu presidensi G20 sedangkan yang menjadi pagu rutin BKF sebesar 66.232.560.000.
  • Realisasi indikator kinerja tahun 2022 pada indeks penyelesaian RUU Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan atau diterima Menkeu.
  • Persentase communique G20 usulan Indonesia yang disepakati dan tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara.
  • Realisasi indikator kinerja tahun 2022 yaitu indeks optimalisasi penyelesaian kebijakan FTA dan CEPA, usulan indonesia dalam yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan di daerah.
  • Capaian kinerja dari total pagu sebesar 2023 sebesar 228.615.656.000. Fokus strategis program kebijakan fiskal ditujukan untuk mewujudkan stabilitas dan penanganan persoalan mendesak serta mendukung reformasi struktural.
  • Fokus strategis diidentifikasi untuk memastikan kebijakan fiskal TA 2024 dapat merespon isu global seperti geopolitik dan perubahan iklim.
  • Analisis evaluasi dampak insentif perpajakan atas fasilitas umum dan jaminan sosial terhadap perekonomian nasional.
  • Penyusunan peraturan terkait ketentuan pengembangan dan penguatan sektor keuangan serta rekomendasi kebijakan.
  • Terkait pagu indikatif BKF TA 2024 Program kebijakan fiskal 27.23 persen dan program dukungan manajemen 46,69 persen dengan total 73,92 persen.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan