Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RKA dan RKP LKPP Tahun 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala LKPP

Ditulis Tanggal: 3 Aug 2023,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Kepala LKPP

Pada 21 Juni 2023, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala LKPP tentang pembahasan RKA dan RKP LKPP Tahun 2024. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Amir Uskara dari Fraksi PPP dapil Sulawesi Selatan 1 pada pukul 10:28 WIB. (Ilustrasi: JawaPos.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala LKPP
  • Presiden memerintahkan ada lima hal terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang ada di negara kita ini. Beliau menginginkan pertama jumlah pengadaan barang jasa yang setiap tahunnya selalu di atas 1000 Triliun ini itu bisa dijalankan dengan transparan efisien kemudian cepat dan juga memakai PDN semakin besar serta meningkatkan usaha mikro kecil dan koperasi.
  • Tujuan dan sasaran strategis LKPP, pertama adalah meningkatnya kualitas belanja PBC dan yang internal adalah meningkatnya kualitas tata kelola internal.
  • Di LKPP kami melakukan monitoring sampai dengan tanggal 15 Juni di tahun 2023 ini rencana umum pengadaan yang sudah masuk nilainya 1.069,59 triliun, dan sampai dengan hari tanggal 15 Juni sudah terlaksana 28,9% nilainya sekitar 39,14 triliun. Dari semua ini overviewnya adalah bahwa PDN sesuai dengan perintah Presiden sudah semakin baik. Di tahun 2023 ini pengadaan barang jasa yang memakai produk dalam negeri angkanya sudah 87,9%. Kemudian UMK-nya masih belum sesuai Inpres 40% tetapi kami masih ada waktu untuk bisa kita kejar sampai akhir tahun dan produk tayang yang ada di katalog hari ini sudah di atas tahun lalu sudah mencapai 4,9 juta, dan nilai transaksi yang ada di katalog sudah melebihi nilai pada tahun lalu yaitu 88,5 triliun.
  • Kita melakukan penguatan regulasi draft. RUU PVJ public yang nanti juga atas dia akan dibahas oleh teman-teman Komisi 11 DPR-RI hari ini kita sudah masuk ditahapan pemarafan dengan PAK. Senin Selasa nanti akan dilakukan harmonisasi di Dirjen Kumham. Lalu setelah itu menunggu tanda tangan Presiden baru kita bisa serahkan kepada kawan-kawan DPR-RI untuk dilakukan pembahasan. Yang kedua pengajuan revisi kedua ini juga sudah sampai di Setneg dan Setkab kita tinggal menunggu ditandatangani Presiden.
  • Upaya berikutnya adalah digitalisasi yang sudah mulai dilakukan zaman kepala sebelumnya. Hari ini kita sudah masuk tahap Perpres penugasan Telkom untuk memperkuat e-katalog yang ada di LKPP, dan catatan hari ini platform yang sedang digagas dengan Telkom ini sudah sampai ke overview harga dengan BPKP.
  • Kemudian profesionalisme SDM PBJ kita juga tingkatkan kapabilitas SDM BPJ dan kematangan UKP BPJ serta semuanya harus kita lakukan monev kita lakukan evaluasi yang di kementerian/lembaga. Semua proses pengadaan kita laporkan lewat Menkomarives dan di pemerintah daerah, kita koordinasikan dengan Mendagri kita adakan pertemuan rutin setiap triwulan untuk mengevaluasi apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh kawan-kawan di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah di dalam upaya mempercepat anggaran pemerintah. Kami juga buat surat edaran kepala pertama meminta K/L dan Pemda untuk melakukan tender ini sebelum DIPA atau DPA. Yang kedua adalah mengoptimalkan kontrak payung jadi seringkali kita melihat setiap tahun itu saja tetapi selalu menunggu dilakukan jadi tidak segera kerja. Kita buat sistem kontrak payung cukup sekali tender tapi bisa langsung dikerjakan setiap tahunnya sampai 5 tahun. Jadi setiap tahun hanya penyesuaian harga konsolidasi pengadaan juga terus kita lakukan hari ini sudah ada laptop alat kesehatan pupuk. Kemudian Kids Stunting yang ada di Kementerian Kesehatan dan sudah ada potensi efisiensi negara sampai 1,69 triliun.
  • Yang berikutnya yang sedang kita dorong terus yaitu KRL atau Pemda untuk setiap proses pengadaan barang jasa supaya menggunakan air purchasing atau e-catalog. Inovasi terhadap purchasing E Katalog ini terus masih kita lakukan sehingga tidak hanya proses-proses pengadaan barang jasa. Tetapi yang di wilayah konstruksi ini kita juga arahkan prosesnya bisa lewat pendampingan Project KBBU sepintas saja ada di Madiun-Denpasar satelit-satria yang kemarin baru saja diluncurkan juga. Kemudian pendampingan project strategis kementerian/lembaga juga sepintas saja. Ada dengan Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Kemudian beberapa penghargaan juga sudah kami dapatkan capaian, indikator kinerja utama adalah bahwa di tahun 2023 ini ada beberapa capaian kinerja seperti meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN yang sudah mencapai 28,1. Kemudian untuk realisasi belanja 87,9 jumlah K/L yang sudah memiliki pengadaan baik juga sudah semakin meningkat dan seterusnya. Kemudian Pagu dan realisasi anggaran LKPP.
  • Melihat dari mitra-mitra Komisi 11 yang lain, hari ini kami mengusulkan tambahan Rp32,56 miliar Ini untuk kita bisa sosialisasi program-program PDN UMK serta di wilayah-wilayah yang selama ini kita anggap kurang atau atau apapun supaya tadi semangatnya kita bisa setiap saat ketemu dengan Komisi 11 DPR-RI dalam sosialisasi sama-sama.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan