Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Asumsi Makro Ekonomi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Tanggal Rapat: 1 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 25 Mar 2021,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Pada 1 September 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Pembahasan Asumsi Makro Ekonomi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Melchias dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 19.56 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://economy.okezone.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan:
- Kementerian Keuangan akan sampaikan perkembangan ekonomi terkini dan berujung pada asumsi makro pada tahun 2017.
- Ekonomi Indonesia terbuka, konteks global akan sangat memengaruhi.
- Hampir semua negara perekonomian ekonominya menunjukkan kebawah.
- Terutama Amerika yang relatif mengalami revisi ke bawah.
- Hanya Inggris dan Australia yang cukup baik, tetapi inggris akan terkoreksi karena brexit.
- India, China dan Indonesia dilihat dari levelnya cukup bagus.
- Rusia dipengaruhi oil sehingga kontraksi. Hampir di semua negara mengalami negatif.
- Kalau Kementerian Keuangan melihat pertumbuhan ekonomi dunia saat ini yang dilakukan lembaga internasional setiap tahun melakukan 4 kali revisi.
- Ekonomi dunia sellau diharapkan baik, tapi perkembangannya selalu direvisi ke bawah.
- Ekonomi Tiongkok dari tahun 2010 sampai sekarang cenderung menurun sampai 5.5%.
- Penurunan akan tetap berjalan, implikasi dari kondisi China adalah meluas kemana-mana, Amerika Latin sampai Asia.
- Komoditas diperkiraan dengan kondisi perekonomian yang rapuh dan Tiongkok yang menurun akan mengalami stagnasi yaitu ke bawah.
- Peranan komoditas sangat berpengaruh.
- Kebijakan AS, pengaruh terhadap Yuan dan ekonomi di Tiongkok harus diperhatikan.
- Faktor dari permintaan ekonomi Indonesia adalah konsumsi Pemerintah, masyarakat total bruto dan ekspor dan impor.
- Dari Kuartal IV tahun 2014 sudah berlangsung, hampir 2 tahun. Ini bentuk tantangan yang pelik.
- Apakah terjadi perubahan indsutrialisasi yang memengaruhi ESK-IMP. Traffic di drive oleh satu komoditi.
- Selama teknologi masih sama dunia akan stagnan dengan ekspor dan impor yang stuck.
- Konsumsi Pemerintah dan rumah tangga masih kuat, investasi masih sangat lemah hanya tumbuh 5%, pasti double digit.
- Kenaikan cepat dari gross dapat menyebabkan inflasi.
- Kebijakan untuk membuat investasi tinggi sangat penting.
- Dari sisi produk, pertanian kehutanan relatif sangat sehat. Harus Pemerintah jaga.
- Kira-kira dari sisi sektoral terlihat konsisten, pertanian kehutanan terlihat sangat sehat.
Kepala Bappenas:
- Bappenas paham sekali pada membahas APBN-P, kualitas pertumbuhan menjadi fokus Bappenas.
- Dari rencana kerja Pemerintah tahun 2017 di rancangan ditentukan namanya Prioritas Nasional.
- Prioritas Nasional, ada di kesehatan, perumahan, maritim, energi, pariwisata.
- Bappenas mempunyai 23 Prioritas Nasional yang dijabarkan dalam 88 program. Serta menjadi 111 kegiatan Nasional.
- Kepada pembicaraan pendahuluan, konsep money follow program berarti tidak dibiayai secara merata.
- Pendekatan Bappenas holistic dan terintegrasi, yang terpenting ada dimensi spasial.
- Dengan data dan informasi sebaik mungkin Bappenas mendapatkan data yang jelas pembangunan tersebut.
- Arah kebijakan fokus pada Prioritas Nasional dan ada kejelasan siapa yang menjalankan.
- Misalkan kasus pelabuhan, Bappenas pastikan pelabuhan tersebut ada listrik dan ada jalan yang melintas.
- Kegiatan prioritas di dapat dari bawah lewat Musrembang, ada bilateral maupun multilateral meeting.
- Dari 4 program yang mendukung kegiatan peningkatan derajat kesehatan Indonesia mencoba bagaimana masyarakat tidak mudah jatuh sakit.
- Kawasan tanpa rokok oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Program ini menjadi bersama beberapa Kementerian.
- Ada Kementerian/Lembaga yang tetap dan ada yang turun. Hanya 23 naik, 64 turun, sisanya tetap.
- #kom11 Kepala BAPPENAS: ada KL yg sebelumnya tdk prioritas di 2017 jd prioritas.
- Bappenas menghubungkan beberapa Kementerian/Lembaga yang mampu menyerap lapangan kerja dan PDB yang tinggi.
- Bappenas mencoba menyandingkan antara sektor-sektor ekonomi yang punya kontribusi besar dalam PDB dan kontribusi besar dalam tenaga kerja.
- Pertanian secara PDB tidak banyak tapi lapangan kerja banyak. Perdagangan lapangan kerja terbesar kedua.
- Sektor keuangan kesempatan kerja menyumbang 2,95%.
- Tahun 2017, Bappenas memakai asumsi 5,13%, keuangan 8.9%.
- Jasa perusahaan dan kesehatan secara PDB menyumbang sedikit tapi pertumbuhannya ditargetkan tinggi.
- Di pertanian Indonesia berharap produksi pangan terkoreksi oleh Kementerian Pertanian.
- Industri pengolahan fokus pada kawasan industri Palu, Morowali, Bitung Bappenas prioritaskan.
- Bappenas informasikan bahwasannya Palapa Ring akan dibangun di tahun 2017.
- Pertanian dan Industri pengolahan, pertumbuhan tertinggi di Perkebunan 5,3%. Lainnya kecil.
- Produksi pangan dan holtikultura akan ditingkatkan.
- Pengolahan makanan dan minuman, salah satu sub sektor yang perlu dapat perhatian karena kontribusi tinggi.
Gubernur Bank Indonesia:
- Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap asumsi sebelumnya dengan perkembangan terkini global dan domestik.
- Bank Indonesia perkiraan pertumbuhan ekonomi 4,9-5,3%.
- Peningkatan kinerja ekonomi, dilihat dari konsumsi dan investasi Pemerintah.
- Terjadi perubahan global ekonomi, di semester pertama terjadi koreksi menjadi turun 3,4% pada tahun 2017.
- Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sekitar 4.9-5.3% Sedikit lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia.
- Bank Indonesia perkirakan tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1-5,5%.
- Proyeksi tersebut lebih rendah dari yang Bank Indonesia sampaikan sebelumnya. Terkait ekonomi global yang melambat.
- Apresiasi terhadap dollar Amerika 3,9%.
- Implementasi UU Tax Amnesty, dan Brexit, membuat apresiasi nilai tukar rupiah berubah.
- Defisit transaksi pembayaran mengalami perbaikan
- Transaksi modal meningkatkan menjadi USD 7,4 Miliar.
- Kinerja neraca pembayaran Indonesia tahun 2016 dinilai semakin membaik.
- Statement dari Amerika bahwa ekonomi Amerika membaik, ini membuat Indonesia cukup rentan karena perubahan eksteren.
- Bank Indonesia memperkiraan nilai tukar pada tahun 2016 Bank Indonesia perkiraan lebih baik dari yang semula diperkirakan.
- Year to date sampai 1 September, nilai tukar Rp13.352. Tahun 2017 kisarannya bisa membaik.
- Projek infrastruktur membuat sentimen positif pada pertumbuhan ekonomi.
- Pergerakan nilai tukar rupiah di tahun 2017 Bank Indonesia perkirakan stabil walaupun ada beberapa kewaspadaan.
- Pergerakan nilai tukar akan tetap stabil. Perlu diwaspadai yaitu ekonomi Tiongkok.
- Bank Indonesia akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Tahun 2017 akan berada pada kisaran yang sesuai dengan nota keuangan Rp13.300.
- Inflasi relatif terkendali. Deflasi 0,02% lebih rendah dari perkembangan harga pasca Idul Fitri.
- Permintaan domestik masih bisa direspon oleh produksi.
- Penyesuaian harga tarif listrik kalau dilakukan akan ada tambahan inflasi 0,88%.
- Perbaikan kondisi tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga makro ekonomi Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS):
- Besar kemungkinan target APBN tercapai, yakni inflasi kurang dari 4%.
- Ada 2 Provinsi perlu perhatian ekstra karena pertumbuhan ekonomi turun yakni Kalimantan Timur dan Papua. Ini terjadi selama beberpa Triwulan.
- BPS akan mengeluarkan kemiskinan pada September. Masih di atas target. Karakteristik tidak berubah.
- Yaitu aitu disparitas tinggi antar Provinsi, contoh DKI dan Papua. Lalu disparitas antar desa dan kota.
- Karakteristik lain, beras sangat penting, kalau berubah jumlah penduduk miskin ikut berubah.
- Masih banyak penduduk yang dalam garis kemiskinan. Ini perlu diperhatikan dalam menyusun kebijakan.
- Gini rasio tertinggi bulan Maret di Sulawesi Selatan.
- Masalah disparitas juga terjadi terhadap IPM. Menunjukan perlunya ketimpangan kesempatan, akses harus sama kepada seluruh penduduk.
- IPM terendah hanya 24,47, tertinggi Yogyakarta sebesar 84,5.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah