Menteri Keuangan (Menkeu) RI

• Menkeu RI meminta pandangan Komisi 11 DPR-RI dalam mengajukan kesimpulan Panitia Kerja (Panja) tentang asumsi makro. 
• Dari sisi materi presentasi maupun assessment dari Pemerintah memang berbeda dengan Presiden RI, karena Kementrian Keuangan meng-update keadaan ekonomi saat ini.
• Ekonomi G-20 dibentuk untuk mengembalikan agar dunia tumbuh kembali secara sehat.
• Perekonomian di Indonesia ada faktor supply and demand. Di Indonesia yang relevan adalah supply bidang industri steal. 
• 60% dari local government budget diajukan untuk menutup pabrik steal low capacity.
• Menkeu RI mengimbau agar pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengandalkan dari faktor luar negeri, melainkan harus melihat sisi demand yang akan tumbuh yaitu government, korporasi, dan rumah tangga.
• Menkeu RI berharap konsumsi rumah tangga dalam sektor daya beli tidak terlalu tergerus. Menkeu RI juga berharap tahun depan angka 5,1% dari konsumsi rumah tangga masih dapat dipertahankan.
• Menkeu RI berharap Pemerintah berkontribusi sekitar 4,8 grossnya mendekati 5%. Jika gross relatif tinggi dan ada capital dari tax amnesty, maka akan menjadi sumber tambahan modal.
• Menkeu RI berpendapat bahwa angka 5,05% adalah angka yang terlalu berhati-hati bagi anggota DPR-RI, karena sebelumnya target tersebut belum pernah tercapai.
• Menkeu RI meminta kepada Pemerintah agar fokus pada sektor infrastruktur dan pasar modal. Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan harapan dan optimisme serta harapan ke masyarakat.
  

Kepala Bappenas

• Bappenas menyetujui target pengangguran terbuka tahun 2017 yaitu 5,6%. Batas dari range yang disampaikan Pemerintah dalam nota keuangan yaitu 5,3%. Oleh karena itu, angka yang lebih realistis adalah 5,6%.
• Bappenas menyetujui target tingkat kemiskinan tahun 2017 sebesar 10,5%.
• Bappenas sependapat dengan Komisi 11 DPR-RI terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk menggunakan metode baru dalam menghitung target IPM sebesar 70,1%.
  

Gubernur Bank Indonesia (BI)

• Gubernur BI menyampaikan usulan titik pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari semula yaitu 5,2% dengan risiko global yang ada saat ini.
• PDB semester II tahun 2017 diperkirakan akan lebih rendah sesuai dengan kebijakan Pemerintah, karena terdapat pergeseran listrik dari tahun 2016. 
• Pertumbuhan kredit tahun 2016 di bawah 10%, tapi di tahun 2017 dapat mencapai 12,7%. Jika tarif listrik dilakukan penyesuaian, maka inflasi dapat meningkat sebesar 0,88%.
• Jika pertumbuhan ekonomi tahun 2016 berada di angka 5,04%, maka untuk tahun 2017 berada di angka 5,21%.
  

Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

• Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS berpendapat untuk mencapai angka 5,2% akan sulit jika dilihat dari komponen yang ada saat ini. 
• Neraca perdagangan masih surplus Rp4 Miliar, tapi negatifnya cukup dalam.
• Tahun 2017 BPS akan fokus kepada konsumsi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tidak ada perdagangan internasional.
• Khusus untuk pertumbuhan ekonomi, BPS merencanakan target 5,1%-5,2%.