Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Masukan Pakar Ekonomi terkait Asumsi Makro RAPBN 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ichsanudin Noorsy, Nurdin, Destri Damayanti, Iman Sugema, Henri Sabarani, dan Yustinus Prastowo
Tanggal Rapat: 27 Aug 2015, Ditulis Tanggal: 1 Sep 2021,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Ichsanudin Noorsy, Nurdin, Destri Damayanti, Iman Sugema, Henri Sabarani, dan Yustinus Prastowo
Pada 27 Agustus 2015, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ichsanudin Noorsy, Nurdin, Destri Damayanti, Iman Sugema, Henri Sabarani, dan Yustinus Prastowo mengenai Masukan Pakar Ekonomi terkait Asumsi Makro RAPBN 2016. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Marwan Cik dari Fraksi Partai Demokrat dapil Lampung 2 pada pukul 10.46 WIB. (ilustrasi: vovworld.vn)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ichsanudin Noorsy, Nurdin, Destri Damayanti, Iman Sugema, Henri Sabarani, dan Yustinus Prastowo
Ichsanudin Noorsy
- Terdapat indikasi perang industri keuangan yang membuat Indonesia tidak berdaya dalam menyikapi ekonomi makro.
- Perang tersebut dapat dikatakan sebagai perang ideologi ekonomi yang menyebabkan ketidakjelasan posisi Indonesia dalam ekonomi global.
- Posisi Pemerintah di Indonesia dalam RAPBN ini dianggap belum jelas statusnya sebagai pemain, pengatur, atau korban permainan.
- Terjadi penurunan di semua sektor perdagangan, khususnya dalam ekspor yang menurun sebanyak 15,53%.
- Tahun 2015 menjadi tahun yang kritis bagi perekonomian Indonesia.
- Hasan Udin berpendapat bahwa RAPBN ini masih merupakan template lama.
- Beberapa indikatornya, yaitu kerenggangan hubungan bilateral dengan China, harga minyak, dan hal terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) khususnya pada Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- Menurut Hasan Udin, perlu diadakan evaluasi.
Nurdin
- Menurut Nurdin, RAPBN ini dianggap masih kental dengan ideologi neoliberal. Jika ingin melaksanakan ekonomi berbasis konstitusi harus diadakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Penyerapan tenaga kerja dari umum akan sampai pada angka 98%.
Destri Damayanti
- 70% komoditas ekspor Indonesia adalah barang mentah, sehingga sangat tergantung dengan fluktuasi ekonomi global.
- Indonesia di tahun 2016 dalam keadaan ekonomi yang sulit merupakan implikasi dari kondisi ekonomi global diantaranya kenaikan suku bunga Amerika dan pertumbuhan ekonomi China yang diperkirakan kurang dari 7%.
- Sektor konsumsi merupakan komponen ekonomi yang memegang peranan sangat besar dalam perekonomian.
- Pemerintah harus dapat mempertahankan daya beli masyarakat agar kesenjangan ekonomi tidak semakin melebar. Menurutnya, harus ada program langsung yang mempengaruhi daya beli masyarakat kelas bawah.
- Pada semester 1 tahun ini, investasi swasta di bawah angka 4%, investasi relatif stagnan.
- Terdapat masalah persepsi di sini, tidak ada kejelasan dalam ekonomi dan kebijakan Pemerintah. Seharusnya, investasi swasta naik sampai angka ideal yaitu di kisaran 8%.
- Dessy mengusulkan untuk menurunkan pajak, walaupun usul ini sedikit kontroversial, menurutnya Pemerintah harus berani menurunkan pajak sebagai instrumen untuk menaikkan stimulus ekonomi.
- Ketika China mengalami depresiasi 10%, akan ada inflasi sekitar 0,8%-1%.
- Struktur ekonomi Indonesia di intermediate manufacture tidak berkembang, sedangkan sektor industri hanya tumbuh 3%.
- Harus ada target industri pengolahan, industri low import, dan high export harus ditekankan. Contoh industri dengan ciri tersebut, yaitu industri makanan, pengawetan, dan pariwisata.
- Pendalaman sektor keuangan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mencapai ekonomi yang stabil.
Iman Sugema
- Menurut Iman, harus adanya pemberian perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar.
- Terjadi krisis di mata uang dan capital market, namun krisis belum sampai sektor riil. Oleh karena itu, agar krisis tidak merambat sampai sektor riil dan perbankan, butuh strategi untuk menggenjot sektor riil.
- Sektor riil harus kuat, tetapi ini tidak tercermin dalam RAPBN.
- Indonesia tidak memiliki kemampuan mempertahankan nilai tukar, baik secara fundamental atau teknikal.
- Jika kebijakan fiskal masih seperti ini, tidak ada optimistis di tahun 2016 yang berdampak semakin melemahnya rupiah.
Henri Sabarini
- RAPBN ini ada di tengah krisis, dan ketika disusun belum ada kondisi ekonomi global.
- RAPBN perlu di-review agar menyesuaikan dengan kondisi eksternal.
- Menurut Henri, China akan melakukan cara apapun untuk menyelamatkan ekonomi mereka dan akan berdampak pada Indonesia.
- Henri juga memprediksi China akan menggunakan cadangan devisa sebesar US$3,6 Triliun untuk bereksperimen.
- Selain itu, ekspor China berpengaruh signifikan. Hal ini karena dari total 18% ekspor dunia, persentase peran China 2,3%.
- China dan Amerika akan menggunakan nilai tukar mata uang dalam persaingan global. Kemudian, Indonesia hanya terkena imbasnya.
- Menurut Henri, Indonesia hanya bergantung pada ekonomi domestik, sehingga RAPBN harus ditingkatkan pada non-komoditas primernya.
- Perlambatan ekonomi bukan sekadar karena angkanya turun, melainkan karena pandangan publik bahwa manajemen Pemerintah tidak clear.
- Intervensi Pemerintah tidak boleh langsung ke publik. Sejauh ini, langkah yang dilakukan Pemerintah cenderung melakukan intervensi.
- Manajemen kebijakan sama pentingnya dengan angka-angka. Pemerintah butuh strategi yang memberikan cerminan ketidaktergantungan dari eksternal.
- Pemerintah harus mendayagunakan perekonomian nasional.
- Para pakar ekonomi mendorong DPR-RI untuk mempertanyakan kepada Pemerintah untuk mengatasi neraca transaksi berjalan. Lebih jauh lagi, RAPBN 2016 harus menentukan sektor mana yang menjadi prioritas.
Yustinus Prastowo
- Menurut Yustinus, eksistensi Pemerintah secara ideologis dapat dilihat dari kebijakan pajaknya. Saat ini, Indonesia membutuhkan kebijakan pajak yang lebih moderat. Selain digunakan untuk mengisi pendapatan, pajak harus dijadikan sebagai instrumen kebijakan publik. Namun, belum terlihat skenario kebijakan akan mendorong hal tersebut, hal ini juga tidak terlihat dalam RAPBN.
- Yustinus mengaku tidak menemukan benang merah yang menjamin penerimaan pajak akan aman dalam detail kebijakan.
- Target RAPBN 2016 masih terlalu tinggi dan tidak realistis, RAPBN ini hanya akan mengulang pola 5 tahun kebelakang dimana target tidak tercapai. Menurut Yustinus, target cukai sebaiknya tidak ditingkatkan terlalu drastis, karena akan kontradiktif.
- RAPBN belum nampak sebagai sebuah desain yang komprehensif, karena belum ada arah yang jelas pajak sebagai insentif atau sumber pendapatan. Masih ada tumpang tindih dalam RAPBN, koordinasi dalam penegakkan hukum juga masih lemah. Hal tersebut dicerminkan salah satunya dari minimnya strategi dalam pengadilan pajak.
- Dalam kondisi kepatuhan pajak yang rendah, cara paling mudah untuk mengatasinya adalah mengenakan pajak saat transaksi dilakukan. Eksplorasi penerimaan pajak harus direvisi agar lebih realistis.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah