Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappenas, dan Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

Tanggal Rapat: 7 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 1 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappenas, dan Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

Pada 7 September 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Gubernur Bank Indonesia (BI), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Deputi Bidang Neraca dan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Melchias Marcus Mekeng dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 20.35 WIB. (ilustrasi: erwinkallonews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappenas, dan Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

Menteri Keuangan (Menkeu) RI

  • Menkeu RI meminta pandangan Komisi 11 DPR-RI dalam mengajukan kesimpulan Panitia Kerja (Panja) tentang asumsi makro. 
  • Dari sisi materi presentasi maupun assessment dari Pemerintah memang berbeda dengan Presiden RI, karena Kementrian Keuangan meng-update keadaan ekonomi saat ini.
  • Ekonomi G-20 dibentuk untuk mengembalikan agar dunia tumbuh kembali secara sehat.
  • Perekonomian di Indonesia ada faktor supply and demand. Di Indonesia yang relevan adalah supply bidang industri steal. 
  • 60% dari local government budget diajukan untuk menutup pabrik steal low capacity.
  • Menkeu RI mengimbau agar pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengandalkan dari faktor luar negeri, melainkan harus melihat sisi demand yang akan tumbuh yaitu government, korporasi, dan rumah tangga.
  • Menkeu RI berharap konsumsi rumah tangga dalam sektor daya beli tidak terlalu tergerus. Menkeu RI juga berharap tahun depan angka 5,1% dari konsumsi rumah tangga masih dapat dipertahankan.
  • Menkeu RI berharap Pemerintah berkontribusi sekitar 4,8 grossnya mendekati 5%. Jika gross relatif tinggi dan ada capital dari tax amnesty, maka akan menjadi sumber tambahan modal.
  • Menkeu RI berpendapat bahwa angka 5,05% adalah angka yang terlalu berhati-hati bagi anggota DPR-RI, karena sebelumnya target tersebut belum pernah tercapai.
  • Menkeu RI meminta kepada Pemerintah agar fokus pada sektor infrastruktur dan pasar modal. Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan harapan dan optimisme serta harapan ke masyarakat.

Kepala Bappenas

  • Bappenas menyetujui target pengangguran terbuka tahun 2017 yaitu 5,6%. Batas dari range yang disampaikan Pemerintah dalam nota keuangan yaitu 5,3%. Oleh karena itu, angka yang lebih realistis adalah 5,6%.
  • Bappenas menyetujui target tingkat kemiskinan tahun 2017 sebesar 10,5%.
  • Bappenas sependapat dengan Komisi 11 DPR-RI terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menggunakan metode baru dalam menghitung target IPM sebesar 70,1%.

Gubernur Bank Indonesia (BI)

  • Gubernur BI menyampaikan usulan titik pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari semula yaitu 5,2% dengan risiko global yang ada saat ini.
  • PDB semester II tahun 2017 diperkirakan akan lebih rendah sesuai dengan kebijakan Pemerintah, karena terdapat pergeseran listrik dari tahun 2016. 
  • Pertumbuhan kredit tahun 2016 di bawah 10%, tapi di tahun 2017 dapat mencapai 12,7%. Jika tarif listrik dilakukan penyesuaian, maka inflasi dapat meningkat sebesar 0,88%.
  • Jika pertumbuhan ekonomi tahun 2016 berada di angka 5,04%, maka untuk tahun 2017 berada di angka 5,21%.

Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

  • Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS berpendapat untuk mencapai angka 5,2% akan sulit jika dilihat dari komponen yang ada saat ini. 
  • Neraca perdagangan masih surplus Rp4 Miliar, tapi negatifnya cukup dalam.
  • Tahun 2017 BPS akan fokus kepada konsumsi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tidak ada perdagangan internasional.
  • Khusus untuk pertumbuhan ekonomi, BPS merencanakan target 5,1%-5,2%.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan