Gubernur Bank Indonesia

• Di tahun 2015, prospek perekonomian diperkirakan akan membaik.
• Perkembangan ekonomi Tiongkok 3 tahun terakhir ini terus mengalami koreksi.
• Perekonomian Indonesia 3 tahun terakhir mengalami perlambatan. Kondisi yang sama juga dialami oleh negara lain.
• Kawasan Timur Indonesia pertumbuhan ekonominya hanya 9%, karena adanya pembatasan ekspor mineral mentah.
• Perkembangan ekonomi Kalimantan sangat mengkhawatirkan, karena hanya mengalami kenaikan 1-1,5% saja.
• Pertumbuhan ekonomi Aceh dan Riau rendah sebagai akibat dari rendahnya harga minyak.
• 2 (dua) tahun terakhir transaksi berjalan mengalami perbaikan yang berarti.
• Defisit transaksi berjalan yang dialami Indonesia sebesar 2,05%
• Banyak daerah di Indonesia yang mengalami dampak kelangkaan minyak dunia.
• Negara berkembang lain sedang menjaga cadangan devisanya untuk menjaga fundamental ekonominya.
• Dana asing yang masuk ke pasar modal sebesar Rp181 Triliun.
• Terkait aliran dana Indonesia sebagai negara yang mengekspor barang dan jasa tentunya memiliki defisit besar.
• Kondisi perekonomian dunia mempengaruhi nilai tukar uang berbagai negara.
• Devaluasi yuan membuat indeks pertukaran mata uang dunia melemah.
• Terkait inflasi 2013 mencapai 8,3% dan per-Juli 2015 menurun menjadi 7,2%. Diharapkan pada Desember 2015 inflasi sebesar 4%.
• BI harus meyakinkan neraca pangan dengan baik. 
• Inflasi di tahun 2015 sudah dijaga dengan baik.
• Pemenuhan neraca pangan dari dalam negeri dapat menekan tingkat inflasi.
• Diharapkan kondisi inflasi seperti di April 2015 tidak terulang.
• Pertumbuhan PDB dunia sebesar 3,3%
• Jika terjadi penerimaan fallas, defisit sebenarnya adalah dampak dari kebijakan BI sesuai amanat undang-undang.
• Intervensi yang dilakukan BI demi menjaga stabilitas rupiah.
• Apabila ada surplus dipakai untuk mengisi cadangan umum, sisanya disetorkan ke negara.
• Kewajiban moneter Indonesia sebesar Rp500 Triliun.
• BI masih harus perhatikan perkembangan ekonomi Amerika Serikat.
• Keadaan ekonomi Tiongkok terus fluktuatif, karena bisa saja pada tahun 2016 mengalami penurunan.
• Tahun 2016, BI merencanakan Rp10,3 Triliun untuk anggaran operasional.
• Gubernur BI berharap agar Komisi 11 DPR-RI berkenan menerima evaluasi BI mengenai anggaran.
  

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

• Pembahasan RKP dengan Komisi 11 DPR-RI merupakan rapat lanjutan.
• Pertumbuhan ekonomi dunia akhir-akhir ini sangat tidak menguntungkan negara-negara berkembang.
• OJK telah menerbitkan berbagai macam kebijakan.
• Tekanan yang dialami pasar modal tidak akan mempengaruhi keadaan perbankan.
• Stabilitas sektor jasa keuangan terus dipantau dengan baik.
• Likuiditas perbankan sedang dalam keadaan baik.
• Untuk Industri asuransi mengalami penurunan, karena aset yang dimiliki pihak asuransi mengalami tekanan.
• Rasio kredit bermasalah, rasionya sebesar 1,25%.
• Onsight supervisor untuk mengendalikan bank tidak mengambil keuntungan terlalu banyak.
• OJK akan tingkatkan ketahanan OJK yang membutuhkan fundamental baik untuk memajukan ekonomi.
• Pada sektor modal, OJK membangun sistem keuangan terpadu dan penerbitan obligasi daerah.
• Untuk membentuk aktuaris, OJK bekerjasama dengan ratusan lulusan matematika, bukan bisnis maupun ekonomi.
• Penerbitan obligasi daerah sudah diusahakan dengan Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri.
• OJK membentuk roadmap pasar modal syariah untuk memperbaiki regulasi bank syariah.
• OJK menerbitkan buku “OJK dan Industri Jasa Keuangan” untuk siswa SMP.
• Untuk menggerakkan ekonomi syariah akan ada program yang mendukung perekonomian syariah.
• Untuk mencegah investasi bodong, OJK meluncurkan iklan layanan masyarakat untuk berhati- hati.
• OJK akan melakukan revitalisasi modal ventura dan mencanangkan kegiatan Aku Cinta Keuangan Syariah.
• OJK mengajukan pagu indikatif sebesar Rp3,8 Triliun.
• Terkait RKP, OJK perlu arahan dari Komisi 11 DPR-RI, misalnya seperti Gedung OJK.
• Gedung OJK berada di lokasi yang tidak mendukung perkembangan kultur OJK.
• Sebagian besar kantor-kantor OJK di daerah masih menyewa dari BI dan dengan harga yang tinggi.
• Terkait kejelasan OJK,  MK telah menerangkan hak dan kewajiban OJK termasuk dalam hal potongan dana.
• Penyerapan keuangan masih 31%, karena kegiatan mundur realisasinya.
• OJK akan mengembangkan sistem di OJK agar bisa dengan cepat untuk melayani masyarakat.
• OJK telah menutup 20 situs investasi ilegal.
• OJK baru saja mendirikan dana pensiun OJK.
• OJK memohon arahan mengenai kelebihan anggaran OJK tahun lalu sebesar Rp183 Miliar.